Berita Demokrasi

Demokrasi Indonesia sebagai Role Model?

Jum’at, 25 Maret 2011 – 10:03 wib
Dalam sebuah pertemuan dengan House Democracy Partnership Committe Kongres Amerika Serikat (AS) yang dipimpin oleh David Dreier pada 23 Februari 2011, Wakil Ketua DPR RI dari Partai Golkar, Priyo Budi Santoso, mengatakan bahwa demokrasi di Indonesia adalah salah satu sistem demokrasi terbaik di dunia dan layak dijadikan sebagai role model bagi negara-negara lain.

Priyo juga dengan percaya diri mengatakan bahwa penerapan demokrasi di Indonesia dalam beberapa hal lebih baik jika dibandingkan dengan penerapan demokrasi di AS. Jika dulu demokrasi AS dijadikan sebagai role model bagi Indonesia dalam mengembangkan demokrasi pada masa transisi pasca reformasi 12 tahun yang lalu, kini Indonesia dapat berbangga hati karena demokrasi Indonesia telah berkembang lebih baik jika dibandingkan dengan demokrasi AS.

Salah satu indikatornya, kata Priyo, adalah dalam hal pemilihan presiden langsung. Apabila Indonesia telah memulai pemilihan presiden langsung sejak tahun 2004 lalu, AS hingga saat ini justru masih menganut sistem Electoral Votes dalam memilih presiden. Electoral Votes adalah sebuah sistem pemilihan presiden di AS yang menggunakan pola perwakilan (electors) yang memiliki mandat mewakili masyarakat AS dalam memilih presiden mereka dan jumlah electors di tiap-tiap negara bagian bervariasi tergantung dari jumlah penduduknya.

Di sini Priyo sepertinya terlalu menyederhanakan makna demokrasi, karena hanya mengukurnya dari sistem pemilihan umum langsung. Padahal literatur ilmu politik kontemporer menjelaskan makna demokrasi secara lebih luas yang tidak hanya diukur dengan satu indikator saja seperti pemilu langsung.

Artikel singkat ini akan menguji kadar dan tingkatan demokrasi Indonesia dengan menggunakan literatur ilmu politik kontemporer, dan dari situ kita akan mengetahui apakah demokrasi Indonesia dapat dikatakan mapan dan pantas dijadikan sebagai role model bagi negara-negara lain.

Indikator

Literatur ilmu politik kontemporer membedakan dua jenis demokrasi, yang pertama adalah negara demokrasi mapan (NDM) dan jenis yang kedua adalah negara yang sedang menuju demokrasi (NSMD). Kedua jenis demokrasi ini dapat dijadikan indikator untuk menilai maju atau tidaknya sebuah demokrasi.

NDM adalah negara yang kebijakan pemerintahnya, baik kebijakan dalam negeri ataupun kebijakan luar negeri, disusun oleh para pejabat yang dipilih melalui pemilihan umum yang langsung-umum-bebas-rahasia (luber) dan jujur-adil (jurdil) serta dilakukan secara berkala. Prasyarat bagi terlaksananya pemilihan umum secara langsung yang luber dan jurdil adalah terdapatnya kebebasan berbicara, terdapatnya kebebasan berorganisasi untuk bersaing dalam pemilihan umum, dan terwakilinya secara adil pandangan yang beragam di dalam media massa.

Sementara itu NSDM adalah negara yang belum sepenuhnya memenuhi syarat yang terdapat dalam kriteraia NDM. Sebagai contoh, Republik Ceko dan Yugoslavia di awal 1990-an adalah jenis NSDM. Meskipun kedua negara ini telah melaksanakan pemilihan umum secara luber dan jurdil, tapi kebebasan sipil dalam berpendapat masih dikekang oleh pemerintah.

Pertanyaannya adalah kapan NSDM dapat menjadi NDM ? Juan Linz dan Alfred Stepan (1996) menjawab bahwa NSDM dapat menjadi NDM adalah ketika suatu negara telah dua kali melakukan pergantian kekuasaan (two turnover rule) untuk menandai telah terjadinya konsolidasi demokrasi. Demokrasi dipandang terkonsolidasi jika kekuasaan telah berpindah tangan sebanyak dua kali melalui proses pemilu yang luber dan jurdil. Linz dan Stepan juga menjelaskan bahwa demokrasi yang terkonsolidasi adalah ketika dia merupakan the only game in town. Itu berarti tidak ada lagi jalan bagi partai politik atau kelompok untuk berkuasa selain dengan memenangkan pemilihan umum secara luber dan jurdil.

Menurut Freedom House, jika NSDM ingin masuk dikategorikan sebagai NDM, maka negara tersebut harus memiliki kelembagaan dan hukum yang solid, politik yang bersifat kompetitif, pemilihan umum yang tetap, partisipasi publik yang luas, pembatasan kekuasaan eksekutif, kebebasan berbicara, dan penghormatan terhadap kebebasan sipil termasuk didalamnya kebebasan terhadap kaum minoritas.

Semua kriteria di atas sebagaimana yang disebutkan Linz dan Stepan maupun Freedom House adalah indikator untuk menjelaskan standar baku sebuah negara agar dapat menjadi NDM.

Bagaimana dengan Indonesia?

Sedikit banyak Indonesia telah menerapkan prasyarat yang terdapat dalam kategori NDM. Indonesia telah menerapkan sistem pemilihan umum yang luber dan jurdil; partisipasi publik yang luas; kebebasan berbicara juga mulai tumbuh; media massa tidak lagi terkekang seperti dimasa Orde Baru; dan konsolidasi demokrasi secara damai telah berpindah tangan lebih dari dua kali (3 kali), terhitung perpindahan kekuasaan dari era Gusdur, Megawati dan SBY. Untuk itu adalah wajar apabila Indonesia dimasukan sebagai negara demokrasi mapan (NDM) ketiga setelah Amerika Serikat dan India.

Akan tetapi Indonesia juga masih memiliki pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan oleh demokrasi. Kita semua tahu, masih terdapat luka yang harus disembuhkan oleh demokrasi, seperti kasus kekerasan agama terhadap kaum minoritas Ahmadiyah dan praktik korupsi yang terus menggerogoti kekayaan negara.

Dalam kasus kekerasan terhadap Ahmadiyah, Indonesia dinilai gagal dalam memberikan ruang kebebasan beragama bagi kaum minoritas. Sejak pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tahun 2008 tentang Ahmadiyah, kekerasan terhadap kaum Ahmadiyah justru meningkat. Selain itu SKB juga telah membatasi kegiatan kaum Ahmadiyah di beberapa provinsi Indonesia.

Dalam konteks demokrasi mapan, pembatasan terhadap kegiatan kaum Ahmadiyah ini jelas sebuah kemunduran, karena apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui SKB-nya justru mendiskriminasi kaum minoritas dan bukannya menyelesaikan persoalan dan ini adalah salah satu bentuk dosa demokrasi yang harus ditiadakan.

Begitupula dengan kasus korupsi. Berdasarkan data Transparency International Ranking 2010, Indonesia masuk dalam peringkat 110 indeks persepsi korupsi, dari 200 negara di seluruh dunia.

Yap Swee Seng, Executive Director Asian Forum for Human Rights and Development, menilai bahwa indeks persepsi korupsi itu adalah salah satu bentuk tantangan dalam kehidupan demokrasi di negara-negara yang berada di wilayah Asia, termasuk Indonesia didalamnya.

Menurut Yap tindakan korupsi yang terjadi di Asia (termasuk Indonesia) biasanya dilakukan oleh pihak eksekutif, bentuknya tidak hanya berupa pengerukan uang untuk kepentingan pribadi, tapi juga bisa berbentuk penyalahgunaan wewenang. Di tingkat lembaga legislatif, proses penyusunan anggaran yang dibuat lembaga tersebut juga dinilai tidak transparan karena tidak melibatkan masyarakat sipil dalam penyusunannya.

Kita boleh berbangga jika Indonesia dikategorikan sebagai NDM ketiga setelah AS dan India, tapi kita juga harus malu karena dikategorikan sebagai salah satu negara paling terkorup di dunia.

Dengan begitu tentu kita bertanya, pantaskah Indonesia dijadikan sebagai role model demokrasi bagi negara-negara lain sebagaimana yang di yakini oleh Priyo Budi Santoso. Jawabannya adalah pantas, dengan catatan “jika kekerasan atas nama agama di negara ini dihentikan dan para pelaku korupsi dapat ditindak tegas secara hukum sampai ke akar-akarnya”. Semoga saja!

Asrudin
Analis media sosial di LSI Network dan penulis buku Global Warming

http://suar.okezone.com/read/2011/03/25/58/438722/58/demokrasi-indonesia-sebagai-role-model 

 

Mendengar Suara Rakyat

Kompas, Rabu, 19 Januari 2011 | 04:06 WIB
Paulinus Yan Olla MSF

Bangsa ini semakin hari seakan berjalan menuju lorong gelap demokrasinya. Produk hukum banyak kali melukai rasa keadilan. Pengelolaan ekonomi dan sumber daya alam gagal menyejahterakan rakyat.
Integritas diri para pengambil kebijakan publik hilang oleh godaan kekuasaan dan korupsi. Yang ditunjuk sebagai penyebab segala persoalan itu adalah lemahnya karakter sebuah bangsa (Kompas, 8/1).
Namun, keprihatinan yang kiranya lebih mendasar adalah semakin terabaikannya suara rakyat di satu pihak dan tidak dibukanya ruang bagi partisipasi politik rakyat di pihak lain.
Sekali rakyat memberi atau ”dibeli” suaranya, seakan tamatlah haknya untuk didengarkan. Pemerintah menjadi pemain tunggal dan rakyat terus dijadikan penonton yang cemas tetapi tidak berdaya mengubah kesengsaraan nasib.
Bangun masyarakat sipil
Pembangunan bangsa masih melupakan satu aspek penting yang menjadi penopang utama demokrasi, yakni pembangunan masyarakat sipil (civil society) yang kuat.
Masyarakat sipil merupakan masyarakat yang bebas dari ketergantungan pada negara dan pasar, percaya diri, mandiri, sukarela, serta taat terhadap nilai dan norma-norma dalam negara hukum (Damsar, Pengantar Sosiologi Politik, 2010: 126).
Surat Devina di harian Kompas yang kemudian membongkar isu Gayus Tambunan, pegawai pajak berstatus tahanan yang bisa pelesir ke luar negeri, merupakan bentuk partisipasi rakyat dalam masyarakat sipil yang berfungsi secara baik. Sayangnya, kontrol rakyat atas kekuasaan seperti itu jarang dialami sebagai peristiwa harian dan kini masih menjadi khayalan karena kedaulatan hukum di negeri ini telah diganti kedaulatan uang. Rakyat atau mereka yang bersikap kritis biasanya justru terkena teror atau yang lebih ringan dicap sebagai ”barisan sakit hati”.
Jonathan Sacks benar ketika menegaskan bahwa, dalam era demokrasi liberal, masyarakat sipil sering merupakan satu-satunya yang mampu membendung ancaman kekerasan dari negara (politik) dan pasar (ekonomi). Keadaan ini terjadi ketika politik tidak memihak rakyat dan ekonomi hanya menguntungkan segelintir orang (Jonathan Sacks, The House We Build Together, 2007: 187).
Partai saling kunci
Kini publik menyaksikan partai-partai politik ”saling mengunci” untuk tidak membuka borok karena sama-sama terlibat dalam berbagai kasus yang merugikan rakyat. Kenyataan itu tecermin pula dalam hasil jajak pendapat yang mengungkapkan adanya ketidakpuasan publik (75,3 persen responden) terhadap kinerja partai-partai politik yang dianggap gagal memperjuangkan aspirasi masyarakat (Kompas, 10/1).
Terlukanya rasa keadilan masyarakat oleh berbagai keputusan, yang lebih didasarkan oleh hukum tanpa nurani dan berbagai salah kelola kekuasaan sehingga membuat rakyat terus menderita, telah menimbulkan kecemasan akan munculnya kekacauan jika kesabaran rakyat hilang. Dikhawatirkan muncul revolusi atau ancaman kediktatoran baru yang bisa menjawab kerinduan akan kurangnya kepemimpinan berwibawa saat ini.
Masyarakat sipil yang berfungsi baik justru menjadi penyeimbang arogansi pejabat negara dengan mengajukan pertanyaan kritis atas jalannya kebijakan publik. Masyarakat sipil mampu merajut kepercayaan dan tanggung jawab sosial yang memungkinkan masyarakat berfungsi lebih efektif. Ia menjadi modal sosial yang ikut memengaruhi pengambilan keputusan politik yang prokesejahteraan umum (Ronald Jacobs, Civil Society, 2006: 27-29).
Sistem demokrasi yang menjamin kedaulatan rakyat hendaknya ditegakkan jika bangsa ini ingin terselamatkan dari ancaman kekacauan sosial yang mengintai. Negeri ini tidak perlu menunggu semakin banyak rakyat kecil membunuh diri karena beban hidup yang berat atau tewas keracunan makan tiwul. Karena itu, para pemimpin, dengarkanlah suara rakyat. Jika yakin vox populi, vox Dei (suara rakyat, suara Tuhan), janganlah tuli terhadap teriakan mereka.
Buktikan komitmen
Para pemimpin agama telah mengangkat keprihatinan itu dengan meminta pemerintah untuk ”bersikap jujur” kepada rakyat. Mereka mendesak pemerintah membuktikan komitmen dalam beragam persoalan mendasar, seperti penegakan hukum, pemberantasan korupsi, tenaga kerja, penghormatan hak asasi manusia, dan peningkatan kesejahteraan rakyat (Kompas, 11/1).
Amat menyedihkan jika rakyat suatu bangsa akhirnya mengambil jalan pahit menggulingkan para pemimpinnya melalui jalan kekerasan karena suaranya lama diabaikan. Pemerintah seharusnya bersyukur karena rakyat sejauh ini masih memilih ”menjadi korban” atas kelalaian salah kelola ranah publik ini oleh para pemimpinnya.
Dalam upaya membangun demokrasi yang kuat di negeri ini, kesediaan para pemimpin bangsa mendengarkan derita rakyat menjadi landasan meredam frustrasi sosial. Jika sikap mendengarkan ini dilanjutkan dengan upaya menumbuhkan masyarakat sipil yang kuat, rakyat akan terlibat sebagai penanggung jawab dan pemegang kedaulatan negara.
Meminjam pemikiran Walter Benjamin (1892-1940), perjalanan demokrasi negeri ini akhirnya menjadi sebuah ”narasi yang ditulis oleh semua”. Alur narasi tidak lagi ditentukan oleh para penguasa, tetapi ditulis oleh seluruh masyarakat. Rakyat kecil, yang selama ini ”dibisukan” atau diabaikan suaranya, kembali menjadi pemilik kekuasaan yang sebenarnya.
Paulinus Yan Olla MSF Rohaniwan, Lulusan Program Doktoral Universitas Pontificio Istituto di Spiritualità Teresianum, Roma, Bekerja dalam Dewan Kongregasi MSF di Roma, Italia
Sumber : http://cetak.kompas.com/read/2011/01/19/04061733/mendengar.suara.rakyat

Neofeodalisasi Demokrasi

Kompas, Rabu, 19 Januari 2011 | 04:07 WIB
AA GN Ari Dwipayana

Dalam lapangan politik, tahun 2011 kita awali dengan penuh cemas. Bukan hanya karena politik transaksional kian menguat, tetapi juga sebab kehadiran kembali karakter feodalisme baru dalam ranah politik nasional ataupun lokal.
Namun, sesungguhnya kecemasan akan hadirnya neofeodalisme dalam demokrasi semacam ini bukan sesuatu yang baru. Ada akar historis yang panjang dan bisa ditemukan dalam debat di kalangan Indonesianis tentang kegagalan eksperimentasi demokrasi liberal pada era 1950-an.
Adalah Harry J Benda (1964) yang datang dengan keyakinan kuat bahwa republik ini tidak akan pernah beranjak menjadi negara demokratis karena kultur politik yang dibangun para elitenya semata-mata melanjutkan tradisi politik feodal yang diwarisi dari masa lalu (kerajaan). Singkatnya, Benda mengatakan bahwa kelembagaan demokrasi adalah interupsi artifisial terhadap watak dasar politik yang tak berubah sejak dahulu kala.
Yang dicemaskan Benda menemukan relevansinya pada konteks kekinian di tengah berlangsungnya proses liberalisasi politik dalam 11 tahun terakhir ini. Liberalisasi politik tidak hanya memungkinkan pengenalan instalasi kelembagaan baru demokrasi, tetapi juga membuka ruang politik yang semakin bebas dan kompetitif.
Dalam konteks politik yang berubah semacam itu, muncul sejumlah pertanyaan. Apakah tradisi politik feodalisme dengan sendirinya berakhir? Ataukah sebaliknya: feodalisme telah mewujud dalam bentuknya yang baru?
Jawaban atas pertanyaan itu tentu bisa dirangkai dengan mencermati berbagai gejala politik yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, mulai kehadiran politik patronase di tubuh partai politik, pemunculan dinasti politik dalam politik lokal ataupun dalam proses elektoral di daerah, gejala putra mahkota, sampai gagasan pencalonan Ani Yudhoyono-Puan Maharani menjadi kandidat presiden dan wakil presiden oleh seorang elite Partai Demokrat.
Politik patron
Kalau feodalisme sering dianggap sebagai ancaman bagi demokrasi, maka pertanyaan berikutnya adalah apa ciri penting politik feodalisme baru itu.
Pertama, relasi kuasa berjalan dalam logika patron-klien. Pemimpin ditempatkan sebagai patron yang dipuja dan memiliki segalanya. Dalam posisi sebagai patron, pemimpin tidak hanya dicitrakan tanpa tanding, tetapi juga ditempatkan sebagai poros utama dalam proses distribusi kesejahteraan antarelite. Dalam posisi semacam ini, patron ibarat matahari yang menjadi sebab keteraturan dan akan selalu didekati demi memperoleh perlindungan dan akses sumber daya yang lebih besar.
Kedua, dalam politik di mana patron adalah matahari, segala sesuatu menjadi serba personal. Tidak ada pemisahan yang tegas antara yang personal dan yang publik. Yang terjadi adalah memublikkan sesuatu yang sesungguhnya bersifat personal. Yang menjadi keinginan dan kepentingan sang patron dianggap sebagai kepentingan publik. Sebaliknya, respons publik atas keinginan patron selalu ditempatkan sebagai serangan personal atas sang patron.
Ketiga, oposisi terhadap sang patron adalah pembangkangan. Tindakan oposisional tak bisa ditoleransi dan harus disingkirkan. Oposisi dianggap bukan penyeimbang dalam bertindak, melainkan ekspresi paling nyata dari ketidakpatuhan. Rivalitas hanya bisa dilakukan di bawah kontrol sang patron. Bahkan, dalam logika politik feodalisme baru, tidak boleh ada matahari kembar.
Politik pewarisan
Dalam tradisi feodalisme, kekuasaan merupakan sesuatu yang bisa diwariskan kepada penerus di lingkaran terdekat sang patron. Dalam karakter ini, restu atau legitimasi sang patron menjadi sangat penting. Siapa yang direstui oleh patron menjadi penerusnya akan punya bobot penerimaan yang sangat kuat di lingkaran elite.
Kepada siapa kekuasaan diwariskan? Dalam tradisi kekuasaan yang bisa diwariskan ini, proses regenerasi politik biasanya tidak pernah berjalan jauh dan hanya di lingkaran kecil keluarga inti, seperti istri, anak, atau menantu. Itu sebabnya, keluarga inti selalu dipersiapkan untuk menyongsong pewarisan ini. Keluarga inti selalu dididik secara politik untuk jadi pemain atau setidaknya tahu logika dasar permainan politik.
Proses pematangan yang instan sering kali terjadi ketika sang patron mengalami ”kecelakaan politik”. Sampai di sini para pewaris akan dimatangkan secara cepat. Sampai di sini sang patron tentu saja tidak bisa begitu saja keluar dari kultur keintiman: orang yang paling dipercaya adalah orang yang paling dekat dengan dirinya.
Itu artinya, patron akan cenderung mewariskan kuasa yang ia miliki kepada keturunan biologisnya. Naluri ini juga berbalut dengan logika kepentingan rasional politik untuk tetap menjaga akses maupun kontrol atas kekuasaan. Tanpa duduk secara formal dalam pemerintahan, sang patron tetaplah figur tanpa tanding karena bisa menjadi pemain bayangan yang mengontrol semua permainan.
Mengapa politik pewarisan ini bisa sedemikian kukuh? Jawabannya bisa ditemukan pada proses ketergantungan elite politik akan kehadiran patron atau pewarisnya. Ada beberapa penjelasan mengapa hal ini bisa terjadi.
Penjelasan bisa bersifat abstrak-simbolis karena para elite memiliki semacam mitos bahwa pewaris memiliki kualitas yang sama dengan figur yang diwarisinya. Namun, bisa jadi hal itu adalah strategi elite untuk mencari bentuk-bentuk koeksistensi damai: regenerasi politik jangan sampai mengganggu keseimbangan dalam rivalitas antarelite.
Akhirnya kehadiran gejala feodalisme baru dalam politik Indonesia mutakhir mengingatkan kita akan pentingnya melihat kembali proses demokratisasi: tidak semata-mata instalasi prosedur-kelembagaan demokrasi, melainkan sebagai upaya mengukuhkan kembali kultur demokratis. Itu artinya, proses demokratisasi harus memungkinkan transformasi dari kultur ”kawula” atau klien menjadi kultur warga negara.
Bukankah sejarah juga telah menunjukkan bahwa the founding fathers secara sadar memilih pemerintahan berbentuk republik, bukan kerajaan? Pilihan itu mengandung arti keinginan untuk menempatkan kepentingan publik di tempat tertinggi, bukan kehendak perseorangan atau keinginan golongan elite semata.
Oleh karena itu, demokratisasi harus dimaknai sebagai transformasi budaya untuk melawan nilai-nilai feodalisme dan berbagai manifestasinya. Tanpa semangat itu, sama saja kita sedang berada dalam Kerajaan Republik Indonesia.
AA GN Ari Dwipayana Dosen Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM
Sumber : http://cetak.kompas.com/read/2011/01/19/04072848/neofeodalisasi.demokrasi.












Sebuah Cerita Lama dari Negeri Tunisia

Kompas, Rabu, 19 Januari 2011 | 03:22 WIB
TRIAS KUNCAHYONO

Tunisia adalah sebuah cerita lama. Dahulu kala, di zaman sebelum Masehi, negeri ini sudah menjadi bahan omongan. Catatan-catatan sejarah dunia mengungkapkan, orang-orang Phoenisia pada abad ke-8 SM masuk ke wilayah itu. Mereka mendirikan kota Kartago (Carthage) dan permukiman-permukiman lain di Afrika Utara.
Kartago tumbuh dan berkembang menjadi kota besar yang menguasai wilayah Laut Tengah, sampai akhirnya dikalahkan oleh orang-orang Romawi pada tahun 146 SM. Kekaisaran Romawi menguasai Kartago dan juga Afrika Utara sampai abad ke-5 hingga akhirnya suku-suku Eropa mengalahkan Romawi.
Pada abad ke-7 pasukan Muslim masuk Tunisia, disusul gelombang imigrasi dari Arab, orang-orang Moor Spanyol, dan Yahudi. Gelombang imigrasi itu terus berlangsung hingga abad ke-15. Di zaman Kekalifahan Utsmaniyah (Ottaman) Turki, Tunisia menjadi pusat belajar dan budaya Arab.
Tunisia juga pernah menjadi protektorat Perancis, yakni mulai tahun 1881 hingga merdeka tahun 1956 dan menjadi Republik Tunisia (1957), dengan presiden pertama Habib Bourguiba—pemimpin gerakan kemerdekaan.
Bourguiba sangat menekankan pada pembangunan ekonomi dan sosial, terutama pendidikan, status perempuan, dan penciptaan lapangan pekerjaan. Program itu berhasil menciptakan stabilitas politik dan sosial. Tetapi, pertumbuhan demokrasi sangat lamban. Bourguiba pun menjadi tokoh yang tak tertandingi. Ia beberapa kali dipilih sebagai presiden dan pada tahun 1975 dinyatakan sebagai ”presiden seumur hidup”.
Pada titik inilah apa yang pernah dikemukakan Machiavelli dalam Sang Penguasa dipraktikkan Bourguiba. Menurut Machiavelli, tujuan politik adalah memperoleh dan memperbesar kekuasaan politik. Ukuran berhasil yang dipakai adalah semakin kuat dan semakin besarnya kekuasaan. Kebijakan yang sewenang-wenang menurut ukuran moral, mengingkari janji atau kepercayaan, dan perbuatan yang tak berlandaskan hukum dianggap sesuatu yang tak perlu diperhatikan (St Sularto, Niccolo Machiavelli, Penguasa Arsitek Masyarakat).
Ketika kekuasaan tidak lagi memberikan kesejahteraan rakyat, tetapi demi kekuasaan itu sendiri, saat itulah bencana dimulai. Pada tahun 1983, ketika Bourguiba merayakan 25 tahun kekuasaannya, pecah pemogokan sipil dan kaum religius karena memburuknya perekonomian dan naiknya harga bahan-bahan kebutuhan pokok. Tahun berikutnya pecah kerusuhan di jalanan yang menelan 80 korban jiwa. Bourguiba malah memperkuat kekuasaan dengan menunjuk orang-orangnya untuk duduk di Komite Sentral dan Politbiro yang seharusnya dipilih. Salah satu anggotanya adalah Zine al-Abidine Ben Ali, yang pada tahun 1987 justru menyingkirkannya karena menganggap Bourguiba sakit dan tak mampu memerintah lagi.
Tetapi, hal yang sama dilakukan juga oleh Ben Ali setelah berkuasa selama 20 tahun. Ben Ali, yang jenderal tentara, menumpuk kekuasaan dan kekayaan, terutama dilakukan istrinya yang kemaruk kekuasaan dan harta. Meski di zaman Ben Ali untuk pertama kali dilakukan pemilu legislatif yang pluralistik dan pemilu presiden multipartai, rakyat tidak bisa dibohongi oleh hal-hal yang bersifat lipstik, sementara banyak orang menganggur dan harga pangan melambung.
Akhirnya, rakyat memilih menyingkirkan penguasa yang hanya memikirkan dirinya sendiri, keluarga, dan orang-orang dekatnya. Hari Jumat malam, Presiden kabur. Sami Moubayed di Asia Times menulis penggulingan Ben Ali merupakan salah satu peristiwa yang sangat dramatik dalam sejarah Arab. Ia disingkirkan orang-orang muda dan tua, kaum terpelajar dan rakyat biasa, serta kaum ulama. Di belakang mereka ada tentara yang mau mendengarkan teriakan dan penderitaan rakyat.

Sumber : http://cetak.kompas.com/read/2011/01/19/03222211/sebuah.cerita.lama.dari.negeri.tunisia 

Menggugat Pembohongan Publik

Kompas, Jumat, 14 Januari 2011 | 03:07 WIB
Azyumardi Azra

Ada apa ketika para pemimpin dan tokoh lintas agama, Senin (10/1/2011) lalu, mengeluarkan pernyataan terbuka yang kemudian dikenal sebagai ”kebohongan” [rezim] Presiden Susilo Bambang Yudhoyono? Kenapa tiba-tiba mereka ”turun gunung” secara bersama-sama dan kemudian keluar ke depan publik dengan sejumlah daftar ”kebohongan” tersebut? Bagaimana kita memahami gejala yang cukup mengagetkan ini?
Para pemimpin dan tokoh lintas agama itu agaknya tidak secara resmi mewakili organisasi atau umat masing-masing. Namun, mereka cukup representatif mewakili umat lintas agama.
Ada Ahmad Syafii Maarif (mantan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah), Andreas Yewangoe (Ketua Persekutuan Gereja-gereja Indonesia/PGI), Din Syamsuddin (Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia/MUI), Mgr Martinus D Situmorang (Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia/KWI), Biksu Sri Mahathera Pannyavaro (Mahanayakka Buddha Mahasangha Theravada Indonesia), KH Salahuddin Wahid (Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng dan tokoh nasional asal Nahdlatul Ulama/NU), serta I Nyoman Udayana Sangging (Parisada Hindu Dharma Indonesia/PHDI).
Jelas para tokoh lintas agama itu tidak gegabah mengeluarkan pernyataan terbuka yang keras itu. Mereka mengadakan pertemuan berkali-kali di tempat tokoh agama berbeda. Berkali-kali pula mereka menyusun draf yang kemudian menjadi pernyataan terbuka itu, yang mengungkapkan berbagai masalah serius yang tengah dihadapi negara-bangsa ini.
Kebohongan baru dan kebohongan lama
Dalam kesimpulan mereka, berbagai masalah itu bersumber dari sejumlah kebohongan yang dilakukan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Dalam semacam lampiran pernyataan terbuka itu dengan judul ”Beberapa Kebohongan Rezim SBY”, mereka mendaftar sembilan [di antaranya] kebohongan lama.
Hal itu yakni kegagalan pemerintah mengurangi kemiskinan dan swasembada serta ketahanan pangan; ketidakbenaran klaim SBY bahwa ia menjadi target terorisme dengan menunjukkan foto lama; kegagalan menuntaskan pembunuhan aktivis hak asasi manusia (HAM) Munir; kegagalan meningkatkan kemajuan pendidikan; serta kegagalan melindungi kelestarian laut dan renegosiasi kontrak dengan PT Freeport.
Kemudian, sembilan [di antaranya] kebohongan baru, mulai dari kegagalan mencegah kekerasan organisasi massa (ormas) tertentu atas nama agama dan juga kekerasan terhadap pers; kegagalan melindungi tenaga kerja Indonesia (TKI); serta kegagalan mewujudkan transparansi dalam kasus pengunduran diri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Selain itu, kegagalan memberantas korupsi dan mengungkap rekening gendut perwira Polri; kegagalan mewujudkan politik yang bersih, santun, dan beretika dalam kasus anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Andi Nurpati; kegagalan memberantas kasus mafia hukum ”Super Gayus”; dan kegagalan menegakkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dilanggar Malaysia belum lama ini.
Tanggung jawab moral
Sebagian kalangan pemerintah dan parpol pendukungnya bisa saja mengatakan para pemimpin agama tersebut telah melangkah terlalu jauh atau menganggap mereka ikut bermain politik praktis.
Memang, sejauh ini belum ada pernyataan dari kalangan pemerintah, yang boleh jadi menganggap mereka ”berkonspirasi” atau ”didalangi” pihak tertentu yang memiliki agenda-agenda politik dan kekuasaan. Bahkan, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto terkesan sangat hati-hati berhadapan dengan para tokoh lintas agama tersebut. Sebaliknya, ia justru mengecam keras editorial sebuah koran nasional yang menurunkan opini tentang kebohongan rezim Yudhoyono tersebut.
Sepatutnya, pemerintah dan kalangan partai politik tidak mencurigai para pemimpin lintas agama tersebut karena apa yang mereka sampaikan adalah bagian dari apa yang hidup dalam pengalaman sehari-hari dan batin umat-rakyat.
Sesuai dengan posisi mereka sebagai pemimpin dan ”bapak rohani” umatnya masing-masing, adalah tanggung jawab dan kewajiban moral mereka untuk menjadi penyambung lidah rakyat yang kini seolah sudah menjadi bisu.
Sebaliknya, integritas mereka masing-masing sebagai ulama, pastor, pendeta, biksu dan pedanda bisa memudar, begitu mereka juga membisu seribu bahasa melihat merajalelanya kerusakan dan kemungkaran di sekeliling mereka.
Lebih daripada itu, meminjam kerangka Imam al-Ghazali, pemimpin agama yang baik adalah mereka yang mampu memelihara diri dari cengkeraman penguasa. Sebaliknya mereka yang mendekat-dekatkan diri dengan penguasa menjadi pemimpin agama yang buruk (su’u al-ulama).
Karena dengan begitu, dia tidak hanya menjadi terkooptasi oleh penguasa, tetapi sekaligus juga semata-mata menjadi pemberi justifikasi keagamaan atas berbagai langkah penguasa, yang tidak selalu sesuai dengan kepentingan dan kesejahteraan rakyat.
Bahkan, mereka dapat menjadi pembenar belaka dari kesenjangan di antara apa yang dinyatakan penguasa dengan realitas yang hidup dalam masyarakat; tutup mata dan telinga terhadap berbagai kesenjangan dan ketimpangan.
Karena itu, adalah kewajiban dan tugas keagamaan para pemimpin agama untuk menyampaikan pesan kebenaran kepada para penguasa, meski pahit sekalipun. Tugas ini merupakan bagian dari apa yang di dalam Islam disebut sebagai al-amr bi al-ma’ruf wa al-nahy ’an al-munkar (menyeru kepada kebajikan dan mencegah daripada kemungkaran).
Karena jika kemungkaran (al-fasad) dalam berbagai bentuknya, seperti kemiskinan, korupsi, tidak tegaknya hukum dan manipulasi politik terus merajalela tanpa usaha serius mengatasinya, maka negara-bangsa ini terus tertimpa azab dan bencana, dan akhirnya kehancuran; jatuh ke dalam lubang tanpa dasar yang sangat gelap.
Menghapus kebohongan
Apa yang tercakup dalam pernyataan terbuka para tokoh lintas agama itu dan lampirannya sulit dibantah secara substantif karena sudah lama jadi bagian realitas pahit sehari-hari di masyarakat.
Terdapat kesenjangan—untuk tidak menyatakan ”kebohongan”—antara apa yang diklaim pemerintahan rezim SBY dan kenyataan di lapangan. Juga di antara tugas dan kewajiban, seperti penegakan hukum, yang tidak serius dilaksanakan pemerintah dan aparatnya.
Misalnya saja, orang boleh berbeda mengenai tingkat dan jumlah penduduk miskin di negeri ini. Namun, poin substantifnya tetap saja adalah bahwa kemiskinan masih merajalela, meski pada saat yang sama juga terjadi pertumbuhan ekonomi makro yang selalu diklaim pemerintah sebagai keberhasilan.
Karena itu, pernyataan terbuka para pemimpin agama tersebut seyogianya disikapi Presiden Yudhoyono dan aparatnya dengan kepala dingin. Dan sebaliknya, mereka harus berterima kasih kepada para pemimpin agama karena telah jujur, terus terang, dan berani mengungkapkan masalah-masalah berat yang dihadapi negara-bangsa ini.
Pemerintahan SBY sepatutnya menjauhkan diri dari kegemaran mendengarkan ”hal-hal baik” saja, semacam peningkatan pertumbuhan ekonomi dan seterusnya.
Dalam konteks itu, pernyataan terbuka tokoh dan pimpinan lintas agama hendaknya dapat mendorong terciptanya momentum bagi penyelesaian masalah-masalah berat yang dihadapi bangsa. Bagi Presiden Yudhoyono sendiri, inilah ”momen kebenaran” (moment of truth) untuk berbuat maksimal dalam waktu yang masih tersisa dalam masa pemerintahan kedua dan terakhirnya ini.
Jika Presiden Yudhoyono mau tercatat dengan tinta emas dalam sejarah negara-bangsa yang besar ini, hal itu tidak lain bisa diwujudkan hanya dengan ketegaran, ketegasan, konsistensi, dan bertungkuslumus menghapus segala yang disebut sebagai kebohongan itu.
Azyumardi Azra Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta
Sumber : http://cetak.kompas.com/read/2011/01/14/03071965/menggugat.pembohongan.publik

Ironi Demokrasi

Kompas, Selasa, 11 Januari 2011 | 02:55 WIB
Hasyim Asy’ari

Jefferson Soleiman Montesqiue Rumajar, terdakwa korupsi dan ditahan di LP Cipinang, dilantik sebagai Wali Kota Tomohon di Kantor Menteri Dalam Negeri, Jumat (7/1).
Pelantikan terjadi di kantor Gamawan Fauzi, yang pernah dianugerahi julukan kepala daerah antikorupsi saat menjabat sebagai Bupati Solok. Apakah tangan Gamawan gemetar saat menandatangani keputusan pengesahan Wali Kota Tomohon? Luar biasa, itulah wajah ironi demokrasi Indonesia! Peristiwa serupa agaknya akan terulang kembali. Yang menonjol, kasus Bupati Boven Digoel Yusak Yaluwo. Bupati petahana yang memenangi pemilihan umum kepala daerah (pilkada) kembali itu ditetapkan sebagai tersangka pada 1 Maret 2010, ditahan KPK 15 April 2010, dan divonis 2 November 2010.
Menurut data Kompas (8/1), ada beberapa kasus serupa, yakni kepala daerah petahana terjerat kasus pidana korupsi dan memenangi pilkada. Gubernur Bengkulu Agusrin Maryono Najamudin ditetapkan sebagai tersangka 28 Agustus 2008 oleh kejaksaan dan dilantik 29 November 2010. Bupati Rembang Moch Salim ditetapkan sebagai tersangka 25 Mei 2010 oleh kepolisian dan dilantik 20 Juli 2010.
Tiga sumber persoalan
Mengapa kasus-kasus ironi demokrasi itu terus saja terjadi? Ada tiga hal yang patut diduga sebagai sumber persoalan.
Persoalan pertama, kelemahan regulasi pilkada. Regulasi pilkada (UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 12 Tahun 2008) tak mengatur larangan bagi tersangka atau terdakwa ikut pilkada, bahkan memenangi pilkada. Secara yuridis, kepala daerah dapat diberhentikan sementara jika berstatus sebagai terdakwa, dan kepala daerah diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan tetap. Itu rupanya yang dijadikan dasar pemerintah melantik seorang tersangka, terdakwa, atau tervonis korupsi sekalipun!
Bahkan, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 4/PUU-VII/2009 menyatakan Pasal 58 Huruf f Undang-Undang (UU) No 12/2008, yang menentukan syarat menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah tak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau lebih, bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dan tak punya kekuatan hukum mengikat sepanjang tak memenuhi beberapa syarat.
Beberapa syarat itu adalah tak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (elected officials), berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama lima tahun sejak terpidana selesai menjalani hukuman, dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana, bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.
Putusan MK tersebut belum direspons DPR dalam bentuk merevisi Pasal 58 Huruf f UU No 12/2008. Secara teknis, Putusan MK direspons KPU dalam Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 yang menentukan calon tidak memenuhi syarat Pasal 58 Huruf f dikecualikan dengan cara melampirkan surat keterangan dari lembaga masyarakat tempat yang bersangkutan menjalani pidana, telah menjalani hukuman, dan sudah memenuhi jangka waktu paling sedikit lima tahun sampai waktu pendaftaran calon; surat keterangan dari pemimpin surat kabar bahwa yang bersangkutan pernah memasang iklan pengakuan dan/atau pemberitahuan ke publik mengenai status yang bersangkutan; dan surat keterangan kepolisian bahwa yang bersangkutan berkelakuan baik dan tak melakukan kejahatan berulang-ulang.
Lengkap sudah, seorang tersangka, terdakwa, tervonis, dan mantan narapidana secara yuridis dimungkinkan maju dalam pencalonan pilkada. Apakah regulasi demikian dirasa adil dan memadai? Di sinilah letak persoalannya. Hukum bukan sekadar pasal, tetapi juga rasa keadilan.
Penegakan hukum
Persoalan kedua pada penegakan hukum. Persoalan terletak pada waktu proses penegakan hukum kasus-kasus korupsi kepala daerah sejak penetapan sebagai tersangka hingga pelimpahan kasus ke pengadilan. Titik ini mengundang pertanyaan. Apakah penegak hukum (kepolisian dan kejaksaan) tak profesional atau lebih karena tunduk pada tekanan politik pihak sedang berkuasa?
Lamanya proses penetapan sebagai tersangka hingga pelimpahan kasus ke pengadilan jadi indikasi persoalan penegakan hukum. Agusrin Najamudin ditetapkan sebagai tersangka sejak 2008. Namun, hingga tahun ini tak jelas apakah kasusnya sudah sampai pengadilan atau belum sehingga muncul gugatan praperadilan dari Muspani, mantan anggota DPD Bengkulu, yang dimenangkan pengadilan yang memerintahkan kejaksaan segera melimpahkan kasus Agusrin ke pengadilan.
Demikian pula kasus Moch Salim. Semula Kepala Polres Rembang menetapkan Salim sebagai tersangka, tetapi belakangan Kepala Polda Jawa Tengah (saat itu Inspektur Jenderal Alex Bambang Riatmodjo) mempersoalkan penetapan itu. Hingga kini tak jelas penanganan kasus itu.
Persoalan ketiga adalah permainan partai politik (parpol). Pasal 28 Huruf d UU No 32/2004 melarang kepala daerah dan wakil kepala daerah melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan. Jika sejak awal terindikasi melakukan korupsi, mengapa ia masih saja dicalonkan parpol?
Di titik ini, indikasi permainan parpol cukup kental. Penetapan seseorang jadi tersangka, yang waktunya mendekati tahapan pilkada, patut diduga menunjukkan dua indikasi sekaligus. Di satu sisi, indikasi penegak hukum bermain sendiri mencari keuntungan dari calon yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Kasus-kasus mafia hukum membuktikan ini.
Di sisi lain, penetapan tersangka berindikasi dijadikan instrumen politik untuk menekan calon. Jika calon tak tunduk pada kemauan politik tertentu, kasus hukum yang bersangkutan cenderung berlanjut ke meja hijau. Jika calon tunduk pada kemauan politik tertentu, status perkara cenderung dihentikan atau setidaknya menjadi tak jelas. Ini yang kemudian memunculkan tuduhan tebang pilih dan parpol jadi bungker koruptor.
Aspek hukum dan politik dalam pemilu dan pilkada memang cukup kental. Apakah penguasa politik (Presiden dan DPR) beriktikad mengurai benang kusut aneka persoalan pilkada? Rakyat menunggu titah SBY sebagai panglima perang tertinggi melawan korupsi. Keengganan menyelesaikan sejumlah persoalan itu kian memperkuat keresahan: Indonesia kini bergerak menuju demokrasi kaum penjahat.
Hasyim Asy’ari Anggota Tim Ahli Kemitraan
Sumber : http://cetak.kompas.com/read/2011/01/11/02554058/ironi.demokrasi.

Ancaman Kebijakan Salah

Kompas, Rabu, 5 Januari 2011 | 03:28 WIB
OLEH KIKI SYAHNAKRI

Ada anggapan bahwa korupsi lebih berbahaya daripada terorisme karena korban korupsi jauh lebih besar, bersifat masif, dan berjangka panjang dalam artian, pemulihan terhadap korban dan kerusakan yang ditimbulkan bisa berlangsung dalam hitungan dekade.
Namun, sebenarnya kebijakan pemerintah atau penguasa yang salah jauh lebih destruktif: korban dan kerusakannya lebih berlipat ganda dibandingkan dengan akibat korupsi. Kemiskinan dan kebodohan serta berbagai sindrom patologi sosial yang ditimbulkannya dapat melilit dari generasi ke generasi.
Kita perlu merujuk bagaimana para bapak bangsa yang tergabung dalam BPUPKI/PPKI merumuskan kebijakan bagi kehidupan berbangsa-bernegara yang akhirnya menghasilkan Pancasila sebagai dasar negara, falsafah bangsa yang menjiwai konstitusi, serta menjadi sumber dari hukum nasional. Kendati secara resmi BPUPKI/PPKI hanya bekerja dalam beberapa bulan, sebenarnya pemikiran tentang Pancasila serta garis haluan kenegaraan telah lama berkembang menjadi bahan diskusi mereka dalam forum pergerakan, bahkan hingga di tempat pengasingan.
Dengan demikian, formula yang dihasilkannya merupakan buah, kristalisasi, dan kulminasi dari proses pemikiran strategis jangka panjang. Formula itu digali Bung Karno dan kawan-kawan dari akar budaya bangsa sendiri dan memadukannya dengan ideologi serta sistem kenegaraan yang telah berkembang secara global.
Rumusan kebijakan itu boleh dibilang sebagai buah perkawinan lokalisme dan universalisme, idealisme dan realisme, sehingga membumi, sangat cocok, visioner, dan terbaik dalam upaya mempersatukan bangsa serta mencapai tujuan nasional: negara merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
Liberalistis
Memasuki era Orde Baru, penguasa saat itu mulai membuka ruang bagi liberalisasi ekonomi. Beberapa perusahaan asing diundang berinvestasi di berbagai bidang, termasuk pertambangan, perkebunan, dan pengelolaan hutan dengan ketentuan bagi hasil yang tak adil. Sejak itu bergulirlah proses pengerukan kekayaan alam serta perusakan hutan tanpa memberi manfaat berarti bagi pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, serta pertahanan nasional yang sangat dibutuhkan bagi pencapaian tujuan nasional.
Namun, kebijakan saat itu, khususnya di awal Orde Baru, masih mampu buka jalan keluar dari megakrisis bidang ekonomi, politik, dan keamanan, bahkan mampu memberi peningkatan kesejahteraan yang cukup berarti. Memang kemajuan ekonomi tersebut bersifat semu sehingga belakangan gampang runtuh diterpa krisis hebat.
Mari kita cermati kebijakan penguasa pascareformasi, termasuk pemerintah yang berkuasa saat ini. Kebijakan-kebijakan yang liberalistis, beraroma fundamentalis pasar bebas, diikuti gelombang privatisasi BUMN, termasuk perusahaan strategis yang mengurusi cabang produksi penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak—sebagaimana diatur Pasal 33 UUD 1945—telah digelar dengan intensitas amat tinggi.
Selain membuka ruang lebar bagi perusahaan asing untuk mengisap kekayaan bangsa, langkah ini sangat potensial membenamkan rakyat menengah-bawah ke jurang kesulitan ekonomi yang sangat kuat menjerat.
Ambil contoh kebijakan penghapusan subsidi BBM dengan menghilangkan premium dan menggiring konsumen beralih ke pertamax yang harganya jauh lebih mahal. Menurut ahli perminyakan, Kurtubi, kebijakan ini, selain mutlak salah, juga sangat tendensius. Selain dapat memicu kenaikan harga berbagai komoditas kebutuhan pokok masyarakat, konsumen pun dapat beralih ke produk asing Shell atau Petronas.
Demikian pula kebijakan ketenagalistrikan yang memecah PLN menjadi unit pembangkit, transmisi, dan distribusi serta dapat diprivatisasi sebagaimana diatur dalam UU 30 Tahun 2009 yang judicial review-nya baru saja ditolak Mahkamah Konstitusi. Akibat pemberlakuan kebijakan ini, akan terjadi kenaikan tarif listrik, dan asing pun bakal beramai-ramai menguasai PLN.
Tangan asing
Contoh lain adalah tentang Penanaman Modal sebagaimana diatur dalam UU No 25 Tahun 2007 yang sangat liberalistis karena memberi kesempatan bagi asing mengeruk kekayaan alam kita selama hampir 200 tahun dengan modal di atas 90 persen. Akibatnya, terjadi pemanfaatan lahan serta pengerukan kekayaan alam oleh asing dalam kurun waktu panjang dengan manfaat amat minim bagi rakyat.
Contoh kebijakan penguasa yang dituangkan dalam UU di atas hanya sebagian kecil dari kebijakan ekonomi liberalistis. Badan Intelijen Negara (BIN) pernah menyampaikan data: sedikitnya terdapat 72 UU yang proses pembuatannya dikawal oleh konsultan asing sehingga patut dicurigai bermuatan kepentingan asing.
Liberalisasi bidang politik telah menyuburkan sikap machiavellian, kolusi, nepotisme, dan politik uang sehingga iklim demokrasi pekat dengan konflik dan anarki. Di bidang budaya, mekar sikap feodalistis, pragmatisme sempit, individualisme, materialisme, hedonisme, konsumtivisme, fanatisme sempit, fundamentalisme, serta radikalisme.
Dari perspektif Pancasila serta garis haluan kenegaraan karya para Bapak Bangsa, semua kebijakan liberalistis di atas jelas menyimpang dan berdampak pada kerusakan sosial-ekonomi-budaya yang potensial berujung pada disintegrasi. Tentu pendapat ini bisa diperdebatkan dan pihak penguasa pun pasti memiliki kontra-argumen.
Namun, berdasarkan pantauan penulis dari media massa serta ajang diskusi langsung maupun lewat dunia maya, tulisan ini membawa aspirasi banyak kalangan, seperti kaum nasionalis (sejati), intelektual, purnawirawan, dan terutama rakyat kecil sehingga patut jadi perhatian pemerintah demi kepentingan nasional kita. Dalam pigura itulah spirit tulisan ini diletakkan.
Kiki Syahnakri Ketua Bidang Pengkajian Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD)

Sumber : http://cetak.kompas.com/read/2011/01/05/03283479/ancaman.kebijakan.salah

Degenerasi Demokrasi

Kompas, Rabu, 5 Januari 2011 | 03:29 WIB
Oleh Komaruddin Hidayat

Dua jebakan besar selalu menghadang agenda pembangunan demokrasi: disfungsionalitas dan degenerasi demokrasi. Indonesia terjatuh pada yang kedua karena komitmen bersama di antara elite parpol lemah untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara secara sehat.
Dalam kuliah umumnya di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 23 Desember lalu, Prof Dr Boediono yang juga Wakil Presiden secara tersirat memberikan catatan cukup tajam mengenai konsolidasi demokrasi di Indonesia. Kalau kita tak hati-hati, katanya, pengalaman Revolusi Perancis yang memakan anak-anak terbaik bangsanya sendiri bisa terjadi di negeri ini. Perancis pada abad ke-18 adalah sebuah negara adidaya dengan penduduk dan ekonomi terbesar di Eropa di bawah monarki yang telah berusia ratusan tahun.
Tahun 1789 terjadi revolusi sosial. Pemicu utamanya adalah krisis pangan akibat musim dingin yang sangat parah. Panen gagal, kas negara kosong, dan layanan sosial sangat mengecewakan. Kelaparan dan keresahan di mana-mana, para elite masih menunjukkan gaya hidup mewah. Kelaparan, pengangguran, dan krisis kepercayaan rakyat terhadap pemerintah pada urutannya melahirkan kemarahan sosial. Tokoh pencerahan seperti Montesquieu, Rousseau, dan Voltaire berhasil membakar massa untuk merobohkan tatanan lama yang korup dan feodalistis sehingga muncul pekik revolusi: Liberty, Equality, Fraternity. Kebebasan, Persamaan, dan Persaudaraan.
Tatanan lama jebol, tatanan baru tak segera terwujud sehingga muncul apa yang disebut Reign of Terror di bawah Robespierre (1793-1794). Pemerintah dan rakyat sama-sama bingung, tercekam, dan tak punya agenda jelas memperbaiki keadaan. Sungguh tragis, Raja Louis XVI dan permaisurinya, Marie Antoinette, mengakhiri hidup dengan mengenaskan di guillotine bersama 11.000 konco mereka.
Ketika kerusuhan, ketakpastian, dan pesimisme mencekam masyarakat, rakyat mendambakan datangnya tokoh penyelamat, ratu adil, yang mampu menenteramkan keadaan. Maka, tampillah Napoleon Bonaparte, sang jenderal perang yang cerdas, yang kemudian ditetapkan Majelis Nasional sebagai konsul pertama. Itu terjadi pada 1799, hanya 10 tahun setelah revolusi.
Di bawah Napoleon ketertiban tegak kembali. Pada 1802 Napoleon ditetapkan sebagai konsul seumur hidup, didukung 3.568.885 suara dan ditolak hanya 8.374 suara. Bayangkan, hanya dalam 10 tahun akibat gagal mengonsolidasikan demokrasi, diktator baru tampil kembali. Rakyat tak tahan lama hidup dalam resah.
Demokrasi semu
Boediono secara implisit mengingatkan bahwa konsolidasi demokrasi di Indonesia bisa gagal dan akan terjatuh menjadi demokrasi semu alias degenerasi demokrasi kalau para elite politik tak kompak dan tak berkomitmen kuat membangun bangsa. Degenerasi adalah menurunnya kualitas proses demokrasi secara gradual, tetapi pasti bermuara pada pemunculan sistem lain seperti oligarki dan sistem otoriter.
Berbeda dari disfungsionalitas, proses degenerasi demokrasi agak lama dengan banyak penyebab sehingga masyarakat sulit menunjuk secara persis pelaku utamanya, tetapi merasakan terjadinya erosi. Sumber utamanya berasal dari bercampur aduknya kepentingan privat serta kepentingan publik, dan biasanya kepentingan umum terkorbankan. Layanan sosial jauh dari memuaskan. Komersialisasi jabatan dan politik uang merupakan ancaman serius bagi konsolidasi demokrasi yang membuat rakyat tak akan percaya lagi pada janji dan kemuliaan demokrasi karena tak merasakan dan melihat hasil yang dibayangkan semula.
Ketika komersialisasi jabatan masuk ke ranah birokrasi, birokrasi kehilangan karakternya yang obyektif, administratif, profesional, dan nonpolitik. Perselingkuhan politik dengan birokrasi akan membawa akibat sangat serius dan sistemis. Kinerja birokrasi akan rendah, layanan sosial menurun, dan kepentingan politik yang akan memegang kendali birokrasi. Jika mesin penggerak pemerintahan buruk, rakyat yang akan menjadi korban. Pemerintah dan negara kehilangan wibawa di mata rakyatnya.
Perselingkuhan
Degenerasi demokrasi telah terjadi di negeri ini. Orang mulai sinis dengan mantra demokrasi dan reformasi karena buah yang ditunggu-tunggu serta dijanjikan tak kunjung muncul. Dalam berbagai forum internasional, kita sering membanggakan diri sebagai negara terbesar dan paling demokratis setelah AS dan India. Namun di dalam negeri, berbagai kritik dan kekecewaan terhadap praktik pemilu dan pemilihan umum kepala daerah (pilkada) semakin santer. Ongkos pilkada sangat mahal baik dari segi uang maupun sosial, sementara kebanyakan calon yang menang mengecewakan rakyat. Lebih dari 200 pilkada berakhir melalui keputusan Mahkamah Konstitusi akibat sengketa.
Muncul pertanyaan, ketika politikus memegang jabatan birokrasi pemerintahan, betulkah loyalitas satu-satunya hanya untuk melayani rakyat dan memajukan bangsa? Parpol tanpa uang tak mungkin berkembang. Parpol tak cukup hanya mengandalkan program dan pengurus. Lalu, dari mana uang didapat untuk merealisasikan program yang begitu besar dan banyak? Inilah pertanyaan untuk wilayah abu-abu yang saya sendiri tak tahu jawabnya.
Namun, jika betul terjadi perselingkungan politik dan birokrasi, logislah terjadi degenerasi demokrasi dan pembusukan birokrasi akibat berpolitik tanpa komitmen kebangsaan yang kompak dan kuat. Rakyat resah dan marah, tetapi sulit hendak mengalamatkan ke mana mengingat aktornya begitu banyak, berbeda dari sistem monarki dengan aktor tunggal.
Rasanya di Indonesia kecil kemungkinan tampil orang kuat seperti kisah Revolusi Perancis yang melahirkan Napoleon. Tak kalah bahaya jika yang terjadi adalah proses degenerasi demokrasi. Di permukaan seakan semua berlangsung baik, mulus, dan sesuai dengan kaidah bernegara, tetapi di bawahnya berlangsung pembusukan. Layanan sosial buruk, sendi-sendi birokrasi keropos, dan kalangan parpol sibuk bernegosiasi dan berkompetisi tanpa visi dan komitmen jelas serta solid untuk perbaikan hidup berbangsa dan bernegara. Sulit dibedakan antara perilaku birokrat pelayan rakyat dan politikus yang memikirkan kelompoknya karena dalam dirinya melekat keduanya dengan agenda yang kadang berseberangan.
Kalau demokrasi semakin tak menarik bagi rakyat, politikus dari jajaran parpol paling bertanggung jawab sebab mereka yang mengendalikan lembaga legislatif dan eksekutif. Kegagalan mereka menampilkan kader terbaiknya untuk memperbaiki kehidupan berbangsa dan memenuhi tuntutan rakyat secara tak langsung telah mendevaluasi makna demokrasi untuk menyejahterakan rakyat dan memajukan bangsa.

Komaruddin Hidayat Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Kompas, Senin, 27 Desember 2010 | 04:48 WIB
AA GN Ari Dwipayana
Karakter pengelolaan dana partai 11 tahun terakhir belum sepenuhnya bergeser dari praktik pengelolaan dana partai di era Orde Baru.

Studi Cornelis Lay (1994) memberikan catatan menarik tentang karakter pengelolaan dana partai pada masa Orde Baru yang sepenuhnya bersifat personal. Kontrol atas dana, khususnya di Golkar, dilakukan segelintir orang di lingkaran kekuasaan. Para pengendali dana politik ini sama sekali lepas dari kendali kelembagaan partai. Kini, saat politik kepartaian telah bergeser radikal ke sistem multipartai-kompetitif, karakter yang serba personal itu belum sepenuhnya berubah.
Ini bisa dilihat dari beberapa indikasi. Pertama, karakter hubungan donatur dengan parpol dan kandidat masih bersifat personal dibandingkan institusional. Tak pernah ada pernyataan terbuka dari lembaga penyedia dana politik ke publik. Kontrol atas dana lebih banyak dilakukan kandidat atau lingkaran terdekat sehingga aktor yang dipercaya mengendalikan dana lebih didasarkan ikatan personal dengan elite di partai atau para kandidat.
Kedua, bendahara partai tak punya kontrol penuh atas dana yang masuk ke partai. Bendahara mungkin hanya punya akses pada dana yang bersumber dari bantuan resmi, baik dana subsidi kepada partai atau sumbangan kader partai. Selebihnya, dana politik dikendalikan secara personal oleh lingkaran kecil elite partai. Pengelolaannya sama sekali tak transparan, tak pernah dipertanggungjawabkan kepada publik atau konstituen pendukung.
Ketiga, elite puncak partai secara personal jadi sumber dana tak terbatas sekaligus mengendalikan proses penyebaran dana politik. Dalam konteks ini, relasi kekuasaan yang terbangun dalam partai akan sebangun dengan struktur distribusi sumber dana. Elite partai yang mengontrol sumber dana akan memiliki posisi tawar lebih besar dalam mengendalikan arah dan posisi politik yang diambil oleh partai.
Belanja partai
Menguatnya ketergantungan pada para pengendali dana dalam partai tak bisa dilepaskan dari fenomena kian besarnya belanja partai 11 tahun terakhir. Belum bisa diperoleh data meyakinkan berkaitan berapa besar pengeluaran partai, baik untuk belanja pengorganisasian partai maupun belanja kampanye dalam pemilu pasca-Orde Baru. Bisa dibayangkan besarnya belanja untuk menggerakkan mesin partai di 33 provinsi dan 490-an kabupaten/ kota. Belum lagi ada momen-momen konsolidasi nasional yang harus dilakukan, seperti rapat kerja atau munas/kongres yang harus mendatangkan fungsionaris partai dari kabupaten/kota.
Walaupun belum bisa diketahui besarannya, belanja partai di Indonesia bisa dibagi jadi dua kategori besar. Pertama, belanja pengorganisasi partai, meliputi biaya yang dikeluarkan partai untuk membiayai aktivitas rutin. Aktivitas rutin meliputi rapat-rapat partai, biaya operasional kantor dan kesekretariatan partai, munas atau kongres partai, dan kunjungan fungsionaris partai ke cabang-cabang partai. Selain itu, ada pula aktivitas yang dilakukan pada momen-momen tertentu, tetapi diorganisasi partai secara kelembagaan, seperti ulang tahun partai, aksi sosial, bantuan bencana alam, dan lain-lain.
Kategori kedua, belanja kampanye yang merupakan bentuk pengeluaran partai dalam proses elektoral, baik dalam pemilu legislatif maupun pemilu eksekutif. Dalam setiap prosesi elektoral, partai harus menghadapi suasana politik kian kompetitif. Bukan hanya jumlah partai kian banyak, proses pemilihan dilakukan dalam arena yang lebih sempit (distrik), bersifat multilayer dan diselenggarakan dengan cara lebih terbuka (free election).
Kian besarnya belanja partai satu dasawarsa terakhir menimbulkan implikasi luas pada kian meningkatnya upaya partai memperoleh dana. Setidaknya ada dua sumber utama penggalangan dana partai. Pertama, dana nonbudgeter, yang digalang kader-kader partai di eksekutif, legislatif, maupun BUMN. Studi Dodi Ambardi (2009) memperlihatkan, parpol yang saat pemilu bersaing, berikutnya memiliki perilaku yang sama, yakni muncul sebagai partai kartel. Kartelisasi terjadi ketika muncul situasi di mana parpol kian bergantung pada negara dalam hal memenuhi kebutuhan finansialnya.
Namun, sumber dana yang diperoleh dari negara digalang dalam bentuk dana nonbudgeter. Dana diperoleh dari beragam sumber dalam negara. Partai yang bisa mengakses tentu saja yang punya akses politik ke sumber dana negara, terutama posisi dalam kementerian, BUMN, dan parlemen. Jenis kekuasaan politik di tiga posisi memungkinkan kader partai menjalankan politik perburuan rente.
Sumber dana kedua berasal dari sumbangan para pemilik modal besar. Kehadiran kekuatan bisnis dalam proses pembiayaan partai sejalan rekonfigurasi dalam struktur ekonomi Indonesia ketika para konglomerat kroni pemegang kekuasaan monopoli di masa Orde Baru mulai runtuh. Sejak Pemilu 1999, hubungan antara kelompok bisnis dan politik jadi berubah, dari hubungan yang didominasi satu kekuatan politik jadi pola hubungan transaktif.
Dalam pola hubungan transaktif, kekuatan politik dan bisnis berada dalam proses tawar-menawar berdasarkan prinsip mutualisme. Kekuatan bisnis memiliki sumber dana, sedangkan kekuatan politik punya otoritas dan akses pada kebijakan. Dalam pola hubungan ini, titik temu keduanya akan terjadi di arena elektoral; baik pemilu legislatif, pilkada, maupun pilpres. Kebutuhan kekuatan politik untuk membiayai aktivitas elektoralnya akan dipenuhi oleh kekuatan bisnis dengan investasi politiknya.
Reformasi pembiayaan
Dengan demikian, salah satu agenda pembicaraan yang tak bisa ditunda adalah menyehatkan proses demokrasi lewat berbagai bentuk reformasi pembiayaan partai. Ada tiga area reformasi pembiayaan partai yang perlu didorong. Pertama, reformasi sumber pendanaan (party income).
Ini bukan perbincangan sederhana karena terkait pilihan model bagaimana partai akan didorong membiayai aktivitasnya: (1) apakah dilakukan secara mandiri lewat model iuran anggota atau aktivitas ekonomi yang berorientasi profit milik partai semacam badan usaha milik partai; ataukah, (2) dikembangkan model pembiayaan partai oleh dana publik sehingga nantinya setiap partai mendapat peningkatan dana subsidi dari negara dan wajib diaudit BPK; atau pilihan (3) dimungkinkan model donasi, terutama dari kelompok kepentingan dan kelompok bisnis, yang diikuti penerapan aturan main ketat dalam pembatasan sumbangan dan larangan untuk menerima sumbangan dari sumber tertentu.
Kedua, reformasi pengelolaan keuangan partai yang transparan dan akuntabel. Tema ini menyangkut perbincangan bagaimana pengelolaan partai harus dilakukan? Apa standar pengelolaan dana partai yang wajib diterapkan oleh semua partai? Bagaimana menerapkan aturan pemisahan rekening dana partai dengan dana kampanye? Siapa yang mengelola? Siapa yang harus mengontrol pengelolaan keuangan partai? Seperti apa kontrol dilakukan? Bagaimana memastikan berjalannya pertanggungjawaban kepada publik atas dana partai dan dana kampanye?
Reformasi yang ketiga, reformasi pengeluaran partai (party expenditure). Tema ini juga sangat penting karena terkait bagaimana membuat biaya politik jadi lebih murah? Apakah perlu ada pembatasan total jumlah pengeluaran/belanja kampanye bagi partai ataupun kandidat? Bagaimana mengatur biaya kampanye lewat media agar bisa lebih murah dan kompetitif? Perlukah diberikan subsidi negara dalam kampanye media sehingga setiap partai punya ruang sama dalam kampanye di media, tanpa ada dominasi partai yang punya basis finansial yang kuat? Mungkin juga sangat berhubungan dengan bagaimana meredesain sistem pemilu yang lebih sederhana.
Pertanyaan yang muncul dalam ketiga agenda reformasi pembiayaan merupakan pijakan melangkah ke arah demokrasi yang sehat dan menyejahterakan. Tanpa itu, kita selalu dihantui oleh aksi para pemburu rente.
AA GN Ari Dwipayana Dosen Jurusan Politik dan Pemerintahan, Fisipol UGM
Sumber : http://cetak.kompas.com/read/2010/12/27/04483786/partai.dan.pemburu.rente

Demokrasi Minus Etika Diskursus

Kompas, Senin, 20 Desember 2010 | 02:54 WIB
Triyono Lukmantoro

Demokrasi yang kita jalankan telah kehilangan etika diskursus. Hal ini dapat dilacak ketika ada satu pihak memaksakan kehendak, sementara itu pihak lain dituntut untuk sekadar mematuhinya. Padahal, salah satu nilai substansial demokrasi adalah berdiskusi.
Jika demokrasi semacam itu yang dijalankan, kelompok minoritas dibungkam suaranya. Demokrasi cuma jadi label yang terkesan penuh kegagahan karena yang terjadi di dalamnya represi yang berjalan sistematis. Fenomena itu bisa disimak ketika RUU Keistimewaan DI Yogyakarta digulirkan di tengah publik. Massa demonstran berjumlah puluhan ribu yang meminta Gubernur dan Wakil Gubernur DIY ditetapkan dan bukan dipilih langsung justru diabaikan pemerintah pusat.
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi berpendapat demonstrasi itu tak mewakili rakyat Yogyakarta yang berjumlah 3,5 juta jiwa. Gamawan menambahkan keputusan mengenai hal istimewa atau khusus harus ditanyakan dulu kepada rakyat Indonesia yang diwakili DPR. ”Keistimewaan itu diatur dengan UU, bukan perda (peraturan daerah). Jika ingin membuat perda, tanya rakyat Yogyakarta. Tetapi dengan undang-undang, tanya rakyat Indonesia,” kata Gamawan (Kompas, 15/12/2010).
Model penalaran yang digunakan Gamawan ialah mayoritas versus minoritas. Rakyat Yogyakarta yang 3,5 juta jiwa, apalagi yang berunjuk rasa, tak seberapa jumlahnya dibandingkan seluruh rakyat negeri ini. Jadi, minoritas boleh disingkirkan karena mayoritas belum tentu menghendaki demikian. Jika modus sejenis itu yang dikembangkan dalam demokrasi, maka minoritas pasti terlindas.
Hal itu dapat dilihat ketika Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung menyegel dua rumah di Perumahan Rancaekek Bumi Kencana. Alasannya, rumah itu dipakai tempat ibadah jemaat Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Betania. Padahal, pihak HKBP telah mengajukan izin mendirikan gereja sejak 2004, tetapi sampai sekarang tak ditanggapi pemerintah (Kompas, 13/12/2010).
Ada bahaya yang terus mengancam jika etika diskursus dihilangkan dalam demokrasi. Korban paling nyata dirugikan adalah kaum minoritas. Atas nama kebaikan dan kehormatan mayoritas, kaum minoritas boleh disingkirkan dengan cara apa pun. Tatanan hukum yang diskriminatif hingga cara-cara kekerasan yang sedemikian masif sering kali digulirkan untuk menundukkan kaum minoritas. Etika diskursus yang sengaja tidak diterapkan pada demokrasi pasti berujung pada kematian demokrasi itu sendiri. Artinya, demokrasi yang ditanamkan dalam masyarakat yang pluralistis (majemuk) harus menerapkan etika diskursus secara baik.
Percakapan moral
Etika diskursus yang digagas Jurgen Habermas, sebagaimana diuraikan Robert J Cavalier (Introduction to Habermas’s Discourse Ethics, 2006), merupakan bentuk dialogis dari nalar praktis dalam kondisi pluralitas yang tak mungkin bisa direduksi. Dalam situasi demikian diperlukan horizon bagi percakapan moral. Diskursus sendiri punya makna leksikal ’perbincangan’. Hanya saja, dalam diskursus itu tak hanya memuat perbincangan biasa, tetapi juga percakapan yang mengedepankan rasa keadilan. Etika diskursus mempersyaratkan dua hal penting. Pertama, kebebasan bagi semua anggota komunitas. Kedua, kesederajatan bagi semua partisipan yang punya suara untuk berdiskusi dalam suasana penuh kesetaraan.
Memang, tak gampang merealisasikan kebebasan dan kesederajatan dalam masyarakat yang majemuk atau multikultural. Alasannya, masyarakat semacam itu dibentuk oleh berbagai komponen etnis, agama, kelas, dan berbagai identitas yang tidak mudah dipadukan.
Ada dua konsekuensi, sebagaimana dirumuskan Tim O’ Sullivan dan kawan-kawan (Key Concepts in Communication and Cultural Studies: Second Edition, 1994), yang menyertai multikulturalisme. Pertama, asumsi-asumsi dominan tentang kesatuan budaya harus dipikirkan ulang. Hal ini dikarenakan integrasi yang terjadi dalam masyarakat majemuk adalah hegemoni atau pencaplokan kekuatan dominan terhadap minoritas. Kedua, dalam masyarakat multikultural pasti berlangsung jalinan relasional antara kelompok budaya yang punya kekuatan dan kelompok kultural yang tak mempunyai kekuasaan.
Tanpa etika diskursus, aspirasi kaum minoritas kian terbatas dan bahkan sengaja dilenyapkan. Dengan berdalih pada keamanan dan ketertiban, mayoritas membungkam suara minoritas. Tempat-tempat ibadah kelompok beragama minoritas ditutup karena dinilai menyalahi fungsi atau dipakai sebagai penyebaran ajaran sesat. Suara-suara aspiratif yang muncul dari kekuatan lokal dilecehkan karena dianggap tak mencerminkan keinginan rakyat secara nasional. Etika diskursus jadi sebuah keharusan untuk diterapkan jika demokrasi tidak ingin hancur berantakan. Sebab, demokrasi tidak serupa dengan keadaan—merujuk pemikiran Thomas Hobbes (1588-1679)—manusia menjadi serigala bagi sesamanya. Demokrasi akhirnya hanya berubah sebagai rimba belantara yang memenangkan kelompok yang lebih berdaya.
Hidup baik
Benar pernyataan Antje Gimmler (The Discourse Ethics of Jurgen Habermas, 2006) yang menegaskan etika diskursus merupakan etika normatif bagi masyarakat pluralistis yang tidak punya lagi otoritas moral tunggal untuk mengatasi persoalan. Etika diskursus mampu menciptakan ”ruang-ruang bebas” yang dibutuhkan dalam pluralisme yang terdiri dari ”kehidupan-kehidupan baik” yang berbeda-beda. Hidup baik bagi sebuah kelompok belum tentu baik pula bagi kelompok lainnya. Pendakuan (klaim) kebaikan yang dikemukakan suatu kelompok harus dibicarakan dengan pihak lainnya. Tanpa itu, realitas yang muncul adalah kebaikan sepihak yang menindas kebaikan yang dikemukakan pihak lainnya.
Bagaimana mendiskusikan dan meraih konsensus tentang kebaikan dalam perspektif etika diskursus? Habermas menyajikan formulasi berikut ini: (1) setiap pihak yang punya kompetensi berbicara dan bertindak diperbolehkan mengambil bagian dalam percakapan; (2a) setiap orang diperbolehkan menanyakan pernyataan apa pun; (2b) setiap orang diperbolehkan memperkenalkan pernyataan apa pun dalam percakapan; (2c) setiap orang diperbolehkan mengekspresikan sikap-sikap, keinginan-keinginan, dan kebutuhan-kebutuhannya; dan (3) tak ada satu pembicara pun yang boleh dicegah, melalui tekanan internal atau eksternal, untuk mengemukakan hak-hak sebagaimana tercantum dalam poin 1 dan 2.
Kemungkinan saja formulasi etika diskursus yang dikemukakan Habermas dipandang terlalu idealistis. Tapi, semua itu dapat diwujudkan jika semua pihak bisa berlapang dada menyepakati prosedur-prosedur yang telah ditetapkan bersama. Demokrasi yang telah ditanami etika diskursus memastikan semua pihak bisa terlibat dalam pembicaraan rasional. Sebaliknya, demokrasi minus etika diskursus hanya melahirkan suara besar gerombolan yang terus memangsa kaum minoritas yang kian tidak berdaya.
Suara minoritas ditelan dalam kerkahan mayoritas yang selalu berlindung dalam topeng ketertiban dan kebenaran sepihak. Demokrasi minus etika diskursus hanya meniscayakan pihak yang paling kuat sajalah yang boleh bertahan hidup. Sementara itu, pihak lemah makin dibenamkan dalam ketidakberdayaannya.
Triyono Lukmantoro Dosen FISIP Universitas Diponegoro

WikiLeaks dan Rezim Informasi

Kompas, Selasa, 14 Desember 2010 | 03:34 WIB
Oleh Kusnanto Anggoro
Dokumen-dokumen yang dipublikasikan WikiLeaks merupakan tantangan serius bagi rezim informasi, jauh lebih besar dibandingkan dengan sekadar implikasinya atas ketegangan baru di beberapa kawasan. Rezim keterbukaan informasi dihadapkan pada sejumlah persoalan etis.
Rezim perlindungan informasi dihadapkan pada tuntutan perubahan yang lebih mendasar, termasuk pada tataran strategis dan paradigmatik. Arcana imperii atau kerahasiaan negara harus berakhir. Namun, negara tetap menggenggam kewajiban melindungi beberapa jenis informasi.
Ancaman WikiLeaks
WikiLeaks telah menyebarkan melalui situsnya berbagai dokumen penting. Afghan War Diary (April) dan Iraq War Logs (Oktober) mengungkap banyak hal, termasuk kekejaman tentara Amerika Serikat di negara-negara itu. Cablegates (Desember) menyingkap berbagai catatan diplomatik.
”Permintaan Raja Fahd (Arab Saudi) agar Amerika menyerang Iran”, ”perubahan sikap Beijing atas konflik di Semenanjung Korea”, dan ”dukungan Pakistan kepada Taliban” hanya sebagian dari informasi yang dapat membawa persoalan baru dalam hubungan internasional.
Perintah Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton agar diplomat-diplomat AS mencatat jati diri para diplomat asing di suatu negara bisa dipastikan menimbulkan konundrum bagi hubungan luar negeri AS, termasuk dengan rekan aliansinya. Hal serupa berlaku bagi laporan dan analisis situasi sejumlah kantor perwakilan AS yang dikirim ke Washington. Karena yang disebut belakangan ini saja, nasib para pegiat demokrasi, pejuang hak asasi manusia, dan pelantun antikorupsi dipertaruhkan.
Tak seorang pun meragukan pentingnya transparansi dalam membangun pemerintahan demokratis. Kalau pengambilan keputusan dibicarakan lebih dulu di ruang publik, Perang Vietnam mungkin tidak perlu berlangsung terlalu lama atau memperoleh dukungan publik.
Washington mungkin juga memperoleh dukungan publik atas operasi militernya untuk menumbangkan rezim Taliban di Afganistan dan Saddam Hussein di Irak, kecuali sejauh mengenai operasi-operasi yang nyata-nyata melanggar hukum perang dan norma kemanusiaan.
Kalau seandainya Joseph Stalin mengetahui rencana pengkhianatan Hitler terhadap Pakta Molotov-Ribbentrop (1939), Operasi Barbarossa (1941) pasukan-pasukan Jerman tidak meninggalkan bekas traumatis bagi Rusia setelah Perang Dunia II. Kalau Teheran dan Pyongyang patuh pada ketentuan keselamatan nuklir, reaktor Iran dan Korea juga tidak perlu mengundang nuklirisasi Timur Tengah atau Semenanjung Korea.
Transparansi radikal
Legitimasi transparansi memerlukan sumber yang dapat dipercaya, tujuan (politik) yang jelas, maupun kendali atas risiko buruk yang dapat ditimbulkannya. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika anonimitas sumber yang selama ini memasok informasi kepada WikiLeaks menimbulkan pertanyaan tentang legitimasi ideologi transparansi radikal yang selama ini diperjuangkan Julian Assange, pemimpin WikiLeaks.
Tanpa sumber yang dapat diverifikasi, transparansi dapat juga digunakan untuk sekadar politik kekuasaan.
Dapat dipersoalkan pula apakah Assange tidak melanggar moralitas demokrasi dengan menyebut nama-nama pejuang demokrasi. Mereka dapat menjadi sasaran operasi intelijen aparat keamanan di negara-negara otoriter, seperti China, Kuba, dan Rusia.
Entah berapa banyak lagi aktivis Rusia akan menjadi korban mengikuti jejak Anna Palitkovskaya (2006) atau Natalia Estemirova (2009). Tak kurang dari 100 ”informan” Amerika Serikat berkebangsaan Afganistan kini menjadi sasaran tembak Taliban. Kalau itu terjadi, WikiLeaks bukannya tidak harus memikul tanggung jawab.
Strategi penyebaran informasi yang dipilih Assange mengaburkan apakah tujuannya murni untuk membuka ruang keterbukaan atau sekadar ”holiganisme informasi”. Beberapa orang menyebut WikiLeaks menjalankan machiavelisme transparansi. Persoalan ini saja konon telah menimbulkan perpecahan di kalangan WikiLeaks. Herbert Sorrensen (dan Daniel Domscheit-Berg) mengundurkan diri dan akan membangun situs baru di Reykjavik (Eslandia).
Tiadanya legitimasi dan strategis yang arif itu mendorong kembali rezim ketertutupan di beberapa negara. Biro Keamanan Khusus China konon telah menangkap ratusan peretas komputer. Di Amerika Serikat, Senator Joseph Lieberman (Connecticut) memprakarsai legislasi untuk mempermudah pemidanaan bagi mereka yang dianggap membocorkan rahasia negara. Pentagon dan Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat juga melarang tentara, mahasiswa, dan warga negara membicarakan kasus WikiLeaks.
Rezim informasi
Padang Kurusetra baru sedang berlangsung, kali ini antara ”negara siber” dan ”pemerintahan negara”. Perang asimetris antara, menggunakan istilah Daniel Perry Barlow (proklamator negara siber satu setengah dasawarsa silam), ”kekuatan daging dan tulang baja negara industri modern” melawan ”kekuatan nalar budi dari atas angin”.
Serangan Wiki baru melakukan sebagian saja dari apa yang dapat dilakukan negara siber. Tidak tertutup kemungkinan eskalasi ke arah yang lebih gawat, misalnya sabotase sasaran-sasaran strategis milik negara maupun perusahaan-perusahaan besar.
Tantangan serius untuk menuangkan gagasan transparansi ke dalam rezim informasi. Istilah ”informasi publik” dengan sendirinya mengakui adanya informasi nonpublik, yaitu informasi yang tidak secara langsung memengaruhi keselamatan sebagian besar warga masyarakat, tetapi diperlukan untuk penyelenggaraan fungsi negara.
Transparansi juga bukan sesuatu yang tanpa diferensiasi. Dengan persyaratan tertentu, dan kecuali menyangkut impunitas negara, misalnya, di bidang pelanggaran hak-hak asasi manusia dan korupsi, sistem demokratis membenarkan ”transparansi sebagian”.
Karena itu, bukan tidak mungkin menempatkan rezim keterbukaan informasi (publik) berdampingan dengan rezim perlindungan informasi nonpublik yang oleh Pacivis (Universitas Indonesia) disebut sebagai ”informasi strategis tertutup”.
Diskusi tentang RUU Rahasia Negara perlu mendengarkan kebijaksanaan Gandalf. ”Keep it secret. Keep it safe,” kata Gandalf kepada Frodo dalam The Lord of the Rings karya Peter Jackson.
Kusnanto Anggoro Alumnus Universitas Indonesia dan Universitas Glasgow, Skotlandia; Pengajar pada Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta

Membedah Kasus WikiLeaks

Kompas, Selasa, 14 Desember 2010 | 03:33 WIB
OLEH KIKI SYAHNAKRI
Terkuaknya ribuan dokumen rahasia negara-negara di dunia, terutama Amerika Serikat, oleh situs nirprofit independen WikiLeaks menimbulkan kontroversi luar biasa. Banyak pihak khawatir, kebocoran dan penyebaran kawat diplomatik yang memuat dokumen-dokumen sangat rahasia antarpejabat tingkat tinggi, termasuk para diplomat, kelak memicu kekacauan dan ”kesalahpahaman”, bahkan ketegangan politik, dalam interkoneksi diplomatik global.
Namun, perlu dipertanyakan, sungguhkah data atau dokumen yang diklaim ”sangat rahasia” itu memiliki otentisitas atau validitas? Ataukah, kasus WikiLeaks yang menyedot perhatian dunia hanyalah aksi kontroversial yang diembus oleh pihak atau negara tertentu untuk memainkan ”skenario tersembunyi”?
Sebaliknya, jika pelbagai materi kawat diplomatik yang dibocorkan itu valid, seberapa jauhkah ia berdampak serius bagi kepentingan nasional kita?
Senjata makan tuan
Diteropong dari sudut percaturan ideologi global, khususnya kiprah liberalisme yang diusung Amerika Serikat atau Barat dan kini bermetamorfosis menjadi neokolonialisme (istilah Bung Karno), tampaknya ideologi yang cukup lama menguasai dunia ini sedang mengalami deklinasi cukup tajam.
Kemerosotan tersebut justru diakibatkan kebebasan dan keterbukaan itu sendiri. Kasus WikiLeaks merupakan buah kebebasan dan keterbukaan di bidang informasi, sama halnya dengan kasus rontoknya perusahaan raksasa Amerika Serikat, Lehman Brothers, diakibatkan oleh mekanisme pasar bebas, kebebasan, dan keterbukaan di bidang ekonomi.
Dari perspektif ideologi, kasus WikiLeaks merupakan senjata makan tuan karena justru Amerika Serikat atau Baratlah yang mempromosikan liberalisme serta demokrasi.
Kekuatan di belakang WikiLeaks?
Ditilik dengan kacamata politik atau intelijen, siapa gerangan di belakang Julian Assange dengan WikiLeaks-nya? Pria kelahiran Townsville-Queensland, Australia, berusia 39 tahun itu pernah belajar fisika dan matematika di Universitas Melbourne. Dia ahli komputer yang menekuni masalah security network, khususnya menyangkut pemerintah dan perusahaan-perusahaan besar seantero dunia.
Belakangan dia sangat rajin memberikan ”khotbah” tentang ”demokrasi radikal” di dunia maya. Assange pernah memublikasikan pembuangan limbah beracun di Afrika, pernah pula dianugerahi Amnesty International Media Award atas usahanya mengekspos pembunuhan ekstrayudisial di Kenya. Rangkaian data ini menunjukkan dia seorang fundamentalis-radikalis demokrasi, keadilan, dan lingkungan hidup.
Namun, Youtube dan CNN telah merilis gambar markas WikiLeaks yang berada dalam bungker di pegunungan dekat Stockholm, ibu kota Swedia. Terkesan bahwa markas baru tersebut dibangun dengan biaya yang sangat besar.
Hal ini mengindikasikan ada kekuatan finansial di belakang WikiLeaks sehingga kemungkinan besar kasus ini tidak semata-mata dilatari idealisme bahkan fundamentalisme demokrasi, tetapi bisa juga bermotif politik atau ekonomi.
Dikaitkan dengan kebijakan politik- ekonomi global Amerika, mungkin saja ada keterlibatan kelompok fundamentalis, atau negara dan kekuatan swasta tertentu. Walau terlalu dini disebut, Brasil, Rusia, India, dan China (BRIC) adalah adidaya baru yang tentu berkepentingan dengan maju-mundurnya Amerika Serikat.
Boleh jadi pula hanya berkait dengan masalah politik domestik Amerika Serikat yang bertujuan menjatuhkan Presiden Barack Obama. Perkiraan ini didukung oleh fakta penangkapan seorang tentara Amerika yang diduga memberikan dokumen rahasia tersebut kepada WikiLeaks.
Yang jelas, kasus ini merupakan ”perang informasi” yang kian merebak dan dimainkan dengan teknologi tinggi, kesan di permukaan terjadi antara kelompok fundamentalis demokrasi melawan neokolonialisme.
Assange membela diri dengan mengatakan bahwa tindakan membocorkan kawat diplomatik dengan level kerahasiaan sangat tinggi merupakan misi penting WikiLeaks untuk menghadirkan kejujuran dan transparansi global, serta menguatkan peran media sebagai salah satu pilar demokrasi masyarakat dunia.
Apa pun alasan Assange, karena substansi yang dibocorkan adalah hal-hal penting dan sangat rahasia, dampaknya bisa sangat negatif. Dokumen rahasia antara Amerika Serikat dan sebuah negara di Eropa Timur yang dipublikasikan dapat saja menyinggung kepentingan dan sensitivitas satu atau lebih negara lainnya di kawasan tersebut dan menyulut potensi konflik antarnegara.
Konteks Indonesia
Terkait dengan Indonesia, WikiLeaks menengarai telah mengantongi lebih dari 3.000 dokumen rahasia atau laporan diplomatik Amerika Serikat yang dikirim ke dan dari Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta dan konsulat jenderal di Surabaya.
Tiga dokumen telah dirilis, antara lain mengungkapkan Program Pelatihan dan Pendidikan Militer Internasional bagi Indonesia pascatragedi Santa Cruz yang disebut-sebut melibatkan TNI/Kopassus, serta intervensi Amerika Serikat dalam proses referendum Timor Timur pada 1999 yang bermuara pada lepasnya wilayah itu dari Indonesia.
Memang secara substantif fundamental dan strategis tak ada implikasi serius atau konsekuensi destruktif terhadap keamanan nasional dan kepentingan nasional kita. Isu-isu nasional yang telah dan mungkin akan disingkapkan lagi sebenarnya bukan rahasia lagi alias sudah jadi ”rahasia umum”.
Tentang G30S 1965, misalnya, sudah banyak buku yang mengupas tuntas dari berbagai perspektif dan kepentingan. Atau, momentum kejatuhan Pak Harto dengan berbagai versi terkait dengan kerusuhan sosial seputar peristiwa tersebut juga telah dipublikasi dalam berbagai modus.
Hikmah penting dari kasus ini adalah perlunya meninjau dan merevisi serta memperketat sistem informasi intelijen, termasuk menata ulang dan meningkatkan standardisasi pengiriman, penyimpanan, dan dokumentasi data intelijen.
Kita tak mungkin membendung dahsyatnya dampak kemajuan teknologi komunikasi yang telah menghadirkan keefektifan, transparansi, dan aksesibilitas yang tinggi. Kita pun tak mungkin terbebas dari upaya intervensi, penetrasi, dan influensi kekuatan atau kepentingan asing.
Namun, setidaknya kita masih memiliki ”ruang dalam” yang aman terlindungi dari serbuan kepentingan asing, dengan mengetatkan sistem pengawasan dan perlindungan informasi tingkat tinggi. Dalam perspektif jangka panjang, diperlukan peningkatan kewaspadaan nasional, memperkuat kesadaran bela negara, dan menempa mentalitas kebangsaan yang menjadikan setiap anak bangsa sebagai ”agen republik” yang sejati.
KIKI SYAHNAKRI Ketua Bidang Pengkajian Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat

Publik Cenderung Terima Keistimewaan

JAJAK PENDAPAT KOMPAS

Palupi P Astuti dan Toto Suryaningtyas

Polemik sistem monarki dalam sistem pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tampak memecah sikap masyarakat. Meski terpisah cukup diametral, secara umum opini publik cenderung menerima kesepakatan sifat kekhususan yang dimiliki oleh Provinsi DIY.
Hal tersebut menjadi benang merah persepsi publik dalam jajak pendapat yang dilakukan Litbang Kompas pada 1-3 Desember 2010, terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Lebih dari tiga perempat responden yang tinggal di DIY (88,6 persen) memilih penetapan Sultan sebagai gubernur ketimbang melalui jalur pemilihan kepala daerah (pilkada) seperti yang dilakukan di provinsi lain. Sementara pilihan responden nasional (sebagian besar di luar DIY) hampir berimbang, antara yang menginginkan penetapan Sultan (49,4 persen) dan pemilihan (45,5 persen).
Menilik dari latar belakang pendidikan responden, bagi responden nasional tidak terlalu tampak perbedaan jawaban yang diberikan meski ada kecenderungan responden sarjana dan pascasarjana lebih banyak yang bersikap setuju penetapan (sekitar 56-66 persen). Secara umum, dilihat dari tingkat intensitas yang diberikan, tampak pula bahwa responden nasional yang menaruh perhatian terhadap pemberitaan media soal RUU Keistimewaan DIY cenderung memilih model penetapan Sultan ketimbang model pilkada. Sementara bagi responden DIY, profil responden yang paling tinggi menyuarakan model penetapan (sekitar 80 persen) tersebar dari kalangan berusia sekitar 30 tahun ke atas, tidak bekerja hingga sarjana, karyawan swasta, serta pensiunan dan tidak bekerja.
Cukup tajamnya perbedaan persepsi publik tampak jika melihat alasan mereka mengemukakan opininya. Alasan paling banyak bagi responden yang menyetujui model penetapan Sultan sebagai gubernur DIY adalah terkait nilai kesejarahan, kesepakatan historis, dan tradisi yang selama ini sudah berjalan. Di peringkat berikutnya adalah opini responden terkait pribadi positif Sultan di mata mereka. Sementara itu, responden yang memilih model pilkada mengemukakan bahwa alasan utamanya adalah soal sistem demokrasi. Meski menyatakan soal sistem, tidak banyak responden yang menyinggung soal transparansi, akuntabilitas pemerintahan, atau kesejahteraan.
Hingga tahun 2010, RUU Keistimewaan Yogyakarta belum juga dirampungkan. Sudah hampir delapan tahun, sejak 2002, ketika muncul usul untuk membuat undang-undang ini pertama kali. Setelah sempat berada di tangan DPR pada tahun 2008 yang lalu dikembalikan lagi ke pemerintah, RUU ini belum juga menemui titik temu untuk segera disahkan. Satu persoalan yang menjadi ganjalan utama pembahasan RUU adalah soal jabatan gubernur DIY. Bagi sebagian besar publik DIY, jabatan gubernur yang otomatis dijabat Sultan merupakan sebuah simbol status yang sudah diterima sebagai ”kebenaran”. Sementara di sisi pemerintah, pasca-diundangkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, semakin nyata perlunya sinkronisasi mekanisme demokrasi di seluruh provinsi.
Sulit dimungkiri, dari wacana yang berkembang tampak bahwa demokrasi yang dipahami sebagian publik DIY memiliki paradigma yang bernuansa primordial. Dari jawaban yang diberikan responden DIY, tampak bahwa bagian terbesar publik masih menerima kepemimpinan Sultan hingga akhir hayatnya, suatu hal yang paling menjadi sorotan dalam diskursus soal keistimewaan DIY. Saat ditanya penilaian tentang masih layak atau tidak sistem penetapan kepala daerah di Yogyakarta disebut sebagai demokrasi, sebanyak 73 persen responden menyatakan masih layak. Sebaliknya, responden nasional cukup bimbang menilai sistem tersebut layak disebut demokrasi, dengan proporsi hampir berimbang 47,5 persen (layak) dan 43,4 (tidak layak).
Terhadap adanya usulan agar Sultan tidak perlu menjadi gubernur, tetapi diposisikan sebagai parardhya, sebagaimana diusulkan dalam draf RUU Keistimewaan DIY yang diajukan Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Gadjah Mada (JIP UGM), responden DIY pun lebih banyak yang menolak. Lebih dari 50 persen responden menyatakan ketidaksetujuannya apabila Sultan dan Paku Alam hanya menduduki jabatan sebagai parardhya. Parardhya adalah satu kesatuan lembaga yang berfungsi sebagai simbol, pelindung dan penjaga budaya, serta pengayom dan pemersatu masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.
Meski memiliki hak dan wewenang khusus, posisi parardhya memang tidak strategis seperti gubernur. Apalagi, sebagai parardhya, hak politis Sultan dan Paku Alam cenderung ”diarahkan”, antara lain memberikan persetujuan pemilihan kepala daerah (dengan hak veto) dan pengawasan umum pemerintahan.
Keselarasan
Dalam pidato menyikapi perkembangan sikap publik terkait RUU Keistimewaan DIY, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyebut perlunya menempatkan peran penting Sultan dan Paku Alam dalam konteks kepemimpinan DIY. Meski demikian, RUU Keistimewaan yang diajukan pemerintah ke DPR secara subtantif tidak beranjak dari posisi hukum semula, yakni menempatkan Sultan-Paku Alam sebagai parardhya dan gubernur dipilih langsung. Amanat konstitusi dan perundangan turunannya menjadi dalil hukum tata negara yang menurut pemerintah harus dijalankan secara konsisten.
Di sisi lain, posisi sikap publik, khususnya warga DIY, tampaknya tidak akan banyak beranjak dari sikap meminta model penetapan gubernur. Posisi yang diametral antara sebagian besar publik DIY dan pemerintah tentu merupakan potensi bencana politik bagi kestabilan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terlebih, di luar berbagai aspek keistimewaan yang sudah disepakati pemerintah dan DPR sebelumnya, soal penetapan gubernur bergerak menjadi wacana soal identitas primordial daerah bagi orang Yogyakarta—kalau tidak bisa bisa disebut ”harga diri”. Berkaca dari keberatan sebagian kawula Yogyakarta saat Sultan berniat maju ke pertarungan pemilihan presiden pada pemilu sebelumnya, rakyat Yogyakarta kebanyakan lebih suka menempatkan Sultan sebagai ”Raja” Keraton Yogyakarta, gubernur, atau apa pun istilah politik modern untuk itu. Jabatan presiden atau wakil presiden, meski tingkatnya nasional, tidak ”menyilaukan” mata politik warga Yogyakarta. Meski demikian, manuver politik Sultan dalam kancah politik nasional dipandang responden bisa juga yang menjadi pemicu polemik keistimewaan Yogyakarta saat ini.
Dalam konteks demikian, apalagi didukung fakta berjalannya sistem demokrasi di DIY, sulit untuk mengharapkan mundurnya stand position publik DIY. Bagaimanapun, bagi publik DIY, esensi demokrasi seperti penghormatan pluralisme, HAM, akuntabilitas berjalan selaras dengan tujuan kesejahteraan berjalan selaras dan tak pernah bermasalah selama ini. Maka, menjadi sebuah keterkejutan politik ketika sebuah keistimewaan yang delapan tahun lalu hendak dicarikan payung hukum pelindungnya, kini justru berbuah ”bencana kecil” bagi paradigma warga DIY memandang rajanya.(Litbang Kompas)

http://cetak.kompas.com/read/2010/12/06/02435659/publik.cenderung.terima..keistimewaan

Menunggu Godot Penuntasan Centurygate

Kompas, Sabtu, 11 Desember 2010 | 05:01 WIB
OCE MADRIL
Mencari sosok penuntasan kasus Century bagai menunggu Godot. Penantian panjang yang penuh kesia-siaan dan tanpa ujung kenyataan.

Godot yang dilakonkan sebagai simbol penantian yang akan mendorong ke arah perbaikan tak jelas dan tak kunjung datang. Godot hanya dibicarakan terus, tetapi tidak pernah tampak. Akhirnya Godot dalam lakon terkenal karya Samuel Beckett itu hanyalah sebuah khayalan.
Ide khayal ala Godot itulah yang ditayangkan ulang oleh teater aparat hukum di Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam lakon ”’Menunggu Godot Penuntasan Kasus Century”. Pesannya sama. Anda boleh berharap akan penuntasan kasus Century, tetapi itu adalah kesia-siaan. Itu adalah kemustahilan. Itu adalah khayalan. Rakyat boleh menunggu kasus Century tuntas, tetapi itu adalah penantian tanpa kenyataan.
Sikap rezim
Tepat setahun yang lalu, Desember 2009, Panitia Khusus Hak Angket DPR terkait kasus Bank Century terbentuk. Sudah lebih dari satu tahun sejak hak angket itu bergulir dan melewati berbagai situasi dan tekanan secara politik, kasus Century hingga kini tak kunjung terselesaikan secara tuntas. Padahal, kasus yang melibatkan persekongkolan jahat antara berbagai kepentingan politik dan ekonomi itu telah merugikan negara setidaknya, menurut audit BPK, sebesar Rp 5,8 triliun. Pada angka ini belum termasuk kerugian turunan yang ditimbulkan oleh kasus itu.
Sebagai pengingat, panitia angket DPR menyimpulkan bahwa kasus Bank Century merupakan perbuatan melanggar hukum yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi karena diduga merugikan negara. Perbuatan melawan hukum tersebut diduga kuat terjadi pada proses pengambilan kebijakan yang diikuti banyak penyalahgunaan, mulai dari akuisisi-merger, pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek, penyertaan modal sementara, hingga tahap aliran dana.
Bahkan dalam simpulannya, beberapa fraksi telah menyebutkan nama siapa saja yang patut diperiksa lebih lanjut secara hukum. Setidaknya Fraksi Golkar, PDI-P, PKS, Hanura, dan Gerindra menyebutkan nama, sedangkan Fraksi PPP hanya menyebutkan institusinya. Atas dasar temuan itulah DPR merekomendasikan agar penegak hukum memproses lebih lanjut seluruh penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang berindikasi tindak pidana korupsi, tindak pidana perbankan, dan tindak pidana umum berikut pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab.
Namun, pengusutan skandal Century sejauh ini terkesan jalan di tempat. Sampai saat ini tak ada gebrakan yang berarti dari lembaga penegak hukum. Kiprah Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan KPK tak membuahkan hasil yang signifikan. Malah, nasib kasus ini semakin tak jelas. Kepolisian terlihat enggan mengusut kasus itu dengan berbagai alasan teknis hukum yang terkadang mengada- ada. Kejaksaan Agung juga demikian. Bergerak sangat lambat. Sementara itu, KPK yang diharap mengusut tindak pidana korupsinya hingga saat ini masih berkutat di proses penyelidikan.
Aparat penegak hukum itu juga tak saling bekerja sama. Malah, sepertinya mereka saling lempar tanggung jawab. Hal ini setidaknya terekam dari berbagai pertemuan koordinasi antara Tim Pengawas DPR dan institusi penegak hukum tersebut.
Potret buruknya penegakan hukum diperparah oleh sikap pemerintah yang terlihat tak mempunyai kemauan politik untuk menuntaskan kasus ini. Pemerintah mengabaikan kasus ini dan tidak memberikan perhatian yang serius terhadap penuntasannya. DPR setali tiga uang dengan pemerintah. Sikap tidak tegas rezim eksekutif menjalar ke lembaga legislatif. Walaupun DPR telah membentuk Tim Pengawas, keberadaan tim ini tidak mampu memastikan bahwa tindak lanjut kasus ini dijalankan oleh aparat penegak hukum. Bahkan, tak jarang suara sumbang justru datang dari DPR. Misalkan, pernyataan Ketua Komisi III Benny K Harman yang pernah meminta agar penegak hukum menutup kasus Century (Kompas, 26/7).
Menunggu KPK
Saat ini harapan satu-satunya adalah KPK. Sedari awal kasus ini bergulir, publik berharap banyak pada lembaga pemberantas korupsi tersebut. Ketika jalur politik (DPR) dan jalur penegakan hukum biasa (Kepolisian dan Kejaksaan Agung) tidak bisa diharapkan, KPK menjadi harapan terakhir rakyat Indonesia yang senantiasa menunggu ujung dari skandal hukum tersebut.
Apalagi saat ini kekuatan KPK telah pulih. Terpilihnya Busyro Muqoddas dan terdeponirnya kasus Bibit-Chandra telah semakin memperkuat posisi KPK. Tidak ada alasan lagi bagi KPK untuk tidak menuntaskan kasus ini dalam sisa waktu yang ada. KPK harusnya lebih mudah dalam bekerja karena telah banyak terbantu oleh temuan panitia angket DPR. KPK tinggal melanjutkan temuan-temuan tersebut dan bisa memulainya dengan memeriksa pihak-pihak yang disebutkan oleh Panitia Angket yang diduga kuat terlibat dalam kasus ini secara lebih serius.
Penuntasan kasus ini merupakan pertaruhan terakhir bagi pemimpin KPK saat ini. Penuntasan kasus ini sekaligus membantah suara sumbang selama ini yang menduga adanya transaksi politik dalam pemilihan Busyro Muqoddas dan keputusan deponeering bagi Bibit-Chandra. Karena itu, skandal Century sebaiknya dituntaskan segera supaya penantian panjang publik selama ini tidak seperti nukilan Samuel Beckett, penantian Godot yang tak kunjung datang.
OCE MADRIL Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum UGM; Mahasiswa S-2 Program Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan, Universitas Nagoya, Jepang

Dasar Pembentukan Bangsa

Kompas, Sabtu, 11 Desember 2010 | 04:58 WIB
Daoed Joesoef
Polemik tentang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka pembentukan undang-undang yang (akan) mengatur keistimewaan tersebut mudah-mudahan mengingatkan kita pada suatu masalah krusial yang selama ini tidak kita sadari, yaitu kerapuhan dari dasar pembentukan Indonesia, bangsa kita.

Rapuh karena entitas nasional ini mencakup, bahkan membawahi, puluhan entitas etnik yang sudah lama dan lebih dahulu menempati wilayah nasional. Mereka bukanlah kelompok-kelompok liar, rata-rata punya bahasa sendiri, berseni budaya relatif mapan, serta mengenal pemerintahan yang ditopang oleh seperangkat aturan hidup bersama yang dipatuhi, yang oleh Profesor Van Vollenhoven disebut adatrecht atau hukum adat.
Di antara mereka bahkan ada yang sudah tidak lagi berbudaya lisan, sudah menciptakan huruf, lalu menghasilkan khazanah buah pikiran tertulis, berupa sekaligus pengetahuan ekstragenetik dan ekstrasomatik. Ada karya tulis, disebut Serat Centhini, yang memuat aneka ragam pengetahuan, dari pembuatan makanan dan minuman, obat-obatan, peralatan, hingga kehidupan seksual. Begitu rupa sampai Sir Stamford Raffles, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, menyebutnya The Javanese Encyclopedia.
Dengan kata lain, Indonesia, selaku bangsa, entitas nasional, berfundamen rapuh karena punya tidak hanya satu sejarah tunggal, tetapi beberapa kemungkinan sejarah pendahulu yang setiap saat bisa reaktif oleh situasi dan kondisi tertentu.
Bung Karno yang menyadari sepenuhnya kehadiran aneka ragam kelompok etnik tersebut berusaha mencari suatu dasar yang ideal dan dapat diterima untuk pembentukan bangsa yang dimimpikannya. Mengingat nama ”Indonesia” lahir dari otak ilmuwan, maka dia mencari dasar di komunitas ilmiah pula.
Dia menemukan ide pembentukan bangsa yang dipaparkan filosof Ernest Renan di Amphitheatre Sorbonne, 11 Maret 1882 pukul 14.00. Paparan ilmiah itu berjudul ”Qu’est qu’une nation?” (apakah yang dimaksudkan dengan bangsa?). Inti jawaban pertanyaan itu adalah La nation c’est la volonte d’etre ensemble (bangsa adalah tekad untuk hidup bersama).
Yang tersirat dan tersurat
Namun, setelah ide ini diambil, baik Bung Karno maupun kita semua sepeninggal dia, mengabaikan begitu saja apa yang ”tersirat” di balik apa yang ”tersurat” dari kalimat ”bangsa adalah tekad untuk hidup bersama”. Pengabaian inilah yang merupakan sebab kedua dari kerapuhan dasar pembentukan bangsa kita. Yang tersirat itu adalah bahwa pengertian ”bangsa” bukanlah suatu pengertian deskriptif. Suatu bangsa bukanlah satu fakta. Ia menggambarkan status nascendi yang permanen, abadi. Dari naturnya ia selalu in potentia, tidak pernah in actu.
Jadi, istilah ”bangsa” bukan menyatakan keadaan, tetapi suatu gerakan, suatu kemauan, suatu usaha. Berarti kita harus terus-menerus berusaha mengukuhkan—memenuhi aspirasi semua entitas etnik yang dipersatukan—berupa kehidupan yang lebih baik dan lebih bahagia.
Kita memang telah berbuat ke arah itu dengan melakukan usaha pembangunan. Berhubung kita abai akan apa yang tersirat di balik definisi bangsa tadi, pembangunan selama ini tidak pernah menyentuh dasar dari pembentukan bangsa. Kita anggap itu sudah terjamin. Tujuan pembangunan lalu kita arahkan untuk mengisi, menyempurnakan, kemerdekaan bangsa, yaitu ”bangunan” yang bertengger di atas dasar tadi. Inilah sebab ketiga dari kerapuhan dasar pembentukan bangsa. Rapuh karena dilupakan begitu saja oleh usaha pembangunan, padahal ia memerlukan sentuhan konstruktif yang relevan dan konsisten demi pengukuhan tekad untuk hidup bersama.
Pembangunan nasional selama ini diredusir menurut penalaran ilmu ekonomi dengan paradigma pertumbuhan dan menganut pola top-down dari atas hingga sering kali mengabaikan partisipasi dari bawah. Pertumbuhan diukur dari (kenaikan) produk nasional bruto dan belakangan dikoreksi dengan pemerataan yang diukur dengan Indeks Gini. Orang yang kehidupannya akan dimakmurkan diabstraksi dari ruang tempat dia berada. Karena pembangunan tidak berpembawaan partisipatif, ia tumbuh menjadi sejenis spectator development di mana baik orang maupun daerah tempatnya berada hanya menjadi ”penonton” belaka.
Tidak heran kalau ada gerakan lokal untuk memisah dari kesatuan nasional karena kecewa, merasa tidak lebih bahagia. Maka kita harus segera mencari suatu pendekatan baru dari pembangunan nasional yang diperlakukan sebagai suatu gerakan komunitas di mana prosesnya berupa pembelajaran partisipatif. Belajar untuk mengukuhkan dasar pembentukan bangsa dan sekaligus memakmurkan kemerdekaan yang diperjuangkan setelah bangsa ini terbentuk. Pendekatan partisipatif dari bawah ke atas hingga pembangunan berkembang menjadi participatory development.
Teori M
Mengingat Indonesia selaku bangsa punya beberapa kemungkinan sejarah, maka pembangunan nasional yang kondusif dan relevan perlu ditangani secara inter dan pluridisipliner. Berarti dalam memikirkan pembangunan yang ideal itu, kita pinjam pikiran konseptual Stephen Hawking, perlu menyusun Teori M. Ini bukan suatu teori dalam arti yang biasa. Ia berupa serumpun teori, masing-masing tepat hanya untuk menangani sebagian atau setahap situasi. Perbedaan teori yang kelihatan dalam Teori M ini dapat dianggap sebagai aspek teori mendasar yang sama.
Artinya, kita tidak perlu bersikukuh bahwa ilmu ekonomilah yang selalu menentukan gerak pembangunan. Harus diakui bahwa mungkin di satu daerah tertentu ilmu antropologi kultural atau sosiologi yang dapat menggugah local genius untuk membangun daerah setempat. Kita juga tidak perlu berkutat pada pendapatan sebagai ukuran keberhasilan pembangunan. Sudah saatnya kita mencari ukuran lain karena tujuan pembangunan selayaknya bukan lagi kesejahteraan, tetapi kebahagiaan. Bukankah Bung Hatta—sang ekonom, pejuang, humanis, dan idealis—dahulu sering mengatakan, ”Kita ingin membangun dunia di mana setiap orang berbahagia.”
Orang sedang berkuasa hendaknya jangan melupakan sejarah. Sikap ini pasti membuat sendi dasar pembentukan bangsa menjadi semakin rapuh. Dahulu Bung Karno telah berhasil melenyapkan bukti kesejarahan nasional dengan meruntuhkan Gedung Proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur. Kini Presiden SBY mau menggugat lagi monumen sejarah perjuangan bangsa dengan mempertanyakan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Stop. Jangan lakukan itu dengan dalih apa pun, termasuk demokrasi. Sadarilah bahwa dasar pembentukan bangsa kita yang sudah rapuh itu kini sudah dipenuhi oleh koloni rayap.
Daoed Joesoef Alumnus Universite Pluridisciplinaires Pantheon-Sorbonne

Teritorialisasi Demokrasi

Kompas, Kamis, 9 Desember 2010 | 05:34 WIB
BUDIARTO DANUJAYA
Selaik para warga pengusungnya, untuk hidup sehat dan ”beranak-pinak”, demokrasi juga butuh tempat tinggal memadai.

Dalam diskursus politik, inilah perkara sangkut paut teritorialisasi demokrasi dengan proliferasi institusional demokrasi. Gamblangnya, sangkut paut peruangan nilai dan semangat demokrasi dengan keberanak-pinakan kelembagaan demokrasi dalam rangka konkretisasi lanjutnya pada praksis kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Bersengkarut dengan inter-relasi inilah laju demokratisasi kita dewasa ini menimbulkan antinomi: sekaligus menerbitkan optimisme maupun pesimisme. Menerbitkan harap lantaran Reformasi telah melembagakan hampir 30 lembaga, badan, dan komisi baru demi pengelolaan tambahan, penyeimbang ekstra yudikatif, serta pengawasan alternatif. Menerbitkan gundah lantaran banyak institusi itu terbukti terbengkalai, bahkan—sehubungan KPK—sempat muncul isu sengaja hendak dilemahkan.
Dalam konteks ini, banyaknya lembaga, badan, serta komisi negara baru maupun lama yang dibiarkan berlarut mengalami kedaluwarsa keanggotaan atau kosong kepemimpinan bikin gundah. Bayangkan, beberapa lembaga dibiarkan terkatung lebih dari setahun. Sulit membayangkan ini tak mendorong inefektivitas ke titik nadir seperti dikhawatirkan banyak pihak.
Politik keterbukaan
Sekejap retrospeksi menelusur gelegak demokratisasi di awal Reformasi menggamblangkan betapa alamat tertuju kehadiran lembaga baru itu jelas bukanlah antah-berantah. Raison d’etre-nya: terkuaknya kesenjangan kelembagaan mendasar dalam pengelolaan tertib pemerintahan serta penegakan hukum dan HAM. Jadi, kesadaran akan kebutuhan proliferasi kelembagaan ini merupakan dampak legal-institusional dari gelombang pasang kritisisme publik akibat politik keterbukaan era Reformasi.
Di satu sisi, gerak revitalisasi pengelolaan tertib pemerintahan serta penegakan hukum dan HAM menyadarkan betapa korup, bobrok, dan tak memadai kinerja lembaga sefungsi yang ada. Konsekuensi logisnya, terbitlah tuntutan kebutuhan akan lembaga pengelola, penyeimbang, dan pengawas alternatif.
Di sisi lain, gerak intensifikasi demokrasi berkonsekuensi logis pada pasangnya tuntutan akan ekstensifikasi demokrasi pula. Terpicu derivasi lanjut pengejawantahan nilai dan semangat demokrasi ke pelbagai ranah perjuangan baru yang lebih spesifik, terbitlah tuntutan kebutuhan akan wadah perjuangan, pengelolaan, juga pengawasan baru.
Dalam kelindan kebutuhan baru ini, demokratisasi lalu tak sekadar mendorong revitalisasi pengelolaan tertib pemerintahan serta penegakan hukum dan HAM dalam kerangka penyegaran semangat kesetaraan politik warga (isonomia) secara umum dan menyeluruh belaka. Melainkan, lebih lanjut, revitalisasi ini juga mengalami pendalaman dimensional sehingga menyangkut isonomia berbasis kluster sosiopolitik lebih spesifik pula.
Misalnya, isonomia berbasis jender (kaum perempuan) atau anak-anak yang secara sosiohistoris cenderung tersubordinasi sehingga lebih dari pantas jadi subyek tindakan penguatan politis. Sebuah penguatan politis berbasis keberpihakan asimetris yang lebih dikenal sebagai perjuangan politik ”perbedaan”. Kiranya inilah konteks kehadiran Komnas Perempuan atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
Jadi, intensifikasi demokrasi hanya mungkin sungguh dikonkretkan lewat ekstensifikasi demokrasi, perluasan spasial ke lembaga demokrasi baru yang akan mengejawantahkan perjuangan nilai dan semangat ”baru”. Inilah sengkarut proliferasi demokrasi dengan teritorialisasi demokrasi: ketika kelembagaan demokrasi berbiak struktural demi memenuhi intensifikasi fungsionalnya. Itu sebabnya, dalam kerangka struktural-fungsional, kian proliferatif sistem demokrasi secara struktural, pada galibnya kian menjanjikan demokratisasi pula secara fungsional.
Laras ganda demokratisasi
Dalam kerangka ini, menimpakan keterbengkalaian lembaga demokratisasi ekstra fungsional pada keraguan atau kelambanan perorangan sesosok presiden semata, seperti santer diwacanakan kini, jelas terlalu meremehkan soal. Akan lebih memadai jika kita perluas pembicaraan perkara ini dalam konteks penyurutan semangat demokratisasi secara lebih menyeluruh dewasa ini.
Lewat perspektif ini, kita lebih mudah melihat kesejajaran kecenderungan di balik pembengkalaian, pelemahan, bahkan usul penutupan sejumlah lembaga demokratisasi ekstra fungsional dengan usul berbau resentralisasi, struktural maupun fungsional.
Contohnya, usul resentralisasi pemilihan kepala daerah ke pemerintah pusat karena dianggap pemborosan dan kuyup persoalan. Kecenderungan serupa juga gamblang melatari keinginan peringkusan sistematis sistem multipartai, baik lewat usul perumitan prosedur pendirian parpol maupun lonjakan drastis ambang batas karena dianggap kurang sesuai (merepotkan) dalam sistem presidensial. Belum lagi ucapan seperti democracy is noisy, democracy is a mess, atau demokrasi kita sudah kebablasan dari mulut petinggi kita.
Kecamuk pikiran di baliknya, di satu sisi, teritorialisasi proliferatif demokrasi justru cuma memunculkan banyak soal baru. Di sisi lain, raison d’etre ”kegentingan” tuntutan Reformasi juga berangsur samar dalam benak kita semua, ternetralisasi berlalunya waktu. Akibatnya, ”kegentingan” kebutuhan proliferasi teritorial demokrasi dengan mudah terkolonisasi kebutuhan praksis politik yang lebih pragmatis-prosedural, seperti memenuhi tuntutan kebutuhan sistemik penyelenggaraan politik yang lebih sederhana, praktis, dan efisien.
Menilik pendalaman dimensional dan perluasan institusional demokrasi merupakan jawaban atas tuntutan Reformasi, barangkali pengembalian pada titik tolak kebutuhan itu, cara revaluasi paling tepat. Pertanyaannya: apakah kebutuhan fungsional atas pelembagaan alternatif sungguh sudah menyusut? Atau, apakah lembaga lama sudah bisa bekerja lebih efektif sehingga tak perlu lagi lembaga demokratisasi ekstra fungsional?
Banyak terungkapnya kasus suap, korupsi, dan penyalahgunaan wewenang pada lembaga konvensional kita—sejak kepolisian, kejaksaan, kehakiman, perwakilan rakyat, hingga pemerintahan daerah maupun nasional—beberapa tahun belakangan ini membuat kita lebih dari maklum atas jawaban pertanyaan itu. Itu sebabnya, pembengkalaian, pelemahan, bahkan usul penutupan lembaga demokratisasi ekstra fungsional ini perlu kita kaji ekstra hati-hati agar tak memerosokkan kita kembali pada penyakit lama pra-Reformasi.
Memang demokratisasi pada galibnya gerak berlaras ganda. Di satu sisi, pengosongan ruang kuasa lama dari oknum, nilai dan semangat, serta kebiasaan buruk praksis politik lama yang totaliter, tak adil, dan tak semena-mena. Di sisi lain, pengisian terus-menerus ruang kuasa ”baru” ini dengan persona, nilai dan semangat, serta kebiasaan praksis politik baru yang lebih demokratis, adil, serta sadar hukum dan HAM.
Jika kita tak waspada untuk terus-menerus mengisi dan menyegarkan kembali nilai dan semangat reformatif itu, ruang kuasa yang telanjur kosong ini bisa saja diisi nilai dan semangat lain yang kurang sejalan dengan upaya demokratisasi lebih lanjut. Boleh jadi termasuk kembalinya oknum, nilai, semangat, dan kebiasaan praksis politik lama yang pernah mencengkeram tengkuk kita itu pula.
BUDIARTO DANUJAYA Pengajar Filsafat Politik Departemen Filsafat FIB UI

Demokrasi, Konflik, dan Damai

Kompas, Kamis, 9 Desember 2010 | 08:45 WIB

Krisis moneter telah melanda Indonesia yang berawal pada tahun 1997/1998. Bermula dari jumlah pinjaman pemerintah yang tidak sebanding dengan tabungan devisa dan longgarnya aturan main perbankan telah memengaruhi sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia. Sendi perekonomian negara menjadi lemah dan kemudian mudah ”diserang” spekulan global. Perekonomian Indonesia semakin memprihatinkan. Dana talangan perbankan mencapai lebih dari Rp 600 triliuan yang harus ditanggung oleh pemerintah dan rakyat Indonesia.
Hebatnya, dalam kondisi seperti itu, walaupun dalam hitungan matematik-ekonomis sudah terancam kebrangkrutan, bangsa Indonesia justru menunjukkan persistensinya, kenyal dan tahan uji. Bangsa Indonesia mampu bertahan menghadapi situasi yang paling sulit.
Di sisi lainnya, krisis ekonomi juga membawa suasana rahmat terselubung bagi bangsa Indonesia, yaitu perubahan rezim otoriter-represif berubah menjadi suasana reformasi-demokrasi. Meskipun dalam praksisnya masih memerlukan waktu untuk mencapai suasana demokrasi secara utuh, perubahan suasana itu membawa harapan dengan penghargaan dan menjunjung tinggi kebebasan dan hak-hak asasi manusia.
Dalam realitasnya, untuk mengawali tahapan demokrasi memang tidak mudah khususnya bagi para pemimpin dibandingkan dengan suasana otoriter-represif karena secara historis-sosiologis suasana era kerajaan dan penjajahan telah berpengaruh dalam kultur bangsa Indonesia. Suasana otoriter-represif lebih mudah dilakukan dengan jalan intimidasi kekuasaan seperti kekuatan senjata, ekonomi, dan ranah hukum sehingga rakyat takut untuk berbicara dan mau tidak mau harus mengikuti kemauan pemimpin. Rakyat harus tunduk dan mendengarkan perintah penguasa. Suasana otoriter-represif memprioritaskan stabilitas dan keseragaman. Kekuasaan hanya tunggal di tangan pemimpin paling tinggi.
Dalam suasana demokrasi, tidak ada kekuasaan tunggal. Kekuasaan menyebar di tangan rakyat. Setiap individu bebas menyampaikan pendapat. Bukan rakyat yang harus tunduk kepada perintah penguasa, namun pemimpin yang harus mendengar suara rakyat. Dengan demikian, pada saat mengambil keputusan, pemimpin harus terlebih dahulu menampung dan berdasarkan aspirasi rakyat.
Apalagi jika mengingat semangat para pendiri bangsa yang menyadari bangsa Indonesia dibentuk dari realitas multikultural dari berbagai suku bangsa, bahasa, dan terdiri atas beribu pulau sehingga hakikat keberagaman sebagai hakikat demokrasi adalah suatu keniscayaan.
Kemudian jika memerhatikan sisi kodrati pun menunjukkan bahwa setiap individu pada hakikatnya merupakan makhluk individu sekaligus sebagai makhluk sosial, maka dalam memenuhi dan mempertahankan kelangsungan hidupnya ia harus selalu bermasyarakat. Seseorang tidak mungkin bisa hidup sendiri. Ia memerlukan bantuan dan berkomunikasi dengan orang lain sebagai kebutuhan sosialnya. Dengan mengingat secara kodrati yang lain pula, tidak ada seorang pun manusia yang sempurna. Setiap orang memerlukan kelebihan orang lain.
Pasti ada perbedaan
Dengan demikian, tatanan kelompok sosial dari keluarga—sebagai kelompok sel yang paling kecil masyarakat, organisasi formal, maupun nonformal, esensinya pasti selalu terdiri dari paling sedikit dua atau lebih orang yang memiliki sifat, minat, bakat, harapan, dan impian kehidupan yang berbeda. Dalam satu keluarga pun antara suami istri adalah bermula dari dua pribadi yang berbeda, misalnya perbedaan status sosial, pendidikan, latar belakang suku dan budaya. Bahkan, anak-anak sekandung dalam satu keluarga pun tidak identik. Pasti ada perbedaan. Setiap komunikasi yang terjadi dalam suatu kelompok tidak selalu satu pendapat atau satu kesepahaman. Dengan demikian, suatu perbedaan pendapat bahkan konflik adalah suatu keniscayaan yang pasti akan terjadi. Oleh karena itu, jika dalam suatu kelompok atau organisasi tidak ada perbedaan atau konflik justru menjadi pertanyaan.
Dalam tataran praksis, memang sering ditemukan, dalam suatu kelompok atau organisasi, suatu perbedaan pendapat apalagi konflik dianggap tabu dan harus dihindari. Apalagi kritik terhadap kekurangan atau keterbatasan seseorang. Corak kepemimpinan dalam kelompok seperti ini pada umumnya bersifat otoriter. Harus menurut kemauan pemimpin. Anggota kelompok tidak boleh menyampaikan usulan masukan apalagi kritik. Setiap pertemuan dalam kelompok tidak diperkenankan untuk berbeda pendapat apalagi konflik sehingga untuk menjaga agar kelompok atau organisasi tidak ada perbedaan pendapat maka para pemimpin kelompok, secara langsung atau tidak langsung, melakukan intimidasi dengan berbagai cara, seperti intimidasi sangsi sosial dan sangsi ranah hukum untuk ”membungkam” setiap anggota agar merasa takut memberikan masukan, pendapat atau kritikan. Sehingga suasana kelompok tenang, damai, dan ”adem-ayem” namun sebenarnya semu.
Suasana tenang dan damai dengan cara intimidasi dan larangan berbeda pendapat pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suasana damai semu dan melanggar hak-hak asasi manusia. Sebab, jika diperhatikan, walau dalam suasana berkomunikasi dan bersosialisasi seperti itu, di belakangnya biasanya kemudian akan muncul suasana ”saling ngrasani”, bisik-bisik sehingga justru tidak sehat. Dengan demikian, perbedaan pendapat dan konflik adalah keniscayaan, yang paling utama adalah kemampuan mengelola perbedaan pendapat dan konflik yang bermuara justru menjadi kekuatan.
Oleh karena itu, di era demokrasi dan keterbukaan ini, setiap kelompok sosial, organisasi formal maupun nonformal akan semakin berhasil mengantisipasi perubahan dan dinamika kehidupan yang cepat ini dengan jalan harus mulai menyadari untuk membangun suasana demokratis. Para pemimpin dan anggota dapat saling menerima masukan dan kritik sebagai identitas organisasi yang demokratis. Pemimpin, anggota, dan organisasi yang tidak mau membuka diri akan ketinggalan dan hanyut oleh derasnya perubahan zaman.
EKA AMBARA Kandidat Doktor di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Demokrasi dan Politik Kesejarahan

Kompas, Rabu, 8 Desember 2010 | 04:56 WIB
Agus Subhan Malma
Untuk mengenali tahap-tahap penyelenggaraan demokrasi di Indonesia, kita tidak bisa mengabaikan konstruksi struktural budaya politik bangsa ini menyangkut kekuasaan.

Bagaimanakah konsolidasi demokrasi tidak hanya berkembang menjadi konsolidasi kekuasaan an sich ketika akses terhadap proses dan lembaga demokrasi terbatasi sedemikian rupa oleh ukuran-ukuran yang terbentuk dari gelapnya sejarah pengaturan atas kekuasaan?
Saat ini, pengaturan atau disiplin dalam organisasi kekuasaan kita diwarnai situasi ”gagap teknologi politik”. Pemilihan presiden-wakil presiden dan kepala daerah serta anggota DPR/DPRD secara langsung belum tersesuaikan dengan persepsi masyarakat politik Indonesia atas kekuasaan.
Bagi mereka yang menang, pemilihan langsung menjadi jalan mulus bagi dioperasikannya cara pikir the winner takes all. Sementara bagi yang gagal, kekalahan mereka dalam pemilihan langsung melahirkan perilaku untuk berpikir dan bertindak tidak lebih dari buangan politik.
Di pihak masyarakat, teknologi politik berupa demokrasi langsung membentuk suasana moral yang lepas dari landasan pikir menyangkut kebutuhan ekonomi politik yang hanya bisa dipenuhi sebagai proyek sosial berkelanjutan. Hal inilah yang lebih kurang bisa diistilahkan sebagai gegar mental masyarakat-bangsa yang harus dikalkulasi untuk kemudian dirumuskan antisipasinya dengan membangun perspektif tentang modal sosial dalam menyelenggarakan demokrasi dan terutama untuk mengelola kekuasaan sehingga dapat didarmabaktikan bagi seluas-luasnya dan sebesar-besarnya kesejahteraan umum.
Ordonansi sosial politik
Pemilahan ala Louis Althuser bahwa di samping aparat negara terdapat masyarakat politik dan masyarakat sipil dalam wujud sosial masyarakat Indonesia harus dilengkapi dengan suatu wawasan bahwa ordonansi sosial politik Indonesia pernah dilakukan dengan berdasarkan pendapat sosial Clifford Geertz yang mengajukan teori politik aliran di mana strukturasi atas budaya politik dikembangkan dari ”asumsi” tentang keberadaan entitas santri, priayi, dan abangan.
Bagaimanakah susunan pandangan tiap-tiap lapisan sosial, baik dalam batasan Althuser maupun Geertz, menyangkut demokrasi tentu sudah banyak diulas berdasarkan berbagai riset dan atau penelitian. Yang perlu untuk saat ini segera kita cermati adalah perspektif politik lapisan- lapisan masyarakat Indonesia atas kekuasaan yang dalam hal tertentu masih memberlakukan cara pandang ke-kasta-an yang terwarisi dari periode budaya zaman berkuasanya tatanan Hindu di Nusantara.
Bisa jadi, yang ternyata tidak bisa bertemu dengan prosedur demokrasi adalah sistem kasta dan bukannya penataan sosial berdasarkan monarki, apalagi kalau kita mengikuti bentuk konfigurasi keputusan Yogyakarta sebagai Daerah Istimewa.
Suatu pertimbangan kajian budaya tentang partai politik sebagai elemen demokrasi yang tampil dalam kemenjadian lebih sebagai representasi ’budaya pop’ di tengah kekuasaan yang makin elitis, saat ini kita butuhkan untuk melihat ironi bukan sebatas mengenai antara monarki (kasus DIY) dan demokrasi, melainkan juga ironi antara kekuasaan dengan negara dan masyarakat yang mengamanatkan kewenangan kepadanya.
Ironi itu bisa jadi paralel dengan sindrom yang bersumber dari virus globalisasi dalam arti satu warna dengan masalah yang berlangsung pada level negara- negara dalam arti global. Akan tetapi, tidak jarang, ironi itu berawal dari penumpulan kesadaran kenegaraan yang belum sempat disadari, apalagi dipulihkan, tetapi berlangsung secara sistemik sebagai sebab dan akibat dari rezim yang berkuasa di Indonesia sebelum reformasi 1998.
Ironi dalam hal ini misalnya berlangsung ketika isu demokrasi disuarakan dan diselenggarakan melalui unit-unit kekuasaan peninggalan Orde Baru yang fasis.
Secara telanjang, tanpa maksud menggunakan teorema tunggang-menunggangi sebagai penjelasan politik: demokrasi—seperti halnya reformasi—menjadi tunggangan dari kelompok-kelompok mengambang yang hanya berkepentingan dengan kedudukan dan jabatan dalam kekuasaan. Dan biaya terbesar yang harus dikeluarkan akibat budaya politik seperti itu adalah pengabaian sejarah atas hak dan tanggung jawab sebagai prasyarat dasar untuk seseorang mendapatkan kebebasan dalam berpolitik.
Maka, walaupun tidak bisa disimpulkan sebagai mewakili kebenaran: kasus seperti studi banding anggota Badan Kehormatan DPR/MPR untuk belajar etika di Yunani tidak bisa disalahkan kalau kita melihat bahwa perkara sistemik dalam budaya politik kita saat ini adalah urusan moral dan etika. Tentu dengan catatan, Yunani pada zaman ketika etika atau filsafat dan demokrasi dirumuskan oleh para filsuf sebagaimana dulu kita ketahui adalah sudah berbeda dengan Yunani yang dikunjungi para anggota Dewan yang terhormat.
Yang dibutuhkan adalah sikap bahwa—kalau memang kita bisa menuntaskan cita-cita nation and character building dari para pendiri bangsa—slogan Bhinneka Tunggal Ika tidak hanya kita perlakukan secara internal dalam kehidupan kebudayaan nasional, tetapi ia juga bisa kita jadikan modal dasar untuk tampil sederajat dengan masyarakat dan bangsa-bangsa dalam kehidupan internasional.
Agus S Malma Alumnus Korps Debat Yogyakarta; Saat Ini Menetap dan Bekerja di Teluknaga, Tangerang, Banten

Demokrasi Tunggang-langgang

Kompas, Rabu, 8 Desember 2010 | 04:56 WIB
Yudi Latif

Perkembangan demokrasi Indonesia ibarat berlari di atas landasan yang goyah. Perubahan demi perubahan terus terjadi di atas patahan-patahan lempengan konstitusional yang belum mencapai titik keseimbangan.
Karena setiap demokrasi harus berjejak pada konstitusi, sedang konstitusinya sendiri tidaklah solid, maka demokrasi yang berkembang adalah sejenis demokrasi yang berlari tunggang-langgang.
Dalam situasi limbung seperti itu, penyelamatan bisa dilakukan dengan mencari dataran yang relatif stabil. Jika kita berketetapan untuk terus mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945, dataran yang stabil itu bernama ”sistematik negara kekeluargaan”.
Dalam sistematik negara kekeluargaan tidak dikenal adanya monarki—yang berdiri sendiri. Negara Indonesia adalah suatu ”eenheidsstaat”, yang berarti tidak akan mempunyai daerah dalam lingkungannya yang bersifat ”staat” juga. Meski demikian, negara kekeluargaan juga tidak seperti kacang melupakan kulitnya; disadari betul keragaman asal-usul anggota keluarganya; disadari juga saham tiap-tiap keragaman itu dalam formasi negara-bangsa Indonesia.
Dalam menjelaskan pasal tentang Pemerintahan Daerah (akhirnya menjadi Pasal 18), Soepomo menyatakan, ”Dengan memandang dan mengingati ’dasar permusyawaratan’, artinya bagaimanapun bentuknya pemerintahan daerah, pemerintahan itu harus berdasar atas permusyawaratan, jadi misalnya dengan mengadakan Dewan Perwakilan Daerah. Hak- hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa harus diperingati juga. Daerah- daerah yang bersifat istimewa itu ialah, pertama, daerah kerajaan (Kooti), baik di Jawa maupun di luar Jawa, daerah-daerah yang dalam bahasa Belanda dinamakan ’zelfbesturende landschappen’. Kedua, daerah-daerah kecil yang mempunyai susunan rakyat asli, seperti desa di Jawa, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, huta dan kuria di Tapanuli, gampong di Aceh. Maksud panitia ialah hendaknya adanya daerah-daerah istimewa tadi. Ialah daerah kerajaan (zelfbesturende landschappen) dan desa-desa itu dihormati dengan menghormati dan memperbaiki susunannya asli.”
Kantong perlindungan
Dalam praktiknya, penghormatan terhadap daerah-daerah istimewa itu memang tidak selalu dengan jalan menjadikannya sebagai satuan politik formal karena sebagian besar sisa-sisa kerajaan tidak lagi memiliki posisi dan kekuatan yang efektif dalam politik Indonesia pascakolonial. Salah satu yang masih memiliki posisi dan kekuatan yang efektif adalah Kesultanan Yogyakarta, mengingat posisinya sebagai kantong perlindungan Republiken, andil (material dan nonmaterial) bagi kemerdekaan Indonesia, serta kekuatan efektifnya sebagai kesultanan yang masih diakui warganya.
Bisa dipahami jika negara Indonesia menjadikannya sebagai satuan politik formal, dalam status provinsi yang memiliki keistimewaan. Keistimewaan daerah tersebut ditetapkan menurut undang-udang dengan mengingati hak asal-usul daerah tersebut. Dengan demikian, status keistimewaannya didasarkan pada alasan historis, bukan alasan demokratis. Karena status keistimewaannya, daerah tersebut juga mengandung perkecualian tertentu dibandingkan dengan daerah-daerah lain pada umumnya.
Karena Indonesia tidak mengenal adanya negara (staat) dalam negara, maka keistimewaan itu harus diharmonisasikan ke dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Solusinya, Sultan boleh ditetapkan sebagai kepala pemerintahan di daerah, tetapi perangkat- perangkat administratifnya merupakan aparatus NKRI; dengan bupati dan wali kotanya yang diangkat melalui mekanisme pemilihan. Hal ini sesungguhnya bukanlah sesuatu yang tidak ada padanannya. Bisa dibandingkan dengan DKI Jakarta, yang juga diberikan keistimewaan. Jika di Yogyakarta, gubernurnya yang ditunjuk, sedangkan bupati/wali kotanya dipilih, di DKI Jakarta, gubernurnya yang dipilih, sedangkan wali kotanya ditunjuk.
Adanya ruang bagi daerah istimewa dalam sistematik negara kekeluargaan mensyaratkan adanya kompatibilitas dengan model demokrasi yang dikembangkan. Demokrasi permusyawaratan, yang berbasis konsensus, lebih mampu menampung kemungkinan arrangement daerah istimewa ini ketimbang dalam demokrasi numerik berdasarkan pemilihan langsung.
Itu sebabnya, mengapa dalam visi UUD 1945, pemilihan kepala daerah itu tidak dimasukkan ke dalam rezim pemilihan umum. Bahkan, UUD pasca-amandemen sekalipun hanya menggariskan pemilihan secara demokratis tidak mengharuskan pemilihan langsung.
Jika pilkada itu dilakukan secara tidak langsung, pilihan-pilihan atas posisi Sultan dalam konteks pemerintahan demokratis lebih terbuka. Katakanlah, sekiranya pemilihan kepada daerah itu dilakukan oleh Dewan Perwakilan Daerah, maka DPRD bisa memilih kepada daerah dengan mempertimbangkan keistimewaan daerah tersebut. Misalnya saja, kalaupun Sultan tidak langsung ditetapkan sebagai kepala daerah, setidaknya Sultan bisa diberikan hak veto terhadap calon yang dipilih oleh DPRD.
Dalam hal Sultan ditetapkan sebagai kepala daerah, tentu saja sabuk pengamannya harus dilakukan berupa klausul- klausul yang mengatur sekiranya Sultan tidak bisa menjalankan pemerintahan secara efektif. Misalnya saja, karena alasan usia atau berhalangan tetap. Dalam kasus Yogyakarta, Keraton sendiri sebenarnya sudah memiliki aturan dan mekanisme sendiri tentang pergantian Sultan. Akan tetapi, jika hal itu tidak memberikan kepastian, undang-undang bisa menetapkan garis-garis emergency exit-nya.
Memberikan perkecualian dalam demokrasi bukanlah sesuatu yang buruk. Perdana Menteri Inggris David Cameron mengingatkan, ”Demokrasi semestinya merupakan pekerjaan perajin yang sabar, bukan produksi massal yang seragam, jika produk akhir yang dikehendaki adalah kualitas yang tahan lama.”
Demokrasi tidak perlu diperhadapkan dengan monarki karena ada elemen-elemen monarki yang bisa memperkuat demokrasi. Seperti kata Anthony Trollope, ”Bagiku, tampaknya tidak ada bentuk pemerintahan yang pernah eksis yang dapat memberikan kelapangan kebebasan individual kepada seluruh orang yang hidup di bawahnya seperti dalam monarki konstitusional.”
Yudi Latif Pemikir Kenegaraan dan Keagamaan

“Monarki Yogya” Inkonstitusional?

Kompas, Rabu, 1 Desember 2010 | 04:50 WIB
MOHAMMAD FA JRU L FALAAKH

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hendak mengakhiri sistem monarki di Provinsi Yogyakarta. SBY dapat memanfaatkan 50 persen suara eksekutif dalam legislasi, Pasal 20 Ayat (2) UUD 1945, didukung menguatnya keterpilihan pada Pemilihan Presiden 2009 dan kenaikan sekitar 300 persen kursi Partai Demokrat di DPR pada Pemilihan Umum 2009.
SBY salah paham. Sistem pemerintahanDIY diatur UU Nomor 32 Tahun 2004. Namun, Pasal 226 Ayat (2) UU No 32/ 2004 merujuk penjelasan Pasal 122 UU No 22/1999 bahwa ”… isi keistimewaannya adalah pengangkatan Gubernur dengan mempertimbangkan calon dari keturunan Sultan Yogyakarta dan Wakil Gubernur dengan mempertimbangkan calon dari keturunan Paku Alam yang memenuhi syarat sesuai dengan undang-undang ini”.
Sisa keistimewaan itu dikenai label ”monarki Yogya” dalam Republik Indonesia. SBY membenturkannya dengan konstitusi dan nilai demokrasi. Dirujuknya Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan gubernur, bupati, dan wali kota dipilih secara demokratis serta Pasal 1 tentang bentuk negara republik dan kesatuan.
Dalam perspektif historis konstitusional dan ius constitutum, tujuh faktor mendasari keberadaan Yogya: watak hubungan pusat-daerah yang tak seragam, konsep daerah istimewa, asal-usul Yogya dan prosesnya bergabung dengan Indonesia, perannya dalam revolusi kemerdekaan, statusnya dalam perkembangan konstitusi dan legislasi, serta berlakunya lex specialis dalam amandemen konstitusi.
Daerah istimewa
Sehari setelah Indonesia merdeka, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menetapkan konstitusi negara. Pasal 18 UUD 1945 pra-amandemen menyatakan: ”Besar-kecilnya pembagian daerah Indonesia dan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintah negara, dan hak-hak asal-usul dari daerah-daerah yang bersifat istimewa”. Inilah versi desentralisme majemuk tentang bentuk negara kesatuan.
Penjelasan Pasal 18, yang terbit pada Februari 1946, menyebut dua macam daerah istimewa.
Pertama, daerah swapraja atau zelf – besturende landschappen yang pada masa Hindia Belanda berhubungan tak langsung dengan pemerintah, Pasal 21 Ayat (2) Indische Staatsregeling, dan disebut Kooti pada masa Jepang. Kategori ini mencakup Negari Ngajogjakarta Hadiningrat.
Kedua, persekutuan hukum adat atau zelfstandige volksgemeenschappen yang mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri serta memiliki asal-usul dan susunan asli, Pasal 128 Ayat (3) Indische Staatsregeling.
Sesuai dengan Aturan Peralihan UUD 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia memilih presiden dan wakil presiden secara aklamasi, kemudian menetapkan kementerian, sejumlah provinsi dan keresidenan, serta komite nasional daerah untuk membantu kepala daerah.
Sultan Hamengku Buwono IX dan Adipati Paku Alam VIII tidak bergabung dengan Belanda. Menurut ”Piagam Kedoedoekan dari Presiden Soekarno” (19/8/1945) maupun ”Maklumat Dua Radja” (5/9/1945), Negari Ngajogjakarta Hadiningratberintegrasi ke dalam Indonesia dan berstatus daerah istimewa sehingga menambah wilayah kepada bekas Hindia Belanda; kedudukan kepala daerahnya melekat pada Sultan dan Paku Alam yang berhubungan langsung dengan presiden RI. Presiden Soekarno mengumumkannya pada 19 Oktober 1945.
Namun, gempuran menyerbu Indonesia yang tanpa kekuatan militer efektif. Gyugun atau Peta dan Heiho dibubarkan Jepang, Tentara Keamanan Rakyat harus berkonsolidasi karena baru dibentuk (5/10/1945). Belanda membonceng tentara Amerika yang berhasil menguasai Jakarta, Bandung, dan Semarang.
Sebelum pertempuran 10 November pecah di Surabaya, harian Kedaoelatan Rakjat di Yogyakarta (24/10/1945) memberitakan kewaspadaan ”akar rumput” berbentuk Resoloesi Djihad Nahdlatul Ulama yang mewajibkan tiap-tiap muslim mempertahankan kemerdekaan Indonesia (Surabaya, 22/10/1945).
Api revolusi terus digelorakan meski ibu kota Indonesia harus dipindahkan ke Yogya (Januari 1946). Yogya jadi Kota Revolusi atau Kota Perjuangan. Kedua rajanya ikut menanggung pembiayaan pemerintahan dan digunakan dalam sebutan ”RI Yogya” karena jadi konstituen Negara Bagian RI dalam Republik Indonesia Serikat (1949-1950).
Perubahan konstitusi
Keistimewaan Yogya diakui oleh Konstitusi RIS 1949. Melalui UU No 3 Tahun 1950 (Maret), Negara Bagian RI menyebutnya sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta dan setingkat provinsi. UUD Sementara 1950 mengatur serupa dan UU No 1 Tahun 1957 mengatur khusus status kepala daerah istimewa dan wakilnya serta kedudukan keuangannya.
Setelah UUD 1945 diberlakukan kembali pada tahun 1959, UU No 18 Tahun 1965 menegaskan bahwa kepala daerah dan wakil kepala DIY tak terikat jangka waktu masa jabatan. Orde Baru melanjutkan pengaturan ini, Pasal 91 UU No 5 Tahun 1974.
Setelah Presiden Soeharto mundur pada 1998, aturan itu diteruskan oleh UU No 22 Tahun 1999, tetapi penyelenggaraan pemerintahannya berdasarkan UU ini. Amandemen Pasal 18 UUD 1945 kemudian mengharuskan gubernur, bupati, dan wali kota dipilih secara demokratis, lex generalis , sekaligus mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa, lex specialis. Maka, UU No 32 Tahun 2004 mempertahankan keistimewaan Yogya.
Warga Yogya tentu mematuhi Maklumat September 1945 bahwa Yogya adalah bagian Indonesia. Sampaikanlah pendapat tentang kepala daerah kalau Presiden SBY bertanya melalui plebisit. Kita tunggu akankah referendum Indonesia ”memerdekakan” Yogya atau amandemen UUD 1945 meniadakan keistimewaan daerah dari dirinya.
Bersama para pendiri Indonesia, saya berterima kasih kepada almarhum Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII karena kerajaannya dijadikan singgasana bagi jiwa-jiwa Indonesia merdeka.
MOHAMMAD FAJRUL FALAAKH Dosen Fakultas Hukum UGM; Lahir di Gresik, Jawa Timur

Yogya Kembali

Kompas, Selasa, 30 November 2010 | 02:50 WIB

SUKARDI RINAKIT

Sejujurnya, tiga hari terakhir ini kepala saya agak sakit karena mencoba mencerna pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ketika rapat kabinet terbatas, Jumat (26/11), tiba-tiba Presiden menyinggung soal keistimewaan Yogyakarta dengan menyatakan bahwa tidak mungkin ada sistem monarki yang bertabrakan dengan konstitusi dan nilai demokrasi.
Menyaksikan saya lebih sering bikin kopi dari biasanya, istri bertanya apa yang sedang penulis pikirkan. Sulit untuk tidak menjawab bahwa saya tidak mengerti sikap SBY. Saat ini Yogya dan sekitar Merapi sedang dirundung keprihatinan. Mengapa Presiden justru melontarkan pernyataan seperti itu di tengah kegundahan sekitar 22.000 keluarga yang mungkin harus memulai hidup dari nol dan tidak menentu.
Dalam keadaan galau seperti ini, penulis disergap begitu saja oleh pesan Emak, ”Urip iki ngono yo ngono ning ojo ngono” (dalam hidup ini sebaiknya bijaksana melihat situasi).
Sebagai anak yang tumbuh di Madiun, Jawa Timur, penulis bisa saja tidak peduli terhadap dinamika yang terjadi di Yogyakarta. Tapi keinginan untuk mempunyai sikap adil subyektif sulit dibendung begitu saja. Dorongan semacam itu lahir karena pergumulan beberapa fakta, seperti perkenalan dengan Sultan Hamengku Buwono X, kehangatan para sahabat dan teman di Yogyakarta, keadilan praksis penyelenggaraan pemerintahan secara nasional, keinginan untuk membangun keunikan demokrasi Indonesia, dan kekhawatiran akan pembelahan masyarakat Yogya yang multikultur apabila aspek penetapan diabaikan dalam posisi gubernur dan wakil gubernur.
Sintesis cerdas
Apabila Presiden berkehendak untuk konsisten dengan konstitusi dan nilai-nilai demokrasi seperti dilontarkan Jumat lalu, seharusnya bukan hanya Yogyakarta yang menjadi perhatian, tetapi juga DKI Jakarta, Aceh, dan Papua. Ketiga provinsi tersebut jelas menabrak konstitusi dan nilai demokrasi yang diyakini Presiden. Dari sisi penegakan nilai demokrasi, yang harus bersifat universal, misalnya, DKI Jakarta adalah paling tidak demokratis. Wali kota dipilih oleh gubernur. Sudah begitu, tidak ada DPRD Kota yang bisa melakukan kontrol terhadap wali kota dalam mekanisme checks and balances. Praksis demokrasi macam apa ini?
Lalu soal penegakan konstitusi, ideologi negara kita adalah Pancasila. Tapi justru karena keistimewaannya, Aceh boleh menerapkan hukum Islam. Ini menjadi representasi keistimewaan ideologis. Demikian juga dengan Papua, justru karena kekhususannya, Majelis Rakyat Papua (MRP) boleh duduk di legislatif. Lalu apa masalahnya jika keistimewaan Yogyakarta juga berarti Sultan HB dan Paku Alam secara otomatis menjadi gubernur dan wakil gubernur sebagai representasi keistimewaan eksekutif?
Oleh sebab itu, saya selalu berargumen secara konsisten. Hakikat demokrasi pada dasarnya bukanlah sekadar eksistensi angka (jumlah suara), banyaknya jumlah partai, momen ketika warga negara datang ke tempat pemungutan suara, pemimpin dipilih langsung, akan tetapi penghormatan pada hak-hak individu, cita-citanya, dan kepemimpinan yang luhur. Tanpa itu, seperti dikatakan Merkel (2010), sejatinya demokrasi menjadi defektif.
Dengan demikian, demokrasi seharusnya memberi jalan terang agar rakyat bisa mesem (tersenyum) karena cukup pangan, sandang, papan, biaya pendidikan dan kesehatan terjangkau. Bahkan demokrasi harus membuat jalan itu lebih lebar agar rakyat dapat gemuyu (tertawa). Artinya, selain bisa mesem, rakyat juga bisa piknik dan menabung. Singkatnya, demokrasi bisa membuat rakyat tata tentrem kerta raharja (aman tenteram dan makmur).
Lebih daripada itu, karakter dan nilai- nilai lokal juga bisa menyemarakkan demokrasi dan memperkaya keunikannya. Lihat saja China yang sekarang mengibarkan ideologi ”sosialisme China” sebagai sintesis cerdas antara komunisme dan kapitalisme.
Oleh sebab itu, demokrasi yang kita bangun pun tidak akan kalah indah kalau pilar-pilar keistimewaan juga bersinar. Aceh istimewa dari sisi ideologi, Papua legislatif, dan Yogyakarta eksekutif. Sejauh sistem ini menjamin kesejahteraan rakyat, bukan saja praksis demokrasi ini unik, tetapi juga menunjukkan kecerdasan anak bangsa dalam melakukan sintesis antara kebijakan lokal dan demokrasi barat.
Mirip agresi
Dengan semua argumen itu, secara intelektual dan emosional yang didasarkan pada aspek latar belakang sejarah dan tuntutan masyarakat Yogyakarta, saya lebih bangga jika keistimewaan Yogyakarta dipertahankan sesuai dengan amanat Sri Sultan HB IX dan KGPAA Paku Alam, tanggal 5 September 1945. Penetapan Sultan HB dan Paku Alam sebagai gubernur dan wakil gubernur adalah ”mas kawin” yang disepakati Republik saat itu. Jika mas kawin itu diminta kembali, maka seperti kerap disebut Sultan HB X, berarti ”ijab kabul” batal. Anda tahu artinya, kan?
Kita semua, atas nama demokrasi yang sebenarnya cuma prosedural, beberapa tahun terakhir ini telah melakukan semacam ”agresi” terhadap Yogya. Kita seperti Belanda dulu, yang sejak 19 Desember 1948 mengusik ketenteraman Yogya. Kini saatnya kita hargai sejarah, kesepakatan para bapak bangsa, dan keinginan rakyat Yogya. Itulah salah satu kepingan terpenting dari hakikat demokrasi substansial. Seperti peristiwa 29 Juni 1949 di mana agresi militer Belanda berhenti, kini saatnya ”Yogya Kembali”.
SUKARDI RINAKIT Peneliti Senior Soegeng Sarjadi Syndicate


Politisasi Jabatan Publik

Kompas, Selasa, 30 November 2010 | 02:35 WIB
J KRISTIADI

Salah satu agenda pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dalam seratus hari pertama adalah mengurai kemacetan pemerintahan atau dikenal dengan debottlenecking. Namun, setelah pemerintahan berjalan lebih dari seratus hari, ternyata hal itu tidak mudah diwujudkan. Padahal, agenda itu sangat penting karena mesin birokrasi pemerintahan yang sudah sangat korup, tambun, dan lamban tidak akan mampu menggerakkan mesin pemerintahan yang sangat penting untuk melaksanakan kebijakan politik negara.
Oleh sebab itu, terobosan itu tidak mungkin dilakukan tanpa melaksanakan agenda yang lebih mendasar dan komprehensif dalam bentuk reformasi birokrasi. Namun, urusan yang satu ini juga tidak mudah dilakukan karena terbentur dengan kepentingan partai politik dalam melakukan pengaplingan birokrasi. Fungsi birokrasi sebagai institusi pelayanan publik dewasa ini hanya tinggal slogan belaka. Karena pada kenyataannya lembaga itu sudah semakin menjadi bagian dari instrumen politik kekuasaan. Hal ini dipraktikkan mulai dari tingkat pusat sampai daerah.
Bahkan, sudah bukan menjadi rahasia lagi, di tingkat daerah (provinsi dan kabupaten/kota) keadaannya lebih parah lagi. Jabatan publik benar-benar menjadi komoditas dengan harga ratusan juta rupiah, tergantung dari kering atau basahnya jabatan itu.
Tawar-menawar
Keterlambatan pengisian jabatan publik juga merupakan bagian dari proses tawar-menawar politik. Penetrasi politik dalam setiap pengisian jabatan publik sangat besar. Akibatnya, manajemen pemerintahan menjadi tidak efisien, apalagi efektif. Hal itu sangat disayangkan karena syarat pemerintahan presidensial yang diharapkan dapat menghasilkan pemerintahan yang efektif sudah terpenuhi.
Pertama, pasangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono terpilih dan didukung lebih dari 60 persen rakyat, dan hanya dalam satu putaran pemilu. Kedua, jumlah parpol di parlemen menciut, dari 38 parpol peserta pemilu menjadi 9 parpol saja. Pengurangan jumlah parpol itu secara teoretis diharapkan dapat lebih menjamin kompatibilitas antara sistem pemerintahan presidensial dan sistem multipartai. Ketiga, pemerintahan Yudhoyono-Boediono memperoleh dukungan hampir 75 persen anggota DPR.
Ke depan, langkah pertama yang mungkin perlu dilakukan adalah memperjelas antara pejabat politik dan pejabat birokrasi karier. Dalam hal ini perlu penegasan pola hubungan antara jabatan karier dan jabatan politik, yang terdiri atas pejabat politik yang pengangkatannya berdasarkan pemilihan umum, seperti presiden dan wakil presiden, kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta pejabat politik yang pengangkatannya sesuai pilihan pejabat terpilih. Mereka ini biasa disebut appointed official, seperti menteri, komisioner di komisi negara, staf khusus, serta gubernur Bank Indonesia dan deputi gubernur BI.
Penataan pola interaksi ini sangat penting mengingat pejabat politik dan birokrasi karier merupakan dua pihak yang saling membutuhkan. Birokrasi karier membutuhkan dukungan politik dalam menjalankan kebijakan publik, sementara pejabat politik membutuhkan birokrasi sebagai pelaksana kebijakan publik. Dengan demikian, sangat dibutuhkan kejelasan pengaturan ruang lingkup jabatan politik dan jabatan karier, kewenangan dan pola hubungan di antara keduanya sehingga nantinya akan terbangun interaksi yang saling mendukung dan menguntungkan untuk kepentingan publik.
Pengaturan itu semakin penting karena dalam pengalaman sejarah, perdebatan tentang hubungan antara politik dan birokrasi telah dimulai sejak akhir abad XIX. Perubahan di bidang politik selalu memengaruhi sistem administrasi yang ada pada suatu negara. Di Indonesia, perubahan sistem politik dengan presidensial dan sistem multipartai telah memberikan efek yang luar biasa dalam hubungan politik dan birokrasi.
Sekadar perbandingan, praktik penyelenggaraan pemerintahan di Amerika Serikat yang menerapkan sistem pemerintahan presidensial, eksekutif puncak yang diangkat untuk mengisi sejumlah jabatan di dalam Kantor Eksekutif Presiden untuk membawa kebijakan presiden kepada birokrasi jumlahnya sekitar 700 orang. Jumlah itu mencapai sekitar 2.000 orang tersebar di berbagai level cabang eksekutif.
Selain itu, mungkin, yang perlu dipikirkan juga adalah sebuah lembaga berfungsi sebagai wasit untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan fungsi pejabat politik dan pejabat karier. Lembaga yang mengawasi profesionalisme birokrasi itu di Amerika Serikat dan Australia berbentuk semacam civil service commission. Tugasnya antara lain menjaga tingkat profesionalisme pejabat politik dan birokrasi karier melalui proses perekrutan yang meritokratik.
J Kristiadi Peneliti Senior CSIS

PEMILU PRESIDEN 2014

Golkar Tunggu Calon Hasil Survei

Kompas, Sabtu, 20 November 2010 | 02:36 WIB

Singapura, Kompas – Partai Golkar hingga saat ini belum menentukan nama calon presiden yang diajukan untuk Pemilu 2014. Nama capres akan ditetapkan setelah dilakukan survei pada akhir tahun 2012 atau awal tahun 2013.
”Ketua Umum Golkar belum tentu menjadi calon presiden. Harus dilihat dulu hasil survei,” kata Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie di Singapura, Jumat (19/11), seperti dilaporkan wartawan Kompas Tri Harijono. Sehari sebelumnya, dalam ceramah umum yang dihadiri akademisi, peneliti, dan sejumlah kalangan di Singapura, Aburizal juga menyatakan hal yang sama.
Partai Golkar, lanjut Aburizal, tidak mau menggunakan standar ganda. Selama ini dalam pemilihan calon bupati, wali kota, dan gubernur, Golkar selalu melakukan survei terlebih dahulu sebelum menetapkan calon. ”Berdasarkan hasil survei itu, Ketua DPD Golkar kabupaten belum tentu menjadi calon bupati, ketua DPD tingkat provinsi belum tentu menjadi calon gubernur. Dilihat siapa yang paling mungkin untuk menang,” kata Aburizal.
Hasil survei, lanjut Aburizal, keakuratannya mendekati kebenaran sehingga Partai Golkar unggul dalam pilkada di banyak daerah. ”Karena itu, meski sejumlah kalangan ada yang sudah mengumumkan capres untuk 2014, Golkar tidak terpengaruh karena tetap akan menunggu hasil survei,” kata Aburizal.
Jika dalam hasil survei ternyata tidak ada calon yang kuat, lanjut Aburizal, tak tertutup kemungkinan Partai Golkar mencari calon lain di luar partai.
Selain menunggu survei, Partai Golkar juga mempersiapkan diri untuk merebut kemenangan dengan menyiapkan 10 juta kader di seluruh Indonesia. Targetnya, jika setiap kader bisa menarik minimal tiga suara pemilih, setidaknya 30 juta suara sudah didapatkan. ”Target Golkar memenangi Pemilu 2014,” kata Aburizal.

PIDATO OBAMA

Tepuk Gemuruh, Derai Tawa, dan Histeria

Kompas, Kamis, 11 November 2010 | 02:36 WIB
KOMPAS/ALIF ICHWAN
Presiden Amerika Serikat Barack Obama berpidato di depan sekitar 5.000 mahasiswa dan sivitas akademika Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat, Rabu (10/11). Dalam kesempatan lain, Barack Obama menyatakan bahwa Indonesia adalah bagian dari dirinya. Tak lupa, dia juga menguraikan kesan-kesan mendalamnya tentang Indonesia dan Jakarta yang pernah dia tinggali semasa kecilnya dulu.
Budiarto Shambazy

Sekitar 5.000 hadirin di Balairung Kampus UI Depok, Rabu (10/11), bersukacita mendengar nostalgia Presiden AS Barack Obama yang mengenang manis empat tahun masa kecilnya tinggal di Jakarta. Tepuk gemuruh, derai tawa, dan histeria terdengar setiap kali Obama berbahasa Indonesia.
Apalagi saat presiden kulit hitam AS pertama itu lantang mengatakan ”pulang kampung nih”, ”sate”, dan ”bakso”. Anak tiri pasangan Lolo Soetoro-Stanley Ann Dunham itu ingat suasana Menteng Dalam, Sarinah yang satu-satunya gedung tertinggi Ibu Kota, dan becak/bemo yang jumlahnya melebihi mobil.
Hadirin tergelak saat Obama membuka pidato dengan ”assalamualaikum” dan ”salam sejahtera” sembari tersenyum lebar.
”Indonesia bagian dari diri saya,” ujar suami Michelle dan ayah dari Malia serta Sasha yang tinggal di Jakarta selama 4 tahun ini, dalam bahasa Indonesia. Kalimat kunci ini membuat hadirin bersemangat diingatkan kembali tentang ancaman terhadap Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila.
”Tadi saya mengunjungi Istiqlal, masjid yang masih dibangun ketika saya di Jakarta. Saya kagum menaranya menjulang, kubahnya meraksasa, dan ruang-ruangnya nyaman. Tetapi, nama dan sejarahnya juga bertutur tentang apa yang membuat Indonesia bangsa yang besar.”
”Istiqlal artinya kemerdekaan dan konstruksinya merupakan salah satu saksi perjuangan kemerdekaan bangsa. Terlebih lagi, rumah ibadah bagi ribuan Muslim ini didesain seorang arsitek Kristen. Itulah semangat Indonesia. Pesan dari semangat filsafat inklusif Indonesia, Pancasila…. Islam tumbuh subur, juga agama-agama lain,” ujar kelahiran Honolulu, 4 Agustus 1961, ini.
Selain bernostalgia, mantan senator berayah asal Kenya yang juga bernama Barack Obama ini sedikit menyinggung tiga topik, yakni pembangunan, demokrasi, dan agama. Ia kembali mengulang tekad memperbaiki hubungan AS dengan negara-negara Muslim. Tekad itu pertama kali dikemukakan dalam pidatonya di Kairo, Mesir, Juni 2010.
Beberapa kali Obama terlihat mengusap dahi karena kepanasan. Usai pidato, ia menyempatkan diri menyapa hadirin di beberapa baris kursi terdepan yang diisi berbagai kalangan yang cukup dekat dengan dia saat tinggal di Jakarta. Selain bersalaman, Obama sempat pelukan dan ”cipika-cipiki” dengan mereka.
Ribuan hadirin berdatangan ke Depok sejak pagi hari dari berbagai titik keberangkatan. Kampus mirip ”kota hantu” karena kuliah diliburkan. Sejak pagi sampai kuliah usai sekitar jam 11.30 WIB, berlangsung demonstrasi menentang kehadirannya oleh mahasiswa UI di sekitar Stasiun Depok serta fly over UI. Untuk menghindari demo, iringan konvoi Obama meninggalkan UI dengan melawan arah.
Prosesi berjalan tertib karena UI, selaku tuan rumah, sigap menyiapkan detail acara bekerja sama dengan pihak Kedubes AS di Jakarta serta Gedung Putih. Dalam pidatonya, Obama mengucapkan terima kasih kepada Rektor UI Gumilar Somantri.

Mahal Jadi Pejabat Publik

Kompas, Senin, 18 Oktober 2010 | 02:53 WIB
KOMPAS/YUNIADHI AGUNG
Panitia Seleksi Calon Pengganti Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mewawancarai tujuh orang yang lolos seleksi calon ketua KPK di Gedung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, Kamis (26/8)

Jakarta, Kompas – Mahal. Itulah kata yang tepat untuk menggambarkan ”syarat” menjadi pejabat publik di negeri ini. Mahal tak hanya biaya yang harus dikeluarkan si calon pejabat, tetapi juga anggaran yang harus ditanggung negara. Juga tak ada jaminan pejabat yang dihasilkan proses itu kredibel dan bebas dari perilaku koruptif.
Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho di Jakarta, Sabtu (16/10), mengakui, pemilihan pejabat publik di negeri ini bermasalah. Biaya tinggi yang dikeluarkan tak menghasilkan pemimpin seperti yang diharapkan. Mereka terjerat persoalan hukum atau pelanggaran kode etik.
Tengoklah biaya yang harus dikeluarkan negara untuk memilih tujuh anggota Komisi Yudisial (KY) periode 2005-2010, mencapai Rp 3,6 miliar. Hasilnya, pengawasan terhadap hakim kini masih bersoal, dan seorang komisioner KY periode itu, Irawady Joenoes, pada 2007 ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga menerima suap terkait pengadaan tanah untuk kantor KY.
Biaya memilih tujuh anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2007-2012 mencapai Rp 5,7 miliar. Namun, Pemilu 2009 dipersoalkan kualitasnya. Tahun 2010, anggota KPU, Andi Nurpati, juga memilih menjadi pengurus Partai Demokrat, yang lalu memunculkan kecurigaan atas kemandirian KPU.
Seleksi pemimpin KPK periode 2007-2011 dan seleksi pemimpin Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan biaya Rp 2,4 miliar juga menyisakan masalah. Ketua KPK hasil seleksi saat itu, Antasari Azhar, menjadi tersangka kasus pembunuhan berencana. Dua anggota LPSK, Myra Diarsi dan Ktut Sudiharsa, dinonaktifkan karena diduga melanggar kode etik.
Biaya calon
Calon pejabat publik pun ditengarai mengeluarkan dana, atau disponsori pihak lain, agar bisa terpilih. Kasus terbaru adalah penetapan 26 anggota DPR periode 1999-2004 sebagai tersangka korupsi penerimaan cek perjalanan, terkait pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004, yang dimenangi Miranda S Goeltom. Sebelumnya, empat anggota DPR periode 1999-2004 menjadi terpidana untuk kasus ini.
Dalam perkara ini, belum ada indikasi Miranda membiayai keterpilihannya. Namun, terungkap di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, cek perjalanan senilai lebih dari Rp 23 miliar disalurkan kepada anggota DPR oleh pengusaha Nunun Nurbaeti, melalui stafnya, Ahmad Safari (Ari) Malangyudo. Miranda hanya terungkap pernah bertemu Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) DPR sebelum pemilihan. F-PDIP mendukung Miranda. Anggota fraksi ini diduga menerima Rp 9,8 miliar, terkait kasus ini.
Namun, politisi PDI-P Panda Nababan mengakui, pertemuan dengan calon pejabat publik adalah hal biasa. Bahkan, dalam rapat dengar pendapat Komisi III DPR dengan KPK, Kamis pekan lalu, ia mengaku melakukan pertemuan dengan Chandra M Hamzah, yang kini menjadi Wakil Ketua KPK, di sebuah hotel, sebelum uji kelayakan dan kepatutan calon pemimpin KPK tahun 2007. Biaya pertemuan itu ditanggung pengundang.
Hakim Konstitusi Akil Mochtar mengakui, mungkin saja calon pejabat publik melakukan pendekatan pada anggota DPR. ”Secara resmi tidak ada biaya yang harus dikeluarkan calon agar terpilih. Namun, pendekatan mungkin dilakukan lewat fraksi dan di luar kegiatan resmi,” katanya.
Sebagai hakim konstitusi yang dipilih DPR, Akil mengaku tidak mengeluarkan biaya sepeser pun agar terpilih. Ia juga melobi anggota DPR.
Saat menjadi anggota Komisi III DPR periode 2004-2009, Akil mengaku tidak melakukan pertemuan dengan calon pejabat publik sewaktu menyeleksi pemimpin KPK, Kepala Polri, hakim agung, KY, atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Namun, ia tidak menampik kemungkinan ada lobi atau pertemuan yang dilakukan anggota DPR lainnya.
”Mereka yang ingin direkrut butuh dukungan DPR sehingga melakukan pendekatan. DPR itu lembaga politis, jadi tidak mungkin dinisbikan dari kepentingan politik,” kata Akil.
Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Alamsyah Saragih, yang juga terpilih melalui perekrutan di DPR, mengaku tidak melakukan lobi dan mengeluarkan uang saat mengikuti proses seleksi. ”Kemungkinan KIP itu institusi baru yang tidak dilihat strategis untuk diperebutkan,” katanya.
Tidak menjamin
Emerson mengingatkan, sebesar apa pun biaya yang dikeluarkan untuk memilih pejabat publik tidak menjamin hasil yang baik. Persoalannya tak cuma anggaran, tetapi juga di tingkat internal panitia seleksi, DPR, dan regulasi.
”Penyakit” yang sering diderita panitia seleksi, jelas Emerson, adalah kebiasaan terlalu kaku membaca aturan, misalnya terkait aturan mengumumkan kepada publik. Ketua Panitia Seleksi KY periode 2010-2015 Harkristuti Harkrisnowo mengakui, anggaran terbesar adalah untuk iklan di media massa. Dari anggaran yang diajukan sekitar Rp 6 miliar, sebanyak Rp 4,2 miliar untuk iklan di media. Ini dilakukan untuk memenuhi UU.
Namun, kata Emerson, aturan itu bisa disiasati. Pengumuman tak harus dilakukan dengan iklan di media massa, tetapi dapat memaksimalkan semua instansi pemerintah dan juga situs resmi yang dimiliki panitia seleksi.
Selain itu, panitia seleksi tidak melakukan assessment terhadap lembaga yang akan ditempati calon pejabat publik itu. Panitia tidak menemukan profil yang tepat untuk kebutuhan lembaga. Mereka hanya berpatokan pada kriteria yang ditentukan UU.
Direktur Indonesia Legal Roundtable Asep Rahmat Fajar mengatakan, pola perekrutan yang dilakukan tidak menjamin terjaringnya calon yang bebas masalah. Tes kepribadian yang diharapkan mampu mengungkap karakter dan kepribadian calon terbukti tidak mampu menguak sisi integritas calon. Integritas, katanya, hanya dapat diketahui melalui pelacakan rekam jejak. Sayangnya, panitia kurang serius menelusuri rekam jejak calon.
Emerson juga menyebutkan tentang ketidakpercayaan pada proses seleksi di DPR. Sudah menjadi rahasia umum, minimnya orang bagus (berkualitas dan berintegritas) dalam proses seleksi pejabat publik (komisi negara) antara lain proses uji kepatutan dan kelayakan di DPR yang ”menakutkan”.
”Proses di DPR bukan fit and proper test, tetapi kadang jadi fee and property. Sulit jika tidak ada lobi. Orang baik, orang kredibel, jadi tidak akan mau mengikuti proses seleksi yang berujung di DPR. DPR jadi momok,” ujar Emerson.
Namun, perekrutan pejabat publik oleh DPR, menurut Akil, memiliki kelebihan dalam hal transparansi. Hal ini mengingat sidang uji kepatutan dan kelayakan dilakukan terbuka dan diliput media massa. Di sisi lain, DPR juga membuka diri bagi masukan masyarakat atas rekam jejak calon itu. (ANA/WHY/TRA)

PEMILU BRASIL

“Badut” yang Buta Huruf Meraih Suara Terbanyak
Kompas, Sabtu, 9 Oktober 2010 | 03:49 WIB
Diah Marsidi

Tiririca adalah nama panggung seorang badut Brasil. Nama aslinya Francisco Everardo Oliveira Silva. Dia menjadi sorotan internasional setelah pemilu Brasil, Minggu (3/10).
Tiririca mencalonkan diri sebagai anggota DPR pusat mewakili Sao Paulo. Orang mungkin mengira itu hanya gurauan untuk mengejek Kongres Brasil.
Kampanyenya juga menyiratkan itu, dengan slogan ”Vote Tiririca, pior do que ta nao fica (Tidak bisa keadaan dibiarkan menjadi lebih buruk lagi, pilihlah Tiririca)”.
Dalam iklan televisi, Tiririca terlihat menari-nari dengan pakaian warna-warni, rambut palsu berwarna pirang, dan topi yang kekecilan. ”Apa tugas seorang anggota DPR? Saya tidak tahu sama sekali, tetapi pilihlah saya dan saya akan memberi tahu Anda,” begitu bunyi salah satu kampanyenya.
Apakah gaya mengejek lembaga legislatif itu memang menarik pemilih? Atau orang sudah bosan berharap pada calon dengan janji-janji muluk? Entahlah, yang jelas badut itu mendapatkan 1,3 juta suara, jumlah terbanyak yang didapat dari seluruh kandidat Kongres di seluruh Brasil.
Kalau dilihat dari jumlah perolehan suara, Tiririca seharusnya terpilih menjadi deputado federal alias anggota DPR pusat. Namun, dia menghadapi sebuah halangan. Dia harus membuktikan bahwa dia melek huruf.
Seorang hakim untuk zona pemilihan pusat di Sao Paulo menetapkan pada Senin malam bahwa badut berusia 45 tahun itu mempunyai waktu 10 hari untuk membuktikan dia memenuhi syarat menjadi anggota DPR. Berdasarkan konstitusi, para deputado federal di Kongres harus bisa baca-tulis.
Kemampuan baca-tulis Tiririca diragukan. Majalah Epoca sepekan sebelum pemilu memberitakan bahwa badut itu buta huruf. Informasi ini didapatkan dari orang-orang yang bekerja untuk Tiririca di acara televisi dan pada proyek penulisan sebuah buku. Mereka mengatakan, badut itu buta huruf.
Pihak kejaksaan meminta mahkamah pemilu Sao Paulo turun tangan. Namun, mahkamah itu mengatakan, pencalonan Silva tidak bisa dihentikan karena mahkamah telah menerima aplikasinya untuk mencalonkan diri sebagai anggota Kongres, termasuk surat pernyataan tulisan tangan Tiririca.
Setelah pemilu pada Minggu itu, kejaksaan mengajukan kembali mosi mereka kepada mahkamah pemilu. Hakim mahkamah pemilu memutuskan bahwa ada ketidaksesuaian antara pernyataan tertulis Tiririca yang diajukan pada mahkamah pemilu dengan tanda tangan yang dia berikan kepada para pendukungnya.
Dia diberi waktu 10 hari untuk membuktikan melek huruf. Kalau tak bisa membuktikan, Tiririca akan gagal menjadi anggota majelis rendah Kongres Brasil yang mempunyai 513 kursi itu. Suara untuknya akan dinyatakan tidak sah.
Sikap terhadap aborsi
Kalau memang pelawak itu buta huruf, dia adalah bagian dari 10 persen penduduk Brasil yang tidak bisa baca-tulis. Soal pendidikan merupakan salah satu isu yang dianggap sebagian pemilih sebagai gagal ditangani Presiden Luiz Inacio Lula da Silva.
”Angka buta huruf begitu tinggi. Itu belum terhitung mereka yang melek huruf fungsional, yang sekadar bisa baca tanpa mengerti arti teks,” kata seorang wartawan di Rio de Janeiro.
Wartawan itu mengatakan, mutu sekolah negeri sangat menurun. Pendapat serupa diberikan seorang pengacara. Mereka sama-sama tidak memberikan suara bagi Dilma Rousseff, calon dari Partai Partido Trabalhadores. Dilma maju ke putaran kedua untuk bersaing dengan Jose Serra dari Partai Demokrat Sosial Brasil (PSDB) pada 31 Oktober.
Aborsi menjadi isu yang besar dalam pemilu presiden Brasil setelah aktivis agama mengalihkan dukungan mereka dari Dilma ke kandidat Partai Hijau, Marina Silva, yang dalam putaran pertama menduduki tempat ketiga, tetapi tak bisa maju ke putaran selanjutnya.
Dilma yang mendapat 46,9 persen suara pada Selasa lalu menegaskan kepada wartawan bahwa dia dari keluarga Katolik dan akan selalu menentang aborsi.
Komentar Marina Silva, mantan pemimpin gerilya kiri di masa lalu itu, menyiratkan dukungan pada legalisasi aborsi. Tema ini diperkirakan menjadi salah satu faktor yang membuat Silva mendapatkan 19,3 persen suara, melampaui prakiraan.
Baik Dilma maupun Serra sedang berusaha mendapatkan dukungan Marina. Partai Hijau, yang tak memiliki calon dalam putaran kedua itu, mengatakan akan menentukan sikap dalam dua pekan ini. (Reuters)

45 Tahun “Kudeta Merangkak”

Kompas, Sabtu, 25 September 2010 | 03:58 WIB
Oleh BUDIARTO SHAMBAZY

Pekan depan pas 45 tahun peristiwa Gerakan 30 September yang merupakan operasi CIA yang sejak akhir dekade 1950 menggoyang Bung Karno. ”Topeng mirip BK dikirim ke Hollywood, lalu dipakai bintang porno in action,” kata Barry Hillenbrand, wartawan Time. Film dan foto- foto mirip BK disebarluaskan, tetapi tak ada yang terpancing.
CIA juga mengirimkan senjata dan personel membantu pemberontakan PRRI/Permesta.
Operasi dikoordinasikan di Singapura, dijalankan bersama dinas intelijen Inggris, MI6. Salah satu modus operandi adalah menyebarkan berita yang menumbuhkan kebencian rakyat terhadap BK, termasuk menghanyutkan botol-botol berisi tulisan caci maki terhadap BK di Sungai Serawak yang mengambang sampai ke sini.
Mereka mendaratkan ”pasukan China” di pantai utara Jawa untuk timbulkan kesan buruk terhadap negeri komunis terbesar itu. Harian Guardian menerbitkan propaganda tentang kondisi BK. ”Kabarnya satu atau kedua ginjalnya diambil, ia juga sakit jantung, bahkan salah satu kaki dan matanya tak berfungsi,” tulis harian itu.
Setelah bertemu pimpinan PRRI Oktober 1957 di Padang, selama lima bulan CIA menyuplai senjata untuk 8.000 personel yang dikirim ke Dumai atau Painan. Kapal-kapal selam AS membawa pemberontak berlatih di Okinawa, Saipan, dan Guam. Pesawat yang bisa mendarat di air dikerahkan menjemput pemberontak di Danau Singkarak.
Tanggal 7 Desember 1957 operasi intelijen ditingkatkan menjadi operasi militer yang dilakukan Satgas AL. Dari Subic Bay (Filipina), sejumlah kapal perang (dipimpin penjelajah Princeton) dan 20 helikopter serta pasukan Third Marine Division melaju ke Singapura. Setelah PRRI menyatakan pisah 15 Februari 1958, Armada Ketujuh Pasifik AS membentuk Satgas 75 di Singapura, mengantisipasi semua kemungkinan.
Termasuk dalam satgas kapal induk Ticonderoga, penghancur Shelton dan Eversole, serta penjelajah Bremeton. Menurut rencana, sekitar Maret dua batalyon Marinir didaratkan di Pekanbaru mengamankan Caltex dan Stanvac. Tetapi, sebelum pendaratan, pasukan Indonesia mengamankan wilayah itu, manuver yang mengejutkan AS dan PRRI.
Duta Besar AS Howard Jones sudah pasrah Indonesia jatuh ke komunis.
Satu-satunya cara melenyapkan BK memancing PKI mengambil tindakan yang mendiskreditkan mereka. Jika mereka disalahkan, CIA memperkirakan TNI AD melancarkan aksi cepat. Maka perlu dicari alasan agar PKI dijadikan kambing hitam, yakni melalui isu ”kudeta Dewan Jenderal”. Namun, versi resmi TNI AD mengatakan, Dewan Jenderal tak pernah ada. Apa pun, Kolonel Untung mengajak PKI mencegah kudeta Dewan Jenderal. Menurut makalah Cornell, Untung dan rekan-rekannya perwira ”progresif” kecewa kepada pimpinan TNI AD.
Teori lain mengatakan, mereka kreasi PKI. Bahkan, analisis CIA yakin, mereka bekerja untuk BK. Ada juga Untung bekerja untuk ”orang-orang tertentu” di pemerintah. Apa pun, CIA memakai metode Gerakan 30 September (G30S) untuk menunggangi Jenderal Augusto Pinochet menggulingkan Presiden Cile Gustavo Allende yang bernama sandi ”Operasi Djakarta”.
Betulkah CIA terlibat, sampai kini tak pernah terbukti. Apa pun, setelah G30S, Pangkostrad Mayjen Soeharto mengambil langkah-langkah penting. BK tak langsung tersingkir, tetapi keamanan nasional dikendalikan Pak Harto.
Pada Februari 1967 posisi BK makin terjepit, apalagi setelah Pak Harto menjadi Ketua Presidium Kabinet Ampera/Pengemban Supersemar/Menpangad. Hampir semua partai, tokoh politik, pers, serta mahasiswa bersikap anti-BK yang dianggap bertanggung jawab atas terpuruknya kondisi ekonomi serta merosotnya akhlak.
Pertanggungjawaban BK di MPRS pada 22 Juni 1966 berjudul Nawaksara ditolak, juga Pelengkap Nawaksara 10 Januari 1967. Tanggal 7 Februari 1967 BK melalui dua surat yang disampaikan lewat tokoh PNI, Hardi SH, menawarkan konsep ”surat penugasan khusus” kepada Pak Harto.
Namun, esok harinya tawaran itu ditolak. Pada 10 Februari Pak Harto menemui BK membicarakan penolakan itu, sekaligus menyampaikan keinginan para menteri panglima keempat angkatan. Esoknya semua menteri panglima angkatan menemui BK, menawarkan konsep ”presiden berhalangan dan menyerahkan kekuasaan” kepada Pak Harto sebagai pengemban Supersemar.
Butir pertama, ”Kami Presiden RI/Mandataris MPRS/Pangti terhitung mulai hari ini menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada Pengemban Tap MPRS Nomor IX/1966 Jenderal Soeharto sesuai dengan jiwa Tap MPRS Nomor XV/1966 dengan tidak mengurangi maksud dan jiwa UUD ’45”.
Butir kedua, ”Pengemban Tap MPRS Nomor IX/1966 melaporkan pelaksanaan penyerahan tersebut kepada Presiden setiap waktu dirasa perlu”.
Waktu bergerak cepat ke Maret saat MPRS mengakhiri kekuasaan BK 12 Maret 1967 melalui Tap MPRS XXXIII/MPRS/1967.
”Kudeta merangkak” terhadap BK melenyapkan kejayaan kita sebagai bangsa besar dengan militer disegani, mandiri dengan SDM dan SDA melimpah, dengan utang luar negeri cuma 2,5 miliar dollar AS, dan dengan etika moral-politik yang transformatif (non-transaksional). BK—juga Pak Harto dan Gus Dur—mundur tak melawan konstitusi karena tahu diri sudah tidak punya

Ekologi Politik Pesisir

Kompas, Sabtu, 25 September 2010 | 03:08 WIB

Oleh Arif Satria
Tanggal 24 September 2010 adalah tepat setengah abad Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.
Namun, ada hal yang sering terlupakan, yaitu Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) juga mengatur hak guna air dan hak pemeliharaan dan penangkapan ikan (Pasal 16 dan 47). Air yang dimaksud adalah perairan pedalaman ataupun laut wilayah Indonesia. Salah satu spirit penting dalam UUPA adalah adanya pengakuan negara atas hak ulayat yang dimiliki masyarakat, baik hak pemanfaatan maupun hak pengelolaan. Di wilayah pesisir kedua jenis hak penting sebagai prasyarat menjamin kelangsungan hidup masyarakat pesisir.
Masalahnya adalah kedua jenis hak di atas sering kali diabaikan. Kerusakan sumber daya pesisir ataupun konservasi yang sentralistik akan berdampak pada tak berfungsinya hak-hak mereka. Bagaimana memperkuat hak-hak masyarakat pesisir tersebut sesuai spirit UUPA?
Akses terbuka
Hardin mengeluarkan istilah tragedy of the commons untuk menggambarkan ketidakjelasan hak-hak penguasaan sumber daya karena sumber daya bersifat akses terbuka (open access) yang berdampak kerusakan sumber daya. Namun, kini, ketika hak-hak penguasaan semakin jelas, ternyata kerusakan sumber daya tetap terjadi.
Dalam ekologi-politik, ekologi bukanlah masalah teknis, tetapi lebih merupakan akibat dari tatanan politik dan ekonomi yang ada serta proses politik dari aktor-aktor yang berkepentingan. Inilah yang disebut Bryant dan kawan-kawan (2001) sebagai bentuk politicised environment.
Aktor yang dominan umumnya adalah negara dan swasta besar. Ternyata dominasi ini justru menyebabkan apa yang oleh Bryant disebut tragedy of enclosure, yakni tragedi akibat dominasi negara dan swasta yang menyebabkan akses masyarakat pada pemanfaatan dan pengelolaan makin dibatasi. Melemahnya akses ini membuat masyarakat makin marjinal.
Dari sinilah Bryant membuat tesis baru bahwa: (a) biaya dan manfaat yang terkait dengan perubahan lingkungan dinikmati para aktor secara tidak merata, (b) distribusi biaya dan manfaat yang tidak merata mendorong terciptanya ketimpangan sosial ekonomi, dan (c) dampak ketimpangan sosial ekonomi ini mengubah relasi kekuasaan antaraktor. Apakah tragedy of enclosure juga terjadi di wilayah pesisir? Bagaimana mengatasinya?
Politik pesisir
Tentu wilayah pesisir tak bisa lepas dari tragedi ini. Praktik kegiatan pertambangan oleh swasta di wilayah pesisir terbukti memperlemah akses nelayan untuk melaut karena lautnya tercemar. Juga rencana adanya kluster perikanan berupa konsesi khusus bagi segelintir pengusaha perikanan bisa berdampak pada melemahnya hak-hak nelayan.
Begitu pula praktik konservasi laut yang sentralistik bisa membatasi akses nelayan terhadap pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan. UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya masih sangat sentralistik dan minim pengakuan terhadap eksistensi hak-hak masyarakat pesisir.
Tragedi ini mestinya bisa diakhiri dengan legislasi pesisir yang populis. Kini pemerintah sudah punya UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, yang dalam proses revisi. Diharapkan revisi tersebut bisa menggunakan spirit UUPA dengan memerhatikan beberapa hal berikut.
Pertama, bagaimana revisi UU No 27/2007 bisa memperkuat posisi masyarakat dalam berbagai proses perencanaan pesisir, yaitu (a) rencana strategis, (b) rencana zonasi, (c) rencana pengelolaan, dan (d) rencana aksi untuk pengelolaan pesisir.
Rencana zonasi—yang harus ditetapkan dengan peraturan daerah—merupakan titik paling kritis karena memuat peruntukan wilayah pesisir. Perencanaan pesisir itu bukan merupakan arena yang netral, tetapi merupakan arena kontestasi kepentingan antarpelaku. Oleh karena itu, persoalan kritis berikutnya adalah bagaimana memperkuat akses masyarakat pesisir dalam pengambilan keputusan zonasi sehingga menjamin akses mereka pada pemanfaatan sumber daya.
Nelayan dalam posisinya seperti sekarang sering merupakan aktor terlemah sehingga diduga sulit untuk bisa dominan dalam pengambilan keputusan zonasi. Bila posisinya lemah, nelayan berpotensi menjadi korban.
Kedua, meninjau kembali pasal tentang Hak Pemanfaatan Perairan Pesisir (HP-3) yang saat ini bisa berlaku untuk masyarakat dan swasta selama 20 tahun, bisa dialihkan, serta diagunkan. Ada kekhawatiran dengan berlakunya pasal ini akan terjadi ”komoditisasi” perairan pesisir, dan tidak mempertimbangkan hak asal-usul masyarakat adat. Padahal, ada sejumlah hak yang melekat pada masyarakat adat. Begitu pula menurut UUPA, sumber-sumber agraria seperti tanah dan air memiliki fungsi sosial sehingga mestinya tidak bisa diprivatisasi secara monopolistik oleh swasta.
Ketiga, memperkuat Pasal 61 yang menegaskan bahwa pemerintah mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak masyarakat adat, masyarakat tradisional, serta kearifan lokal atas wilayah pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan secara turun-temurun. Pasal ini bagus sekali sehingga perlu diperkuat dan dielaborasi pada peraturan turunannya untuk implementasi.
Oleh karena itulah, pemberdayaan masyarakat pesisir tidak semata pada ekonomi, tetapi juga penguatan posisi politik mereka melalui penjaminan hak-hak agar mampu mengartikulasikan dan mempertahankan kepentingannya. Bila masih yakin bahwa kita adalah bangsa bahari, jaminan terhadap hak-hak masyarakat pesisir itu merupakan suatu keniscayaan.
Arif Satria Dekan Fakultas Ekologi Manusia IPB; Wakil Ketua Umum Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional

Kemanjaan Politisi Kita

Kompas, Rabu, 22 September 2010 | 03:46 WIB
Oleh Djohan Effendi

Belum lama ini media massa memberitakan polah politisi muda bangsa kita yang bisa membuat kita geleng- geleng kepala.
Yang pertama, petinggi Partai Amanat Nasional konon meminta agar pesawat Garuda yang sudah mengudara turun kembali menjemput sang politisi yang bergegas menghadiri acara buka bersama di Puri Cikeas. Yang kedua, petinggi Partai Demokrat terlambat datang ke bandara, membuat penerbangan tertunda beberapa saat.
Peristiwa ini mungkin saja dianggap kecil, tetapi jelas bukan peristiwa biasa. Jadwal penerbangan berubah dan kepentingan penumpang terganggu akibat kelalaian sang politisi yang tidak tepat waktu. Menunggu bukanlah hal yang menyenangkan. Sebuah fenomena yang menggambarkan kemanjaan politisi kita.
Wacana lain yang menambah kesebalan khalayak masyarakat terhadap politisi kita adalah kegemaran studi banding ke luar negeri. Saat ini kita dihebohkan acara studi banding tentang kepramukaan oleh sejumlah anggota DPR. Nalar kita tidak bisa menangkap kepentingan studi banding itu. Aneh bin ajaib, di era informasi dengan sarana-sarana komunikasi yang makin canggih, politisi kita masih merasa perlu studi banding dengan tatap muka.
Apakah para anggota DPR menganggap masyarakat kita begitu dungu sehingga percaya begitu saja alasan mereka? Kehadiran pramuka bukan hal baru di negeri kita. Bangsa kita sudah mengenalnya sejak zaman penjajahan dulu. Berbagai organisasi, bahkan partai politik, memiliki kegiatan yang dikenal sebagai kepanduan. Berbagai organisasi pergerakan mempunyai lembaga kepanduan, seperti Hizbul Wathan, Suryawirawan, Natipij, dan Anshor. Di zaman Orde Lama kemudian dipersatukan menjadi Gerakan Pramuka.
Berbagai gagasan juga muncul berkaitan dengan DPR kita: rumah aspirasi dan gedung baru yang mewah. Sebelumnya kita juga mendengar tentang pengadaan komputer untuk anggota DPR dengan anggaran negara. Sukar dibayangkan peralatan modern vital seperti komputer tak dimiliki anggota DPR di masa kini yang karena fungsi dan pekerjaannya perlu informasi cepat dan kaya. Dengan pendapatan mereka yang cukup besar, komputer bukan barang yang tak terjangkau.
Tentu masih banyak perilaku sebagian politisi kita menunjukkan budaya manja dan mumpung. Sikap-sikap yang sangat tidak elok yang membuat hati kita terusik. Dibandingkan dengan perikehidupan para pendahulu kita, perbedaan tingkah laku kebanyakan politisi kita saat ini sangat mencolok bagaikan langit dan bumi.
Tidak mau menyulitkan rakyat
Para pendahulu kita umumnya politisi idealis yang berjuang karena dorongan idealisme kerakyatan. Kehidupan mereka jauh dari kemewahan. Integritas moral adalah modal pengabdian mereka sebagai politisi. Dalam situasi langka teladan dan panutan di kalangan tokoh masyarakat saat ini, menampilkan kembali para pemimpin bangsa di masa lalu agaknya sangat diperlukan dan bermanfaat.
Berbagai kisah dan anekdot yang tidak dibuat-buat sekadar untuk menunjukkan citra positif mestinya memberikan inspirasi dan pelajaran bagi tokoh publik dalam masyarakat kita. Misalnya, pernah muncul dalam berita ketika sang proklamator dan mantan wakil presiden kita, almarhum Bung Hatta, menyelenggarakan selamatan perkawinan putri pertama, Meutia Hatta. Acara diselenggarakan di rumah beliau di Jalan Diponegoro. Karena termasuk jalan sibuk, ada yang menyarankan agar ruas jalan itu ditutup sementara supaya acara tidak terganggu bunyi kendaraan lewat. Dengan tegas Bung Hatta menolak karena tak ingin mengorbankan kepentingan orang banyak. Begitulah sikap pemimpin rakyat tulen, seorang guru bangsa yang semestinya diteladani dan ditiru.
KH Agus Salim adalah seorang guru bangsa yang teguh memelihara semangat kerakyatan, suhu dari banyak pejuang dan pemimpin bangsa kita, yang oleh Bung Karno dijuluki ”The Grand Old Man”. Sesepuh agung ini pernah menjadi anggota Volksraad, dewan rakyat yang dibentuk Hindia Belanda. Penunjukan ini berkaitan dengan kedudukan beliau sebagai pemimpin Syarikat Islam, partai politik yang besar pengaruh dan banyak anggotanya. Kalau bepergian, beliau selalu naik kereta api kelas 3. Ketika ditanya mengapa selalu naik kereta api kelas 3, dengan enteng beliau menjawab, ”Karena tidak ada kelas 4.”
Guru bangsa lain dalam pergerakan nasional adalah H Umar Said Cokroaminoto. Beliau juga guru dari tokoh-tokoh pergerakan kebangsaan seperti Bung Karno, Semaun, Alimin, Muso dan Kartosuwiryo. Seorang pemimpin tertinggi Syarikat Islam yang mendapat julukan ”The Uncrowned King of Java”, raja Jawa yang tidak bermahkota. Beliau juga pernah jadi anggota Volksraad. Menurut cerita Natsir, kalau bepergian, Cokroaminoto selalu membawa tempat duduk lipat karena sering tidak dapat tempat duduk. Mereka memilih berada bersama rakyat banyak, tidak di tempat istimewa yang terpisah dari masyarakat rendah. Pemimpin rakyat sejati selalu berada di tengah rakyat.
Pada tahun 1950-an dan 1960-an kita tidak mendengar keluhan masyarakat tentang kemalasan para anggota parlemen kita, padahal fasilitas yang mereka dapatkan sangat sederhana. Mereka tidak melalaikan tugas utama mereka selaku wakil rakyat. Mereka paham dan menghayati kewajiban kenegaraan mereka dan tidak merasa perlu jalan-jalan ke negara- negara lain atas nama studi banding. Bangsa kita saat itu juga tidak pernah menyaksikan kursi kosong, anggota Dewan yang tidur, atau mengobrol sendiri.
Bukan tokoh karbitan
Kesederhanaan tampak nyata dari penampilan mereka. Pakaian tak beda dengan rakyat kebanyakan. Rumah pun tidak mewah dan terbuka bagi rakyat yang ingin menemui untuk menyampaikan aspirasi. Mereka hidup apa adanya dan justru dari kesederhanaan itu mereka berwibawa dan disegani. Karena integritas moral terjaga, mereka dipercaya dan untuk dipilih tak perlu politik uang. Mereka tidak perlu tim sukses, tim hore, dan berbagai tim lain karena itu tak hanya menggambarkan ketidakpercayaan diri, tetapi juga mencerminkan nafsu kuasa yang kalau perlu menghalalkan segala cara. Hal ini kita saksikan dalam pemilu tahun 1955.
Sangat menyedihkan, apa yang kita saksikan akhir-akhir ini adalah sebuah gambaran betapa kebanyakan politisi kita bukanlah tokoh publik idealis yang mempunyai integritas moral. Yang kita saksikan adalah sikap serakah yang tidak punya rasa malu. Akhirnya, ada baiknya kita mengingat kembali peringatan salah seorang pendiri negara ini, almarhum Sutarjo Kartohadikusumo, ketika memberikan tanggapan atas pidato lahirnya Pancasila yang disampaikan Bung Karno pada 1 Juni 1945. Beliau mengingatkan kepada calon pemegang pemerintahan negara yang akan lahir ”supaya suka memelihara kemerdekaan batin, yaitu merdeka terhadap hawa nafsunya sendiri”. Peringatan sekaligus kekhawatiran. Dan, kekhawatiran pendahulu kita itu kini merupakan kenyataan.
Djohan Effendi Aktivis Lintas Agama dan Kepercayaan

Involusi Reformasi

Kompas, Jumat, 17 September 2010 | 03:20 WIB
Yonky Karman

Reformasi dalam kehidupan berbangsa memberi harapan baru untuk masa depan negara yang lebih berdaulat, adil, dan makmur. Demokratisasi memperpendek rentang kontrol antara yang diperintah dan yang memerintah, mempermudah koreksi terhadap wakil (legislatif) dan pelayan rakyat (eksekutif) yang salah menerjemahkan kehendak rakyat.
Usia demokrasi di Indonesia baru seumur jagung, tetapi sudah kehilangan gereget menyejahterakan rakyat. Rakyat (demos) hanya jadi kuda tunggangan petualang demokrasi. Penguatan rakyat dan wakilnya di parlemen belum menemukan keseimbangan baru. Otoritarianisme sedang mengambil bentuk baru dengan modus dan pelaku berbeda. Reformasi merosot dan perkembangannya berjalan mundur.
Penuaan demokrasi
Penguatan daya tawar masyarakat sipil mengambil bentuk anarki di tengah demoralisasi dan ketidaktegasan penegak hukum. Massa memperjuangkan aspirasi dengan bergerak di luar jalur hukum. Pemerintah mendelegasikan tugas pengamanan kepada organisasi massa dan menutup mata atas potensi tindak kekerasan yang (bakal) terjadi. Indonesia lebih mirip negara preman daripada negara hukum.
Penguatan daya tawar parlemen dimanipulasi untuk kepentingan partai dan kenikmatan wakil rakyat. Daya dengar dari wakil rakyat menurun. Rakyat sampai memanjat gedung wakil rakyat untuk menyampaikan pesan tertulis besar-besar pada atap gedung. Pintu hati wakil rakyat tertutup. Daya lihatnya menurun karena miopia politik, tersandera kepentingan politik transaksional.
Pemerintah Indonesia dibentuk untuk ”melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Rakyat dan Tanah Air dipertahankan dengan darah. Namun, nyawa semakin murah di tengah harga yang melambung. Pemerintah tak peduli dengan kesejahteraan buruh migran (TKI). Mereka diperas secara legal, melalui keberadaan terminal khusus dan berbagai pungutan yang memberatkan.
Pemerintah asing menangkap sinyal ketidakpedulian Pemerintah Indonesia yang ”menjual” murah sumber daya manusia secara massal. TKI di luar negeri pun diperlakukan sewenang-wenang dan banyak yang dijatuhi vonis hukuman mati. Daripada bekerja keras menggerakkan sektor riil yang padat karya, pemerintah memelihara ketergantungan dan merasa berutang budi kepada Malaysia.
Betapa malang rakyat Indonesia yang negerinya kaya, tetapi pemimpinnya sibuk dengan kekuasaan dan kenyamanan. Pejabat tidak suka meninjau langsung ketidakberesan yang terjadi di lapangan. Dalam politik pencitraan, pernak-pernik demokrasi lebih penting daripada substansinya. Penguasa menjadi reaktif saat citranya tercoreng, tetapi bergeming dengan penderitaan rakyat.
Penguasa dilindungi dari mendengar langsung jeritan rakyat. Aspirasi jutaan anak Indonesia yang kurang beruntung tak sempat dibacakan di depan Presiden dalam peringatan Hari Anak Nasional Indonesia yang lalu, meski tadinya dijatahkan waktu lima menit untuk membaca Deklarasi Suara Anak Indonesia. Bawahan dipertahankan sejauh mampu menjaga perasaan atasan meski wanprestasi.
Pejabat tidak suka melihat borok di tubuh sendiri. Buruk muka, cermin dibelah. Bandul bergerak dari eksekutif yang terlalu kuat ke pemerintah yang lemah dan kurang berwibawa. Pemimpin terlalu banyak mengimbau dan imbauannya tidak berwibawa. Penuaan demokrasi menghasilkan pemerintah yang tidak tegas memihak kepentingan nasional.
Negara ritual
Politisi dari lingkar kekuasaan dengan enteng mewacanakan amandemen konstitusi. Dalam praktik, konstitusi yang sudah empat kali diamandemen itu lebih menjadi referensi (written constitution) di persidangan Mahkamah Konstitusi daripada menjadi panduan hidup berbangsa (living constitution). Inti wacana amandemen pun menjadi dangkal saat demokrasi dipakai untuk melanggengkan status quo. Wacana politik kehilangan bobot.
Sulit menemukan sosok penyelenggara negara yang sekaligus pelayan konstitusi yang mau pasang badan demi tegaknya konstitusi. Perilaku politisi sembrono. Buat saja dulu, berapa pun ongkosnya, bagus jelek urusan belakang. Ribuan peraturan daerah dibatalkan tanpa sanksi apa pun bagi legislator dan pemerintah daerah. Pejabat sesumbar berkata akan berdiri di garda depan pemberantasan korupsi. Nyatanya, korupsi dibiarkan merajalela sejauh terkendali.
Pemerintah dan rakyat masih ambivalen menyikapi korupsi. Pejabat korup dilindungi partai dan massa. Lebih manusiawi perlakuan terhadap koruptor daripada pencuri yang tertangkap basah. Legislator pun melontarkan wacana, terpidana korupsi belum tentu koruptor. Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengusut pidana pencucian uang tak didukung.
Daripada mereformasi birokrasi dan mencari pemimpin institusi yang tegas, penguasa cenderung membentuk satuan tugas. Birokrasi menjadi gemuk. Lebih besar lebih baik. Reformasi birokrasi belum menjadi prioritas manajemen pemerintahan. Kepemimpinan politik permisif. Institusi ad hoc yang dibentuk dalam rangka tata kelola pemerintahan dilemahkan saat fungsi kontrolnya menguat.
Ada masalah serius dengan manajemen pemerintahan. Pejabat lebih bermental penyelenggara daripada pengelola kepentingan nasional. Asing berpesta di atas kekayaan negeri dan kemiskinan sebagian besar rakyat. Karena tidak bermentalitas mengurus dan memelihara, Indonesia menjadi sasaran empuk eksploitasi sumber daya alam. Salah urus negara menggejala di seantero negeri. Birokrasi menjadi sumber korupsi dan inefisiensi.
Indonesia sudah puas menjadi anggota G-20. Afrika Selatan, negara berkembang terdepan di Afrika, berambisi menjadi bagian dari kelompok informal Brasil, Rusia, India, dan China (BRIC), untuk menyaingi kelompok tujuh negara maju (G-7). Puluhan negara kaya sumber daya alam di Afrika kini menjadi termiskin dan terbilang negara gagal. Mereka terglobalisasi secara negatif, kehilangan kemandirian politik dan ekonomi.
Yonky Karman Pengajar di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta

Pemimpin, Keberanian, dan Perubahan

Kompas, Senin, 6 September 2010 | 03:10 WIB

Adjie Suradji

Terdapat dua jenis pemimpin cerdas, yaitu pemimpin cerdas saja dan pemimpin cerdas yang bisa membawa perubahan.

Untuk menciptakan perubahan (dalam arti positif), tidak diperlukan pemimpin sangat cerdas sebab kadang kala kecerdasan justru dapat menghambat keberanian. Keberanian jadi satu faktor penting dalam kepemimpinan berkarakter, termasuk keberanian mengambil keputusan dan menghadapi risiko. Kepemimpinan berkarakter risk taker bertentangan dengan ciri-ciri kepemimpinan populis. Pemimpin populis tidak berani mengambil risiko, bekerja menggunakan uang, kekuasaan, dan politik populis atau pencitraan lain.

Indonesia sudah memiliki lima mantan presiden dan tiap presiden menghasilkan perubahannya sendiri-sendiri. Soekarno membawa perubahan besar bagi bangsa ini. Disusul Soeharto, Habibie, Gus Dur, dan Megawati.

Soekarno barangkali telah dilupakan orang, tetapi tidak dengan sebutan Proklamator. Soe- harto dengan Bapak Pembangunan dan perbaikan kehidupan sosial ekonomi rakyat. Habibie dengan teknologinya. Gus Dur dengan pluralisme dan egaliterismenya. Megawati sebagai peletak dasar demokrasi, ratu demokrasi, karena dari lima mantan RI-1, ia yang mengakhiri masa jabatan tanpa kekisruhan. Yang lain, betapapun besar jasanya bagi bangsa dan negara, ada saja yang membuat mereka lengser secara tidak elegan.

Sayang, hingga presiden keenam (SBY), ada hal buruk yang tampaknya belum berubah, yaitu perilaku korup para elite negeri ini. Akankah korupsi jadi warisan abadi? Saatnya SBY menjawab. Slogan yang diusung dalam kampanye politik, isu ”Bersama Kita Bisa” (2004) dan ”Lanjutkan” (2009), seharusnya bisa diimplementasikan secara proporsional.

Artinya, apabila pemerintahan SBY berniat memberantas korupsi, seharusnya fiat justitia pereat mundus—hendaklah hukum ditegakkan—walaupun dunia harus binasa (Ferdinand I, 1503- 1564). Bukan cukup memperkuat hukum (KPK, MK, Pengadilan Tipikor, KY, hingga Satgas Pemberantasan Mafia), korupsi pun hilang. Tepatnya, seolah-olah hilang. Realitasnya, hukum dengan segala perkuatannya di negara yang disebut Indonesia ini hanya mampu membuat berbagai ketentuan hukum, tetapi tak mampu menegakkan.

Quid leges sine moribus (Roma)—apa artinya hukum jika tak disertai moralitas? Apa artinya hukum dengan sedemikian banyak perkuatannya jika moral pejabatnya rendah, berakhlak buruk, dan bermental pencuri, pembohong, dan pemalas?

Keberanian

Meminjam teori Bill Newman tentang elemen penting kepemimpinan, yang membedakan seorang pemimpin sejati dengan seorang manajer biasa adalah keberanian (The 10 Law of Leadership). Keberanian harus didasarkan pada pandangan yang diyakini benar tanpa keraguan dan bersedia menerima risiko apa pun. Seorang pemimpin tanpa keberanian bukan pemimpin sejati. Keberanian dapat timbul dari komitmen visi dan bersandar penuh pada keyakinan atas kebenaran yang diperjuangkan.

Keberanian muncul dari kepribadian kuat, sementara keraguan datang dari kepribadian yang goyah. Kalau keberanian lebih mempertimbangkan aspek kepentingan keselamatan di luar diri pemimpin—kepentingan rakyat—keraguan lebih mementingkan aspek keselamatan diri pemimpin itu sendiri.

Korelasinya dengan keberanian memberantas korupsi, SBY yang dipilih lebih dari 60 persen rakyat kenyataannya masih memimpin seperti sebagaimana para pemimpin yang dulu pernah memimpinnya.

Memang, secara alamiah, individu atau organisasi umumnya akan bersikap konservatif atau tak ingin berubah ketika sedang berada di posisi puncak dan situasi menyenangkan. Namun, dalam konteks korupsi yang kian menggurita, tersisa pertanyaan, apakah SBY hingga 2014 mampu membawa negeri ini betul-betul terbebas dari korupsi?

Pertanyaan lebih substansial: apakah SBY tetap pada komitmen perubahan? Atau justru ide perubahan yang dicanangkan (2004) hanya tinggal slogan kampanye karena ketidaksiapan menerima risiko-risiko perubahan? Terakhir, apakah SBY dapat dipandang sebagai pemimpin yang memiliki tipe kepemimpinan konsisten dalam pengertian teguh dengan karakter dirinya, berani mengambil keputusan berisiko, atau justru menjalankan kepemimpinan populis dengan segala pencitraannya?

Indonesia perlu pemimpin visioner. Pemimpin dengan impian besar, berani membayar harga, dan efektif, dengan birokrasi yang lentur. Tidak ada pemimpin tanpa visi dan tidak ada visi tanpa kesadaran akan perubahan. Perubahan adalah hal tak terelakkan. Sebab, setiap individu, organisasi, dan bangsa yang tumbuh akan selalu ditandai oleh perubahan- perubahan signifikan. Di dunia ini telah lahir beberapa pemimpin negara yang berkarakter dan membawa perubahan bagi negerinya, berani mengambil keputusan berisiko demi menyejahterakan rakyatnya. Mereka adalah Presiden Evo Morales (Bolivia), Ahmadinejad (Iran), dan Hugo Chavez (Venezuela).

Indonesia harus bisa lebih baik. Oleh karena itu, semoga di sisa waktu kepemimpinannya—dengan jargon reformasi gelombang kedua—SBY bisa memberikan iluminasi (pencerahan), artinya pencanangan pemberantasan korupsi bukan sekadar retorika politik untuk menjaga komitmen dalam membangun citranya. Kita berharap, kasus BLBI, Lapindo, Bank Century, dan perilaku penyelenggara negara yang suka mencuri, berbohong, dan malas tidak akan menjadi warisan abadi negeri ini. Sekali lagi, seluruh rakyat Indonesia tetap berharap agar Presiden SBY bisa membawa perubahan signifikan bagi negeri ini.

Adjie Suradji Anggota TNI AU

RI – MALAYSIA

Ketika Mendengar Pidato SBY

Kompas, Minggu, 5 September 2010 | 06:02 WIB

KOMPAS/PAT HENDRANTO

Hubungan baik Indonesia dengan Singapura tetap terjaga setelah hukuman mati terhadap dua personel KKO dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 1968. Bahkan, pada tanggal 28 Mei 1973 Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew menaburkan bunga pada makam Usman dan Harun di Jakarta. Usman dan Harun adalah dua personel KKO yang dihukum mati.

KOMPAS.com – Ketika mendengar pidato yang diberikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (1/9), banyak kalangan yang kecewa. Selain agak terlambat, Presiden pun dianggap bersikap terlalu lembek terhadap Malaysia.

Dalam pidatonya, Presiden mengatakan, ia turut merasakan keprihatinan, kepedulian, bahkan emosi yang dirasakan oleh rakyat Indonesia. Dan, apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang dan ke depan ini sesungguhnya juga cerminan dari keprihatinan kita.

Presiden, dalam kesempatan itu, juga mengajak masyarakat untuk menjauhi tindakan berlebihan, termasuk aksi kekerasan yang hanya akan menambah masalah yang ada.

Menurut Presiden, kedaulatan negara dan keutuhan wilayah adalah kepentingan nasional yang sangat vital. Ditekankan oleh Presiden bahwa pemerintah sangat memahami kepentingan itu dan bekerja sungguh-sungguh untuk menjaga serta menegakkannya.

”Namun, tidak semua permasalahan yang muncul dalam hubungan dengan negara sahabat selalu terkait dengan kedaulatan dan keutuhan wilayah,” ujarnya.

Presiden juga menyinggung banyak hal lain dalam pidatonya. Akan tetapi, apa pun alasan yang dikemukakan oleh Presiden Yudhoyono dalam pidatonya, pada intinya adalah ia menegaskan bahwa ia menempatkan hubungan baik dengan Malaysia sebagai hal yang penting.

Oleh karena itu, persoalan yang terjadi dengan Malaysia pada saat ini harus dijaga agar tidak sampai mengganggu hubungan baik kedua negara.

Situasi yang hampir sama

Situasi yang dialami oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pada saat ini, hampir sama dengan apa yang dihadapi oleh Presiden Soeharto dengan Singapura pada tahun 1968 atau 42 tahun silam. Pada saat itu Singapura memutuskan akan menghukum mati dua personel Korps Komando (KKO), yakni Usman bin Moh Ali dan Harun bin Said, yang tertangkap di negara itu.

Berbagai kalangan di Indonesia, terutama KKO (kini Korps Marinir), langsung bereaksi dengan sangat keras. Namun, Presiden Soeharto langsung maju ke depan dan mengambil kendali.

Soeharto secara terbuka meminta kepada Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew untuk memberikan keringanan hukuman kepada kedua personel KKO itu. Namun, permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Singapura. Menurut pemerintah negara pulau itu, kedua personel KKO tersebut melakukan kegiatan mata-mata serta subversi, dan ancaman hukumannya adalah hukuman mati dengan cara digantung.

Penolakan Singapura itu membuat berbagai kalangan di Indonesia geram dan mendorong pemerintah untuk menyerang Singapura. Dan, dorongan itu menjadi semakin besar ketika pada 17 Oktober 1968 pukul 06.00 Singapura akhirnya melaksanakan hukuman mati tersebut.

Kepulangan jenazah kedua personel KKO itu ke Tanah Air disambut secara besar-besaran dan menjadikan kegeraman terhadap Singapura seperti mendapatkan amunisi, bagai api disiram dengan bensin.

Ketegangan hubungan antara Indonesia dan Singapura meningkat hingga ke titik yang terburuk. Kedutaan Besar Singapura di Jakarta yang terletak di Jalan Indramayu Nomor 28 (waktu itu) diserbu dan dirusak oleh massa mahasiswa dan pemuda. Demikian juga tempat tinggal staf Kedutaan Besar Singapura di Jalan Maluku Nomor 27 dan Jalan Jambu Nomor 15.

Akan tetapi, pada saat itu, Presiden Soeharto tetap menanggapi hukuman mati terhadap dua personel KKO itu dengan kepala dingin dan memilih untuk tidak memenuhi dorongan dari berbagai kalangan untuk menyerang Singapura.

ASEAN, Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara, baru didirikan satu tahun sebelumnya, 8 Agustus 1967. Dan, salah satu tujuan pembentukan ASEAN adalah untuk mewujudkan kawasan Asia Tenggara sebagai kawasan yang damai, makmur, dan bebas dari campur tangan kekuatan asing dari luar kawasan.

Melalui ASEAN, Presiden Soeharto ingin menghapuskan citra ekspansionis yang melekat pada Indonesia sebagai akibat dari kebijakan ”Ganyang Malaysia” yang digagas oleh Presiden Soekarno.

Dengan bergabungnya Indonesia di ASEAN, Presiden Soeharto ingin menunjukkan kepada negara-negara tetangganya bahwa Indonesia adalah negara yang cinta damai.

Ketegangan dengan Singapura itu menjadi ujian bagi Indonesia untuk membuktikan diri kepada negara-negara tetangganya bahwa Indonesia benar-benar sudah berubah.

Pada tahun 1960-an negara-negara tetangga, yang dari segi luas wilayah dan jumlah penduduk sangat kecil, merasa sangat khawatir dengan Indonesia, tetangga raksasanya. Belum lagi, pada masa itu Indonesia memiliki angkatan bersenjata yang terkuat di Asia Tenggara.

Kekhawatiran terhadap Indonesia membuat negara-negara tetangga meminta perlindungan kepada kekuatan-kekuatan asing dari luar kawasan, yang pada masa itu hadir di kawasan.

Dalam kaitan itulah, cara Indonesia menangani ketegangan dengan Singapura itu akan berpengaruh besar terhadap bagaimana negara-negara tetangga kecil itu melihat (mempersepsikan) Indonesia.

Presiden Soeharto sangat memahami situasi itu. Itulah sebabnya Soeharto memilih untuk menghindari perang dan menyelesaikan persoalan dengan Singapura melalui jalur-jalur diplomatik.

Berkat kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh Presiden Soeharto itulah citra Indonesia yang ekspansionis berangsur- angsur hilang tak berbekas.

Dalam 30 tahun terakhir bisa dikatakan bahwa kawasan Asia Tenggara telah berkembang menjadi kawasan yang damai, makmur, dan bebas dari kekuatan asing dari luar kawasan.

Posisi awal

Kini, 42 tahun sesudahnya, Indonesia kembali dihadapkan pada posisi yang sama. Cara Indonesia menangani ketegangan dengan Malaysia akan menentukan bukan hanya pandangan negara tetangga terhadap Indonesia, melainkan juga pandangan dunia internasional.

Negara-negara tetangga yang lain mengikuti dengan saksama bagaimana Indonesia menangani dan menyelesaikan ketegangannya dengan Malaysia. Jika Indonesia tidak dapat mengenda- likan diri dan memilih untuk menggunakan kekerasan terhadap Malaysia, dapat dipastikan Malaysia dan negara-negara tetangga lainnya akan mengundang kekuatan luar kawasan kembali ke kawasan ini.

Dan, jika itu yang terjadi, upaya negara-negara ASEAN, terutama Indonesia, yang selama lebih dari 30 tahun telah menja- dikan kawasan Asia Tenggara bebas dari kekuatan asing, menjadi terancam. Dan, kekuatan asing akan diundang kembali ke kawasan ini.

Apalagi Five Powers Defence Arrangements, yakni Pengaturan Pertahanan Lima Negara antara Malaysia, Singapura, Inggris, Australia, dan Selandia Baru yang ditandatangani pada tahun 1971, belum pernah dicabut.

Setelah kehilangan pangkalan militernya di Filipina pada tahun 1990-an, Armada VII Amerika Serikat seperti kehilangan pijakan di Asia Tenggara. Dalam kaitan itulah, Amerika Serikat mendekati Singapura dan meminta izin untuk menggunakan salah satu pangkalan laut Singapura untuk kepentingan logistik dan perawatan kapal bagi Armada VII. Permintaan Amerika Serikat tersebut segera dipenuhi oleh Singapura.

Jika Singapura merasa keberadaan (eksistensi) negaranya terancam oleh Indonesia, bukan tidak mungkin negara itu akan mengizinkan militer Amerika Serikat untuk hadir lebih dalam.

Sebagai negara yang hidup bertetangga, gesekan mudah sekali timbul. Adalah tugas Indonesia dan setiap negara tetangga untuk menjaga agar gesekan itu tidak berkembang menjadi tidak terkendali dan mengarah kepada perang terbuka.

Namun, hal itu jangan diartikan bahwa Indonesia tidak boleh bersikap tegas terhadap negara tetangganya jika gesekan terjadi.

Protes keras dimungkinkan, dan rasa tidak suka juga dapat diperlihatkan asalkan dilakukan melalui jalur-jalur diplomatik. Penarikan duta besar pun dimungkinkan untuk dilakukan asalkan semua tindakan itu dilakukan secara terukur.

Sayangnya, seperti biasa, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kurang tegas dalam bersikap dan kurang cepat dalam memperlihatkan sikap bahwa ia membela kepentingan rakyat yang dipimpinnya.

Melancarkan perang dengan Malaysia bukanlah tindakan yang bijaksana. Selain memerlukan dana yang sangat besar, juga akan banyak orang yang akan kehilangan nyawanya dengan percuma. Jangan hanya karena merasa lebih besar dan lebih kuat lalu menganggap bahwa perang akan dimenangi dengan mudah.

Bahkan, Amerika Serikat yang merupakan negara adidaya pun sulit mengalahkan Irak yang dalam hitung-hitungan di atas kertas dapat dikalahkan dengan mudah.

Relakah kita membiarkan putra-putra Indonesia kehilangan nyawa di medan perang untuk sebuah urusan yang sesungguhnya dapat diselesaikan melalui jalur-jalur diplomatik? (James Luhulima)

Politik

Aburizal: Hormati Azas Praduga Tak Bersalah

Aburizal juga meminta agar mereka diberi kesempatan melakukan pembelaan.
Eko Priliawito
undefined

Pidato Aburizal Bakrie Terkait bank Century

VIVAnews – Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie menanggapi kabar dugaan keterlibatan mantan anggota DPR dari Fraksi Golkar atas kasus pemilihan Deputi Gubernur Senior BI yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Aburizal mengatakan, terkait hal itu sebaiknya dalam proses hukumnya tetap menghormati prinsip praduga tidak bersalah. “Harus tetap dihormati prinsip praduga tak bersalah. Ini penting,” kata Ical kepada VIVAnews, Rabu 1 September 2010.

Menurutnya, nama-nama yang disebutkan KPK belum bisa disebut bersalah sampai ada ketetapan hukum. Dia juga meminta agar mereka diberi kesempatan melakukan pembelaan.

“Mereka juga harus diberi kesempatan melakukan pembelaan diri,” ujarnya.

Menurut Aburizal, Golkar akan memberikan bantuan hukum kepada kadernya yang sedang mendapat masalah hukum. Dia juga menegaskan jika nantinya mereka tidak terbukti bersalah, maka nama baik mereka juga harus direhabilitasi.

“Nah, jika tidak bersalah, maka harus ada rehabilitasi nama baik mereka,” tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan 26 mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagai tersangka. Mereka diduga menerima suap terkait pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada 2004.

26 Mantan anggota DPR itu berasal dari tiga fraksi, yakni Fraksi Golkar, Fraksi PDI Perjuangan, dan Fraksi PPP.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyangka para mantan anggota DPR itu melanggar ketentuan penyuapan yakni Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) kesatu Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

26 Mantan anggota DPR itu adalah:

Partai Golkar

1. Ahmad Hafiz Zawawi (AHZ) Rp600 juta
2. Marthin Bria Seran (MBS) Rp250 juta
3. Paskah Suzetta (PSz) Rp600 juta
4. Boby Suhardiman (BS) Rp500 juta
5. Antony Zeidra Abidin (AZA) Rp600 juta
6. TM Nurlif (MN) Rp550 juta
7. Asep Ruchimat Sudjana (ARS) Rp150 juta
8. Reza Kamarullah (RK) Rp500 juta
9. Baharuddin Aritonang (BA) Rp350 juta
10. Hengky Baramuli (HB)

PDIP

1. Agus Condro Prayitno (ACP) Rp500 juta
2. Max Moein (MM) Rp500 juta
3. Rusman Lumbantoruan (RL) Rp500 juta
4. Poltak Sitorus (PS) Rp500 juta
5. Williem Tutuarima (WMT) Rp500 juta
6. Panda Nababan (PN) Rp1,45 miliar
7. Engelina Pattiasina (EP) Rp500 juta
8. Muhammad Iqbal (MI) Rp500 juta
9. Budiningsih (B) RP500 juta
10. Jeffrey Tongas Lumban (JT) Rp500 juta
11. Ni Luh Mariani Tirtasari (NLM) Rp500 juta
12. Sutanto Pranoto (SP) Rp600 juta
13. Soewarno (S) Rp500 juta
14. Matheos Pormes (MP) Rp350 juta

PPP

1. Sofyan Usman (SU) Rp250 juta
2. Daniel Tandjung (DT) Rp500 juta.
Dian Widiyanarko

Sumber http://politik.vivanews.com,  Rabu, 1 September 2010, 20:53 WIB,  Laporan: Dian Widiyanarko.

Wow, 26 Mantan Anggota DPR Bakal Jadi Tersangka Baru Kasus Cek Pelawat


REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal menetapkan sekitar 26 tersangka kasus cek pelawat pemilihan deputi gubernur senior Bank Indonesia tahun 2004.

“Akan ada tersangka baru yang diumumkan Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan Bibit Samad Rianto, pukul 14.00 WIB nanti,” ungkap juru bicara KPK Johan Budi SP,Rabu (1/9). Dari informasi sementara, sebanyak 26 orang mantan legislator penerima cek pelawat akan menjadi tersangka baru.

Setelah menggelar beberapa kali ekspose atau gelar perkara, KPK menentukan naik tidaknya kasus ke penyidikan. Dalam tiap ekspos,lanjut Johan, para deputi penyidikan KPK akan memaparkan sejumlah bukti di hadapan pimpinan KPK. Kemudian ditindaklanjuti dengan penentuan status kasus.

Sebelumnya, Pengadilan Tipikor telah memvonis empat tersangka kasus cek pelawat. Mereka anggota DPR RI periode 1999-2004. Yaitu Dudhie Makmun Murod (FPDIP), Udju Djuhaeri (FTNI/Polri), Endin AJ Soefihara (FPPP), dan Hamka Yandhu (FPG).

Mereka telah divonis bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Di persidangan mereka terungkap cek imbalan memilih Miranda Goeltom sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada 2004 itu tak hanya mengalir ke mereka. Sejumlah nama, antara lain, anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Panda Nababan, dan bekas Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang juga bekas anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Paskah Suzetta, disebut menerima suap itu.

Dalam putusannya, hakim juga menyatakan bahwa suap itu dari istri anggota DPR FPKS Adang Daradjatun, Nunun Nurbaetie, yang diserahkan oleh stafnya Arie Malangjudo. Dari perhitungan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK),ada sekitar 480 lembar cek yang beredar di kalangan legislator periode 1999-2004. Cek tersebut senilai total Rp 2,4 miliar.

Sumber http://www.republika.co.id Rabu, 01 September 2010, 12:32 WIB

KPK Tetapkan 26 Tersangka Kasus Travellers Cheque

KPK Tetapkan 26 Tersangka Kasus Travellers Cheque
Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 26 anggota DPR periode 1999-2004 sebagai tersangka kasus travellers cheque (TC) sebagai suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Swaray Goeltom pada 2004.
“Pada pengembangan penyidikan TC, KPK tetapkan 26 tersangka baru dalam dugaan tindak pidana korupsi penerimaan pemberian TC anggota DPR periode 1999-2004,” kata Wakil Ketua KPK Bibit Samad Riyanto di Gedung KPK, Jakarta, Rabu.
Penetapan sebagai tersangka tersebut, ia mengatakan karena berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya berkaitan dengan pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada 2004.
KPK, menurut Bibit, membagi 26 orang tersangka baru tersebut dalam enam kelompok. Kelompok I yakni HY bersama-sama dengan yang berinisial AHZ , MBS (Marthin Bria Seran), PSz (Paskah Suzetta), BS (Boby Suhardiman), AZA (Antony Zeidra Abidin).
Kelompok II yakni HY bersama dengan ARS (Asep Ruchimat Sudjana), RK (Reza Kamarullah), BA (Baharuddin Aritonang), HB (Hengky Baramuli). Kelompok III EAJS bersama dengan DT (Daniel Tandjung) dan SU (Sofyan Usman).
Kelompok IV yakni DMM bersama dengan NLM (Ni Luh Mariani Tirtasari), SP (Sutanto Pranoto), S (Soewarno), MP (Matheos Pormes) . Kelompok V yakni DNM bersama dengan PN (Panda Nababan), EP (Engelina Pattiasina), MI (Muhammad Iqbal), B (Budiningsih), JT (Jeffrey Tongas Lumban).
Dan kelompok VI yakni DMM bersama ACP (Agus Condro Prayitno), MM (Max Moein), RL (Rusman Lumbantoruan), PS (Poltak Sitorus), WMT (Williem Tutuarima).
Bibit mengatakan berdasarkan hasil penyidikan dan fakta di persidangan terhadap terdakwa yang lain dalam kasus yang sama, ditemukan bahwa saat menjadi anggota DPR periode 2004-2009, 26 orang tersebut diduga telah menerima pemberian berupa TC terkait pemilihan Deputi Gubernur Senior BI tahun 2004.
Dalam kasus ini para tersangka disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b, atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sumber Antara – Kamis, 2 September 2010



Metamorfosis Partai Politik
Kompas, Sabtu, 26 Juni 2010 | 03:27 WIB
Oleh Salahuddin Wahid

Munas Partai Keadilan Sejahtera 2010 memutuskan membuka diri bagi pengurus non-Muslim. Walau merupakan penegasan sikap yang diambil di Denpasar 2008, sikap itu tetap menarik perhatian karena dilakukan melalui perubahan AD/ART.

Tanggapan terhadap sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu beragam. Di dalam kalangan PKS ada yang menolak, ada yang menerima. Di luar PKS ada yang menganggap strategi itu tepat, ada juga yang menganggapnya sebagai langkah kontraproduktif. Akan lebih banyak jumlah mereka yang meninggalkan PKS dibandingkan dengan pemilih baru.

Ada yang menilai langkah itu hanya basa-basi demi meningkatkan perolehan suara, bukan perubahan yang bersifat ideologis. Sejarah akan menilai apakah langkah tersebut sungguh-sungguh dan jitu, atau pura-pura dan keliru.

Aspek keagamaan

Para pengamat berpendapat bahwa PKS melakukan transformasi dari partai (paling) kanan menjadi partai tengah. Perubahan itu membuat partai paling kanan saat ini adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan partai paling kiri adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Yang dianggap partai (paling) tengah adalah Partai Golkar dan Partai Demokrat. Seberapa benar penilaian itu dan apa dasarnya dapat dilakukan terhadap dua aspek: sikap terhadap aspirasi keagamaan (Islam) dan kebijakan ekonomi.

Tipologi partai besar berdasarkan Pemilu 1955 menunjukkan adanya partai Islam (Masyumi dan NU), partai nasionalis (PNI), dan partai Marxis (PKI). Perbedaan antara partai itu tampak jelas dan disebut politik aliran. Dalam konstituante, partai-partai Islam menghendaki negara berdasarkan Islam, partai nasionalis mendukung negara berdasarkan Pancasila, dan PKI mendukung Pancasila sebagai taktik.

Dalam masalah kebijakan ekonomi, semua partai mendukung kebijakan Bung Karno yang antimodal asing, terutama PKI yang sangat mendukung keterlibatan penuh negara dalam kegiatan ekonomi. PKI aktif mendorong nasionalisasi perusahaan milik pihak Belanda dan Inggris.

Dalam era Orde Baru, sepuluh partai yang ada dikurangi menjadi tiga dengan PPP sebagai representasi Islam (kanan), PDI sebagai representasi pengikut Bung Karno (kiri), dan Golkar sebagai partai tengah. Menyikapi RUU Perkawinan yang dianggap bertentangan dengan hukum Islam, PPP tegas menolak. Soeharto menerima usul para ulama di bawah pimpinan Rais Aam PBNU KH Bisri Syansuri yang menghendaki UU Perkawinan mengakomodasi ketentuan syariat Islam.

Hanya PDI yang menolak UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan itu. Kita melihat kini tak ada yang menentang keberadaan UU itu, tetapi masih ada suatu hal yang menjadi masalah: apakah pelaku poligami tanpa izin istri pertama harus dihukum? Apakah nikah siri harus dilarang? Partai yang mungkin menentang nikah siri tampaknya hanya PDI-P. Apakah PDI-P dapat dianggap sebagai partai kiri dalam masalah ini dan partai lainnya disebut partai tengah? Atau sebaliknya, PDI-P adalah partai tengah dan partai lain adalah partai kanan?

Semua partai mendukung UU Pornografi, kecuali PDI-P dan Partai Damai Sejahtera. Apakah bisa dianggap bahwa kedua partai itu adalah partai kiri dan yang lain adalah partai tengah? Menyikapi adanya peraturan daerah yang mengandung ketentuan syariat Islam, ternyata bahwa banyak anggota DPRD dari Partai Golkar sebagai pengambil prakarsa. Dapat kita anggap bahwa dalam masalah ini Partai Golkar adalah partai kanan.

Aspek ekonomi

Dalam kebijakan ekonomi, tampaknya semua partai adalah partai kanan. Tidak ada partai tengah, apalagi partai kiri. Indikasinya adalah persetujuan terhadap UU Penanaman Modal Asing yang menyetujui hak guna usaha pihak investor luar negeri selama 90 tahun. UU Sumber Daya Air tahun 2004 yang kurang memihak petani dan UU yang merupakan liberalisasi tata niaga migas adalah indikasi lainnya.

Banyak kebijakan ekonomi yang kurang memihak rakyat, tetapi tak ada partai yang menyerang kebijakan itu. Janji pemerintah tentang ”reforma agraria” untuk para petani tidak ditagih secara serius oleh DPR. Berarti dalam masalah ekonomi, dapat dianggap semua partai adalah partai kanan, termasuk PDI-P. Kebijakan ekonomi Presiden Megawati Soekarnoputri tak banyak berbeda dengan kebijakan sekarang. Boediono sebagai menteri keuangan dengan izin Megawati menjual BCA yang merugikan negara puluhan triliun atas tekanan IMF.

Dalam tataran DPRD, kebijakan kebanyakan kepala daerah dalam penggusuran pedagang tradisional yang jelas tidak memihak rakyat kecil juga didukung oleh semua partai. Gubernur DKI termasuk yang paling tak memihak rakyat dalam kebijakan perpasaran. Semua partai didalam DPRD DKI mendukungnya, jeritan para pedagang tradisional tak mereka dengarkan. Jadi, mereka adalah partai kanan. Perkecualian adalah Wali Kota Solo Jokowi (PDI-P) yang berhasil meremajakan pasar tradisional tanpa menggusur pedagang. Dia sabar berunding dengan para pedagang sampai 50 kali sehingga mencapai kesepakatan. Di DPRD Solo, semua partai adalah partai kiri.

Dari uraian singkat itu, kita melihat bahwa tak mudah memberi label partai kiri, partai tengah, atau partai kanan. Kepartaian di Indonesia sedang mengalami proses metamorfosa menuju bentuk dan tipologi baru. Penerimaan Pancasila oleh NU dan ormas serta orpol Islam telah mengubah secara radikal tipologi partai berdasarkan hasil Pemilu 1955. Suara warga Partai NU dan Masyumi sudah mencair dan tersebar ke banyak partai. Suara PNI tersalur ke PDI-P. Suara warga PKI tidak jelas tersalur ke mana.

Proses penyederhanaan partai dengan menaikkan ambang batas suara dari 2,5 persen menjadi 5 persen (2014) dan mungkin menjadi 7,5 persen (2019) akan mempercepat dan memengaruhi proses metamorfosa itu. PKS yang dianggap sebagai partai yang militan dan kuat garis komandonya tampaknya juga tak bisa menghindari proses metamorfosa itu.

Partai Golkar yang pada era Orde Baru amat kuat masih bisa bertahan, tetapi cenderung menurun. Partai Demokrat yang terlalu mengandalkan tokoh SBY masih harus membuktikan diri sebagai bukan partai musiman. Kalau kelompok dalam PKB tak bisa bersatu, mungkin PKB tak bisa menembus batas minimal itu. DPP PAN yang kini ada oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dinyatakan tak punya dasar hukum dan bertentangan dengan hukum. Kondisi ini juga berpotensi negatif bagi PAN untuk bisa menembus batas minimal 5 persen.

Salahuddin Wahid Pengasuh Pesantren Tebuireng

ORANG DALAM ISTANA
Banyak Hal Baik di Dalam Istana

Dinegatifkan di Luar
Kompas,  Kamis, 26 Agustus 2010 | 03:43 WIB

Di suatu tempat tidak jauh dari kompleks Istana Kepresidenan di sebelah utara Tugu Monas, Jakarta, Rabu (25/8) malam, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Politik Daniel Sparringa duduk santai minum air putih bersama wartawan.

Sosiolog dari Universitas Airlangga, Surabaya, ini seorang pendengar yang baik. Ia tak banyak mengeluarkan kalimat apologi atau pembelaan naif tentang berbagai macam kritik yang disampaikan ke Istana.

”Silakan, Mas, kalau ada unek-unek (keluhan), mungkin saya bisa menyampaikan kepada yang berwenang di Istana atau mungkin kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono,” ujar pengamat politik yang sebelum ini banyak menulis artikel di sejumlah surat kabar di Jakarta dan Surabaya itu.

Sekarang Mas Daniel berubah, tidak pernah bicara atau menulis tentang situasi sosial di negeri ini? ”Memang selama sembilan bulan ini saya menempatkan diri sebagai juru dengar dan juru amat atau pengamat saja. Akan tetapi, mungkin saat ini rasanya sudah waktunya saya akan bicara juga kepada teman-teman wartawan,” ujar lulusan S-3 Flinders University, Australia (1997), itu.

Menurut orang Sidoarjo, Jawa Timur, ini, selama sembilan bulan terakhir ini, kesenjangan antara apa yang diperbuat Istana dan asumsi sebagian orang atau sebagian pekerja media massa cukup menganga. ”Banyak kebijakan dan apa yang diusahakan oleh pusat pemerintahan Indonesia ini tersebar negatif di luar Istana,” ujar Daniel.

Ketika berbincang-bincang dengan orang yang sering membuat konsep untuk pidato presiden ini, angan-angan wartawan melayang pada seorang wanita bermata belok indah yang baru-baru ini mewawancarai orang-orang yang pernah bergaul dengan suasana Istana dalam acara ”Di Balik Tirai Istana”. Dia adalah Najwa Shihab. ”Saya kenal Pak Daniel. Dia adalah salah satu sisi positif Istana, terbuka, mudah dihubungi, dan bisa menjelaskan masalah secara runut dan amat jelas,” ujar Najwa.

Titik harapan

Lamunan tentang Najwa terpotong ketika Daniel bicara tentang sosok Presiden Yudhoyono yang sekarang dia kagumi dan merupakan salah satu titik harapan memperbaiki negeri ini. ”Saya akan memastikan Istana untuk membangun komunikasi yang lebih human antara media massa dan Presiden. Mungkin dari hal-hal kecil yang kelihatannya remeh atau membuang waktu, tetapi bisa meletakkan proporsinya,” ujarnya.

Tentang SBY, Daniel mengatakan, ”Saya pernah bicara dengan seorang profesor sosiologi yang mengatakan, SBY ini punya pemikiran sosiologis yang sangat mengesankan dan menawan….” (OSD)

Membangun Budaya Demokrasi

Anas Urbaningrum, foto www. detik.com


Senin, 17 Mei ’10 07:26, dibaca 1705 kali, http://www.detik.com

Tulisan sederhana ini merupakan akumulasi pengalaman, pengamatan dan perenungan terhadap perjalanan politik Indonesia.

Alhamdulillah, saya mendapatkan kesempatan untuk berada dan berperan dalam beberapa peristiwa yang menjadi tonggak penting sejarah Indonesia. Ketika Reformasi 1998 bergulir, saya adalah ketua umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI); dilanjutkan dengan tugas sebagai Tim Tujuh yang melakukan revisi paket undang-undang politik, yang merupakan tuntutan Reformasi saat itu; lalu Tim Sebelas dan menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pemilu tahun 2004; lalu menjadi ketua Partai Demokrat pada Pemilu tahun 2009.

Seorang teman bergurau bahwa jika diibaratkan dalam olah raga sepak bola, pengalaman saya dalam Pemilu dimulai dari menjadi wasit, baru kemudian menjadi pemain; dari tukang semprit, menjadi pihak yang bisa saja disemprit dan mendapat kartu kuning jika melakukan kesalahan. Namun saya bersyukur dan berbesar hati ketika, bersama bangsa ini, saya mendapati Pemilu 2009 telah berjalan damai dan demokratis, serta menghasilkan pemerintahan yang legitimate.

Ketika saya, berdiskusi dengan beberapa teman dan mulai menuangkan gagasan ke dalam tulisan ini, perenungan saya mengembara jauh tidak hanya ke masa gerakan mahasiswa, reformasi, atau kehidupan politik selama sekitar lima belas tahun belakangan ini, tapi juga ke masa kecil saya.

Saya dilahirkan dan tumbuh di sebuah desa kecil bernama Ngaglik, di Srengat, Blitar. Desa sederhana dengan budaya Nahdhatul Ulama (NU) yang kental. Di waktu kecil dan remaja, pelan-pelan saya belajar tentang “tindakan” dari orang tua saya.

Bapak saya seorang guru Pendidikan Guru Agama yang juga melayani masyarakat sekitar dengan menjadi “ustadz kampung” sambil tetap meluangkan waktu untuk bertani kecil-kecilan. Bapak dan Ibu saya pendiam. Saya lebih sering belajar dari contoh-contoh bagaimana beliau berdua bersikap dan berperilaku.

Jarang sekali Bapak menasihati saya secara langsung. Ada satu yang saya ingat sampai sekarang, yaitu ketika saya akan berangkat ke Surabaya,pergi dari desa ke kota untuk kuliah di Universitas Airlangga. Intinya bapak saya berpesan: jangan pernah takut dengan bayang-bayangmu sendiri. Substansinya adalah bahwa hidup harus optimis dan jangan dibayangi ketakutan.

Dari bapak juga saya mulai belajar ilmu-ilmu sosial. Kebetulan beliau punya koleksi buku yang sedikit lebih banyak dari orang-orang di kampung saya. Sejak kecil saya mencuri-curi membaca majalah Panji Masyarakat. Awalnya saya anggap hal itu biasa saja. Baru belakangan saya bisa melihat teladan toleransi atas keragaman dari bapak saya: seorang NU yang dengan setia dan tekun berlangganan dan membaca majalah “milik” Muhammadiyah. Hal tersebut mungkin sepele pada saat ini, tapi di tahun 1970-an hingga 1980-an, “kontradiksi” itu adalah hal yang luar biasa, dan berkesan bagi saya. Ini merasuk dalam hari-hari saya.

Berpolitik dengan Gagasan: Insiprasi dari Cak Nur

Pidato ini adalah sebuah ikhtiar sederhana untuk melanjutkan dan menguatkan tradisi yang relatif baru dalam politik Indonesia, yaitu “berpolitik dengan gagasan.”

Saya mendengar konsep ini dari almarhum Nurcholish Madjid. Kita ingat bahwa pada tahun 2004 Cak Nur sempat menyatakan kesediaannya untuk dicalonkan menjadi presiden. Sebagaimana kita ketahui, usahanya untuk dicalonkan menjadi presiden tidak berhasil, namun sumbangan Cak Nur dalam pengayaan demokrasi dan politik akan selalu kita hargai.

Pada waktu itu, Cak Nur menyusun platform “Membangun Kembali Indonesia” yang berisi sepuluh butir tawaran Cak Nur kepada kelompok dan partai politik. Mulai dari tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, kesejahteraan tentara dan polisi hingga keadilan dalam memperoleh pendidikan. Belakangan platform ini dibukukan dalam opus magnum beliau yang berjudul “Indonesia Kita.”

Dalam satu kesempatan saya berbincang dengan beliau, sebelum beliau sakit dan berpulang ke rahmatullah, saya mendapatkan inspirasi ketika dijelaskan betapa Cak Nur sadar betul dirinya akan sulit dicalonkan menjadi presiden, Namun, status barunya sebagai semacam “calon presiden independen” pada waktu itu membuat suara beliau semakin nyaring dan mendapat perhatian dari publik.  Di situlah Cak Nur menggunakan momentum itu untuk menggulirkan gagasan-gagasan politik dan demokrasi. Di situ pula beliau menjelaskan pentingnya berpolitik dengan tawaran gagasan sehingga ketika publik, kelompok atau orang-per-orang mendukung seorang calon, atau memilih suatu partai politik, dukungan dan pilihan tersebut bukan berdasarkan uang atau, sebaliknya ketakutan karena ancaman dan intimidasi, tapi berdasarkan penerimaan terhadap gagasan yang ditawarkan.

Lebih lanjut dari berpolitik dengan gagasan adalah “berpolitik dengan tindakan.” Pilihan saya masuk ke dalam partai politik adalah untuk mewujudkan dan mendialogkan gagasan-gagasan saya. Dalam konteks berikhtiar dan berkontribusi bagi bangsa, saya melihat politik merupakan sarana pengabdian yang paling efektif dalam mewujudkan gagasan-gagasan saya.

Ketika saya sedang merenung untuk mengambil keputusan masuk partai politik, saya teringat akan rumusan dua orang pemikir politik. “rausyan fikr” yang disampaikan oleh Ali Shariati. Menurut Shariati, rausyan fikr adalah orang yang sadar akan keadaan manusia (human condition) di masanya, serta setting kesejarahan dan kemasyarakatannya. Ia menerima rasa tanggung jawab sosial. Rausyan fikr mampu menumbuhkan rasa tangung jawab dan kesadaran untuk memberi arahan

Kata rausyan fikr berasal bahasa Persia yang artinya “pemikir yang tercerahkan.” Rausyan fikr berbeda dengan ilmuwan. Ilmuwan hanya menampilkan fakta sebagaimana adanya; rausyan fikr memberikan penilaian seharusnya. Ilmuwan berbicara dengan bahasa universal; rausyan fikr berbicara dengan bahasa kaumnya. Ilmuwan bersikap netral dalam menjalankan pekerjaannya; rausyan fikr harus melibatkan diri pada apa yang ia percayai.

Konsep rausyan fikr sebenarnya beresonansi dengan apa yang digambarkan oleh pemikir politik Italia Antonio Gramsci sebagai “intelektual organik.” Dalam catatan-catatan politik yang ditulisnya ketika di penjara, Gramsci membedakan dua tipe intelektual, yaitu intelektual tradisional dan intelektual organik. Intelektual tradisional adalah para intelektual yang menganggap diri mereka otonom dari kelas sosial mereka, dan mencoba untuk menempatkan diri mereka ke dalam sebuah kontinuitas historis di atas dan di luar perubahan sosial-politik. Bagi Gramsci, inilah kesalahan intelektual tradisonal yang berjarak  dan karenanya dianggap Gramsci mementingkan dirinya sendiri. Mereka mengingkari fakta historis ketertindasan dan seakan-akan memberikan keyakinan akan kemerdekaan termasuk di dalamnya menciptakan ideologi, yang umumnya cenderung idealis, untuk menutupi kenyataan akan ide-ide mereka yang sudah usang.

Gramsci melihat kaum intelektual organik secara lebih sosiologis. Intelektual organik mengartikulasikan kesadaran kolektif dari kelas mereka dalam wilayah sosial, politik dan ekonomi. Menurut Gramsci, tugas-tugas dari intelektual organik adalah melahirkan aspirasi-aspirasi rakyat dan mewujudkan potensi yang secara inheren telah ada dalam kelompok sosialnya. Hubungan erat antara kaum intelektual organik dengan kelas mereka merupakan sebuah proses yang dialektis: mereka melahirkan bentuk dari pengalaman kelas dan pada saat bersamaan menanamkan kesadaran kepada rakyat.

Penjelasan di atas tidak dimaksudkan untuk menepuk dada bahwa saya adalah “rausyan fikr”, bahwa saya adalah “intelektual organic”. Bukan!. Namun, inspirasi dari Cak Nur, ditambah lecutan pemikiran dari Ali Shariati dan Gramsci, telah membawa saya untuk menjatuhkan pilihan mengabdikan hidup dalam politik, dan bukan politik untuk hidup.

Pidato ini saya cetak menjadi buku sederhana untuk melanjutkan tradisi berwacana yang sudah lama dijalankan oleh para founding fathers bangsa ini, Bung Karno, Bung Hatta, Sjahrir, para pemikir seperti Tan Malaka, Soedjatmoko, bahkan Kartini, yang menuangkan pemikirannya melalui korespondensi. Pada waktu itu mereka menggunakan surat menyurat dan forum-forum diskusi. Jaman sekarang, selain saya cetak menjadi buku sederhana, tulisan ini akan saya posting di blog saya www.bunganas.com dan diskusi dapat kita lanjutkan lewat Facebook dan twitter. Berbagi layaknya founding fathers kita dalam perangkat jaman yang berbeda.

Inilah inspirasi mengapa saya dengan penuh kerendahan hati mengundang kehadiran Bapak, Ibu dan Saudara dan Sahabat sekalian, untuk memperkuat tradisi berpolitik dengan gagasan dan menggunakan kesempatan berkumpul yang sangat membahagiakan ini untuk berbagi tentang gagasan-gagasan politik saya.

Demokrasi Yang Produktif

Demokrasi adalah pilihan masyarakat modern untuk menyelenggarakan kehidupan bersama. Demokrasi merupakan hasil pengalaman berabad-abad berbagai peradaban dalam mengelola kepentingan dan kesejahteraan masyarakatnya dalam kerangka kontrak sosial.

Demokrasi menjadi sistem karena di dalam demokrasilah kepentingan kehidupan bersama dikelola. Sebagai sistem, demokrasi memiliki tiga elemen utama, yaitu: input, proses, dan output.

Input dari demokrasi tentulah aspirasi, partisipasi publik dan, dalam bentuk yang formal, suara (vote). Input inilah yang diolah dalam proses demokrasi politik yang berupa agregasi dan kondensasi informasi, pilihan serta preferensi induvidu. Proses tersebut akan menghasilkan output berupa pengelolaan kehidupan bersama yang memberi manfaat untuk semua.

Proses demokrasi ini harus dijaga dari distorsi serta harus dipastikan dapat menghasilkan output sesuai dengan yang diharapkan. Proses yang terdistorsi atau proses demokrasi yang gagal dapat berujung pada dua (2) skenario:

(1)        tidak ada output, seperti yang terjadi di jaman Presiden Soekarno, dimana dinamika politik ideologi gagal mewujudkan kesejahteraan rakyat;

(2)        ada output, tapi tidak baik untuk rakyat; seperti yang terjadi di jaman Presiden Soeharto, dimana kesejahteraan hanya dinikmati oleh sebagian orang dan banyak terjadi deteriorisasi kebebasan politik.

Dengan kerangka tersebut, saya ingin menggulirkan suatu diskusi tentang demokrasi yang produktif, sebagai hasil dari pengelolaan input, proses dan output yang terjaga, baik oleh sistem, maupun oleh etika politik. Demokrasi yang produktif adalah demokrasi yang mampi memecahkan masalah.

Partai politik merupakan pilar penting dalam mewujudkan demokrasi yang produktif. Partai politik menjadi kanal aspirasi publik ke dalam sistem dan saluran informasi dari sistem politik ke ranah masyarakat.

Partai politik adalah lini terdepan dari sistem politik yang berhadapan dengan publik. Sudah waktunya partai politik memberi porsi yang seimbang antara masalah-masalah nasional dan lokal. Justru partai politik mesti makin tertarik untuk merespon kebutuhan-kebutuhan lokal. Harusnya ada insentif ketika partai politik mampu menyelesaikan masalah lokal, tapi sekarang kita kerap menyaksikan betapa yang mampu menyelesaikan keinginan elitelah yang diberi insentif

Contohnya, dalam perumusan kebijakan publik. Partai politik seharusnya menjadi kanal aspirasi publik dan memberikan informasi, bukannya malah menjadi kasino tempat kebijakan publik dirumuskan di ruang tertutup dan rentan terhadap intervensi vested interest.

Partai politik dengan komitmen untuk mengembangkan kemampuan permasalahan lokal akan memberi ruang bagi tumbuhnya pemimpin-pemimpin politik yang “berkeringat,” berakar dan merintis dari bawah. Dengan kesadaran itu, partai politik juga akan mengembangkan meritokrasi sebagai pilihan rasional untuk mewujudkan demokrasi yang produktif.

Beranjak dari kerangka itu pula, pemimpin politik dalam demokrasi yang produktif harus memiliki dua (2) klasifikasi, yaitu

(1)        kualifikasi politis, ini adalah kualifikasi dimana seorang pemimpin politik harus akseptabel. Akseptabilitas kepemimpinan merupakan hasil yang didapat dari integritas, moralitas, kompetensi dan penerimaan terhadap pluralitas bangsa. Pemimpin politik haruslah memiliki catatan moralitas yang baik, integritas yang tidak cacat, kompetensi yang dapat diandalkan, dan-yang tidak kalah penting-kesadaran akan fakta bahwa Indonesia adalah sebuah negara dengan keragaman dalam hampir seluruh aspek kehidupannya. Kualifikasi politis ini akan membangun legitimasi politik seorang pemimpin;

(2)        kualifikasi teknis, berkaitan dengan begaimana kepercayaan publik dikelola dan diwujudkan dalam kinerja nyata kepemimpinan politik. Kemampuan teknis adalah kapabilitas manajerial untuk menggerakan sumber daya yang dimilikinya dan dalam bentuknya yang formal, mampu mengelola organisasi partai hingga pemerintahan. Pengalaman berorganisasi yang melatih kemampuan seseorang untuk mengomunikasikan visi, menyinergikan kekuatan dan memediasi konflik sangat relevan di sini.

Dua kualifikasi di atas tidak terpisahkan dan komplementer. Tanpa kualifikasi teknis, kualifikasi politis seorang pemimpin akan tergerus karena kegagalan mewujudkan kinerja yang efektif. Namun, kecakapan memimpin dan mengelola organisasi tidak bermakna jika pemimpin tersebut tidak menunjukan integritas dan tidak memiliki akseptabilitas. Tidak mungkin sebuah kepemimpinan politik berjalan tanpa kepercayaan dari konstituennya.

Pemimpin dengan dua kualifikasi di atas hanya lahir dari proses yang panjang, bukan “karbitan.” Kematangan kualifikasi politis baru bisa dimiliki setelah melalui proses pembuktian legitimasi dalam dimensi integritas, moralitas, kompetensi dan kapabilitas politik.

Kualifikasi teknis, meski dapat dipelajari, juga tidak bisa diperoleh secara instan. Kemampunan menata dan mengelola politik tidak hanya mengacu pada aspek teoretik. Dibutuhkan pengalaman langsung di lapangan untuk menguji kapabilitas seorang calon pemimpin.

Itulah kerangka besar dari demokrasi yang modern yang produktif, demokrasi yang mampu menyelesaikan masalah dan mewujudkan kesejahteraan, yang bersendikan pada partai politik yang berkomitmen untuk merespon permasalahan lokal yang mampu melahirkan pemimpin yang berakar dengan kualifikasi teknis dan politis yang memadai.

Budaya Demokrasi

Saya akan melengkapi pembahasan mengenai demokrasi sebagai sistem dengan urgensi membangun budaya politik. Lebih jauh lagi, saya mengusulkan masalah perubahan budaya sebagai agenda perubahan dan perbaikan politik Indonesia ke depan.

Perubahan politik tidak boleh berhenti hanya dalam dimensi perubahan struktur politik, apalagi semata perubahan elit. Perubahan struktur, apalagi dalam tataran formal, adalah perubahan yang dapat dengan cepat dilakukan. Perubahan elit juga memiliki dimensi waktu yang dapat diprediksi. Namun, tanpa perubahan budaya, kurva belajar perpolitikan Indonesia akan mandek.

Dalam literatur ilmu politik, istilah “budaya politik” terutama mengacu pada: orientasi politik, sikap terhadap sistem politik dan bagian-bagiannya, serta sikap terhadap peranan individu (diri kita sendiri) dalam sistem tersebut. Pengertian budaya politik juga mengacu pada dua tingkat orientasi politik, yaitu sistem dan individu.

Budaya politik suatu masyarakat sangat dipengaruhi oleh struktur politik, sedangkan daya operasional suatu struktur politik sangat ditentukan oleh konteks kultural tempat struktur itu berada.

Saya membaca blog teman saya Philips J. Vermonte¸ peneliti CSIS  yang sedang menempuh studi doktoral di Northern Illinois University, AS. Dalam salah satu posting-nya yang membahas budaya politik Philips menjelaskan betapa dalam bidang comparative politics, kajian budaya politik memang sempat tertinggal. Padahal, di masa jaya bidang studi comparative politics tahun 1950-an dan 1960-an, penekanan kajiannya lebih banyak pada budaya politik. Agaknya karena di masa-masa itu kajian comparative politics amat di dominasi paradigma modernisasi, dimana persoalan budaya politik dianggap merupakan bagian inheren dari proyek modernisasi.

Menurut Philips, kajian budaya politik kemudian ditinggalkan karena beberapa sebab. Sebab pertama, konsep budaya politik terlalu abstrak. Persoalan yang ditimbulkan dari abstraknya konsep budaya politik ini antara lain adalah persoalan menentukan unit analisa. Atribut budaya politik harus diasosiasikan pada level mana: kultur individu, kelompok atau negara? Jika pada tingkatan individu, apakah dia bisa digeneralisasi? Jika pada level negara, apakah dia mencerminkan individu? Apabila diletakkan dalam konteks kelompok (etnis atau religius, misalnya), bagaimana menjelaskan variasi kultur kelompok yang satu dengan yang lainnya? Persoalan kedua yang ditimbulkan karena sifatnya yang terlalu abstrak adalah variabel budaya sering diperlakukan sebagai variabel residu. Artinya, variabel kultur menjadi the last resort, kalau variabel lain tidak mampu menjelaskan sebuah fenomena. Alias, jika sudah mentok dan otak sudah malas berpikir, tinggal bilang: “yah, memang sudah budayanya begitu.”

Sebab kedua ia ditinggalkan adalah karena budaya politik selalu dikaitkan dengan political correctness. Artinya, budaya politik cenderung dijadikan alat untuk menyalahkan keadaan. Misalnya, bila sebuah masyarakat gagal membangun demokrasi, maka budaya dijadikan kambing hitam latar belakang gagalnya demokrasi itu.

Philips kemudian menjelaskan bahwa sejak tahun 1990-an, kajian budaya politik kembali mendapat perhatian dari para comparativists. Ada beberapa penyebabnya, diantaranya adalah mulai tersedianya data set global mengenai budaya, seperti data dari World Value Survey. Tersedianya data set ini memungkinkan budaya politik dikaji secara lebih saintifik dengan dukungan data empirik. Sehingga, kajian budaya politik tidak lagi menjadi kajian yang vague dan abstrak.

Dari ranah pembahasan akademik di atas, saya ingin membawanya ke dalam ranah praktis politik di Indonesia. Pertanyaannya: Mengapa budaya?

Dalam kesempatan ini saya menggunakan sebuah analogi: budaya adalah adalah kotak perkakas (toolbox) yang dimiliki oleh sebuah masyarakat untuk menyelesaikan masalah. Jika ingin memasang paku kita menggunakan palu, jika ingin memasang sekerup kita menggunakan obeng. Semua perkakas itu ada di dalam toolbox kita. Kesatuan instrumen pemecahan masalah dalam suatu kelompok atau masyarakat inilah yang saya tempatkan sebagai budaya.

Dalam konteks politik, kita tentu menginginkan agar kotak itu berisi perkakas yang sesuai dengan kebutuhan dan kepercayaan kita. Kita ingin agar kotak itu berisi instrumen yang sejalan dengan nilai-nilai demokrasi. Sebaliknya, kita tidak menginginkan instrumen tersebut berwujud paternalisme, kekerasan, politik uang, atau nilai-nilai lain yang tidak sesuai dengan hakikat kemanusiaan dan demokrasi.

Jika kita merunut sejarah politik, kita dapat membandingkan isi kotak perkakas bangsa dalam menyelesaikan permasalahannya. Dulu, pada masa kerajaan nusantara, paternalisme, atau bahkan feodalisme, adalah perkakas yang efektif, karena hubungan pemimpin dan rakyat ditundukkan di bawah klaim-klaim irasional, seperti keturunan hingga wakil Tuhan. Di masa yang lain, kita menyaksikan koersi dan hegemoni menjadi perangkat politik yang beroperasi dalam menyelesaikan masalah politik.

Perjalanan waktu membuktikan bahwa instrumen-instrumen tersebut, dalam contoh ini saya pilih paternalisme dan kekerasan, bukan saja secara normatif absolut kedua hal tersebut buruk, karena mensubordinasikan kemanusiaan yang hakiki, namun juga terbukti tidak mampu menyelesaikan masalah di dalam masyarakat.

Masalah-masalah yang dihadapi Indonesia kontemporer sudah berkembang menjadi begitu kompleks dan tidak bisa diselesaikan dengan perkakas-perkakas lama. Masalah keragaman bangsa kita, misalnya, tidak bisa diselesaikan dengan koersi dan kekerasan, sementara paternalism dan budaya oligarkis terbukti menghasilkan ketimpangan dan sumbatan aspirasi.

Seringkali kita terjebak dalam sikap “taken for granted” ketika berhadapan dengan budaya politik. Dalam menghadapi korupsi dan ketidakefektifan birokrasi, misalnya, dengan cepat kita menuding budaya. Persis seperti yang diuraikan Philips tentang budaya sebagai “variabel residu” ketika menjelaskan suatu fenomena politik.

Budaya, yang kita ambil dari kata dalam bahasa Sanskerta, memiliki dua elemen penting, yaitu “budi” (akal) dan “daya” (kemampuan melakukan tindakan). Jadi, bisa kita simpulkan bahwa, budaya demokrasi adalah hasil dari suatu proses dimana setiap manusia memiliki pemikiran dan kemampuan melakukan tindakan politik yang didasarkan pada penghargaan terhadap persamaan hak, kebebasan, keteraturan bersama dan keragaman.

Budaya demokrasi akan memungkinkan semua orang berkontribusi menjaga kelangsungan hidup sistem. Dalam mengkaji dan mengembangkan budaya demokrasi, kita harus memasukan unsur kearifan lokal tempat demokrasi tersebut berkembang. Kita mencatat betapa para bapak bangsa kita, Bung Karno, Bung Hatta, Natsir, Sjahrir, Tan Malaka, begitu intens mendialogkan narasi-narasi besar universal dengan kondisi dan konteks lokal. Persentuhan mereka dengan filsafat politik Barat, dan perenungan atas kondisi bangsa yang terjajah, tidak saja melahirkan gerakan nasionalisme yang bermuara perjuangan kemerdekaan, namun juga merupakan manuskrip filsafat politik yang berharga dari sisi intelektual.

Satu hal yang bisa dibaca dari berbagai studi penelusuran terminologi demokrasi adalah bahwa ia tumbuh sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Semakin tinggi tingkat kompleksitas masyarakat, maka akan semakin kompleks pula demokrasi didefinisikan.

Penelusuran lebih jauh mengenai budaya demokrasi akan membimbing kita untuk menemukan model demokrasi yang sejalan dengan cara pandang dunia dan kearifan bangsa Indonesia. Dengan demikian tidak akan ada lagi resistensi atau penolakan terhadap demokrasi, karena demokrasi dianggap sebagai satu gagasan yang berasal dari “Barat.”

Tantangan Membangun Budaya Demokrasi

Dalam pidatonya ketika membuka pertemuan World Movement for Democracy di Jakarta bulan April yang lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan tepat memetakan bahwa politik uang dan figur kuat yang melampaui sistem dan institusi adalah tantangan terhadap demokrasi.

Presiden Yudhoyono menegaskan bahwa politik uang merupakan tantangan serius demokrasi karena mempengaruhi sikap dan perilaku pemimpin atas ongkos kemaslahatan publik. Politik uang menciptakan demokrasi yang artifisial, serta mengkhianati kepercayaan publik dan nurani demokrasi itu sendiri.

Tantangan demokrasi kedua yang disampaikan oleh Presiden Yudhoyono adalah figure atau orang kuat yang melampaui sistem dan institusi. Tentu, sejarah diisi oleh orang-orang besar. Namun, ketika sistem dan institusi gagal mengimbangi kebesaran figur tersebut, atau orang tersebut tak berhasil membangun sistem, bangunan politik akan berantakan karena sistem tersebut tidak lain adalah cermin dan kepanjangan dari dirinya sendiri. Oleh karena itu, Presiden Yudhoyono menyimpulkan, pemimpin yang kuat adalah mereka yang mampu membangun sistem yang berkelanjutan.

Saya sepakat dan mendukung pernyataan Presiden Yudhoyono tersebut. Lebih jauh lagi, saya ingin menambahkan beberapa masalah yang harus kita petakan sebagai tantangan membangun budaya demokrasi.

-         Sepakat dengan Presiden Yudhoyono, politik uang saya tempatkan sebagai tantangan utama dalam membangun budaya demokrasi. Politik uang merusak budaya demokrasi dan menggerus kultur organisasi. Bahkan, politik uang akan menjerumuskan kita ke dalam pragmatisme negatif dalam bentuknya yang paling telanjang. Politik uang, yang menihilkan meritokrasi, akan mengubur semangat berprestasi.

-         Patronase merupakan bom waktu karena kepentingan dan kelangsungan hidup orang banyak ditumpukan semata kepada figur yang kuat. Tidak perlu diingkari adanya kelompok yang meraup keuntungan dari situasi paternalistik di dalam suatu kelompok atau organisasi. Masyarakat perlu diajak dan dididik untuk percaya pada sistem dan cita-cita, bukan semata-semata pada orang. Figur yang kuat harus secara sadar dilembagakan menjadi kekuatan sistem. Pada saat yang sama, figur yang besar dan kuat mesti didorong untuk membangun sistem yang mapan.

-         Kita juga masih melihat adanya semangat sub-nasionalisme yang begitu kuat. Saya beri nama “sub-nasionalisme” karena masalahnya bukan semata semangat kedaerahan sempit, fanatisme beragama, atau identitas kelompok kepentingan yang begitu kuat, namun kecenderungan untuk mengaktualkan identitas dan kepentingan entitas yang lebih kecil atas ongkos identitas dan kepentingan bangsa. Sejalan dengan perlunya membangun sistem dan meritokrasi, ke depan sudah tidak perlu lagi ada prasangka primordialitas dalam pengelolaan kehidupan politik. Siapa saja bisa jadi gubernur Jakarta, atau jadi bupati di kampung saya, Blitar, dan bukan tidak mungkin saudara kita dari Papua akan menjadi presiden Indonesia.

-         Dalam sosiologi kita mengenal berbagai jenis status yang menentukan posisi seseorang dalam suatu bagunan struktur dan interaksi sosial. Dua di antaranya adalah “ascribed status” dan “achieved status.”

Ascribed status adalah status sosial yang melekat pada seseorang karena kelahiran atau afiliasi keturunan. Status ini tidak dapat dipilih atau diraih oleh seseorang namun “terberi” oleh keadaan. Sebaliknya, achieved status adalah posisi sosial yang diperoleh melalui usaha dan kemampuan seseorang (merit).

Kedua kategori status tersebut akan terus hadir dalam masyarakat. Yang menjadi tantangan bagi budaya demokrasi adalah ketika ascribed status menjadi lebih penting dan determinan dibanding achieved status dalam masalah-masalah yang membutuhkan akuntabilitas. Lagi-lagi, ini masalah yang akan mengerdilkan meritokrasi dan kompetisi.

-         Faktor-faktor yang saya sudah sebutkan di atas menciptakan sistem dan budaya meritokrasi yang lemah. Bukan tidak mungkin orang akan mengalami disinsentif mewujudkan kemampuannya (merit) ketika yang dihargai dalam suatu kelompok adalah faktor-faktor non-meritokratis, seperti uang dan ascribed status. Masalah yang berkaitan dengan lemahnya meritokrasi

-         Tantangan terhadap budaya demokrasi yang tidak kalah pentingnya adalah adanya kecenderungan “zero sum game” di dalam persaingan politik. Dalam pemikiran kalah-menang dan “winner takes all” yang hitam putih seperti itu, yang menang tidak bisa atau tidak mau menerima yang kalah; dan yang kalah tidak mampu menghormati yang menang. Yang dirugikan dari situasi ini adalah hilangnya potensi sinergi dari dua pihak yang tentu memiliki kemampuan dan sumber daya yang patut diperhitungkan.

Melihat peta pemasalahan di atas, maka saya menempatkan meritokrasi sebagai sebagai agenda terpenting dalam membangun budaya demokrasi. Meritokrasi harus dijaga dari polusi politik uang dan, sebaliknya, meritokrasi yang kokoh akan membentengi suatu organisasi dari politik uang.

Meritokrasi juga akan melahirkan sejumlah pemimpin yang kompeten setelah ditempa oleh proses dan memiliki akar dan penerimaan publik. Meritokrasi tidak akan melahirkan orang kuat yang melampaui sistem dan institusi karena pemimpin yang dihasilkan oleh sistem meritokratis adalah “primus interpares” atau “yang utama dari yang setara” sehingga check and balance, baik secara formal maupun kultural, dapat berlangsung dengan efektif.

Membangun meritokrasi membutuhkan komitmen dari semua pihak. Konflik dan kompetisi yang timbul harus bisa diserap dan diakumulasi sebagai pembelajaran bagi sistem politik itu sendiri. Meritokrasi tidak akan membunuh pemimpin, malah menjadi ladang persemaian kepemimpinan. Bahkan mampu melakukan reproduksi kepemimpinan.

* * *

Itulah rangkuman observasi dan perenungan saya yang saya bagi dalam kesempatan yang membahagiakan ini. Saya menawarkan suatu pemetaan dimana tantangan dan agenda kita ke depan adalah membangun budaya demokrasi baru sebagai prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang produktif.

Saya memilih meritokrasi sebagai pilar utama dalam membangun budaya politik. Tentu meritokrasi tidak akan menjadi satu-satunya obat bagi masalah budaya politik; juga bukan karena yang lain tidak penting, namun karena kita harus punya prioritas dan urgensi dalam melakukan perubahan.

Rakyat yang mampu untuk melakukan tindakan politik yang didasarkan pada penghargaan terhadap persamaan hak, kebebasan, keteraturan bersama dan keragaman adalah kondisi yang kita capai. Untuk menuju ke arah itu, partai politik harus berhasil memainkan peranannya sebagai sarana agregasi kepentingan publik ke dalam sistem politik dan menjadi saluran informasi.

Partai politik harus didorong untuk menyelesaikan masalah-masalah kongkrit dan lokal sesuai dengan lingkupnya. Partai politik yang terbiasa merespon masalah lokal juga akan menjadi tempat persemaian bagi tumbuhnya kepemimpinan politik yang berakar dan memiliki kualifikasi politis dan teknis.

Semua itu dibutuhkan untuk menjaga demokrasi sebagai sistem dapat tetap produktif, yaitu menghasilkan output keputusan yang memberi manfaat bagi rakyat.

Tentu akan banyak kritik dan saran terhadap tawaran saya ini dan saya bersyukur karena dengan respon dari rekan-rekan sekalian, wacana ini akan terus bergulir dan mudah-mudahan dapat memperkaya khazanah perpolitikan Indonesia. (***)  sumber http://www.detik.com

Duren Sawit, Jakarta

@anasurbaningrum

 

 

 

 

 

Abstrak

Demokrasi di Mata Mahasiswa dan Pelajar

(Tinjauan Sejarah Gerakan Mahasiswa dan Pelajar)


Demokrasi berasal dari kara demos dan kratos/katein yang berarti sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam sejarah panjang pemerintahan Indonesia selalu mengalami pasang surut dalam tatanan demokrasi mulai dari pemerintahan orde lama, orde baru, dan kini orde reformasi. Dalam perubahan tatanan demokrasi di Indonesia selalu diwarnai dengan derap perjuangan pelajar dan mahasiswa. Pemuda, pelajar, dan mahasiswa secara naluri selalu menjadi agen pengontron (agent of control) dan agen perubahan (agent of change) demokrasi yang mewarnai percaturan politik di Indonesia. Karena pentingnya peran mahasiswa dalam mengontrol demokrasi di Indonesia, tidak mengherankan jika pemerintah orde baru berupaya menekan pergerakan mahasiswa yang selalu mengkritisi pemerintah melalui berbagai usaha yang pada intinya membatasi pergerakan mahasiswa dalam bidang politik dan memposisikan pelajar dan mahasiswa duduk manis dalam organisasi intra kampus dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Namun hal itu hanya bertahan dalam era orde baru hingga tahun 1998. Pada bulan mei tahun 1998 mahasiswa kembali turun ke jalan menduduki gedung DPR, menggulingkan rezim orde baru dan menggulirkan orde reformasi. Sejak orde reformasi mahasiswa kembali bebas mengekspresikan dirinya sebagai agen kontrol dan agen perubahan tatanan demokrasi hingga dihasilkan tatanan politik Indonesia pasca reformasi yang lebih demokratis yang diakui oleh dunia internasional.

Kata Kunci: Demokrasi, agen pengontrol, mahasiswa,  agen perubahan, politik

 

Pendahuluan

Istilah ”demokrasi” berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena pada abad ke-5 SM. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistem “demokrasi” di banyak negara.

Istilah ”Demokrasi” berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (Wilkipedia Indonesia, 2008). Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara.

Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang independen dan berada dalam peringkat yg sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances.

 

Demokrasi, Mahasiswa dan Pelajar

Berbicara tentang demokrasi di Indonesia tidak bisa lepas dari gerakan mahasiswa dan pelajar. Gerakan mahasiswa (kaum terpelajar) berawal pada tahun 1908, dengan terbentuknya Boedi Oetomo. Boedi Oetomo merupakan wadah perjuangan yang pertama kali memiliki struktur pengorganisasian modern. Organisasi ini didirikan di Jakarta, 20 Mei 1908 oleh pemuda-pelajar-mahasiswa dari lembaga pendidikan STOVIA. Wadah ini merupakan refleksi sikap kritis yang muncul akibat keresahan intelektual terlepas dari primordialisme Jawa yang ditampilkannya. Pada konggres yang pertama di Yogyakarta, tanggal 5 Oktober 1908 menetapkan tujuan organisasi, yaitu untuk kemajuan yang selaras buat negeri dan bangsa, terutama dengan memajukan pendidikan, pertanian, peternakan dan perdagangan, teknik dan industri, serta kebudayaan.

Seiring dengan perkembangan politik pada masa itu, Boedi berubah ke arah politik. Kehadiran Boedi Oetomo pada masa itu merupakan suatu episode sejarah yang menandai munculnya sebuah angkatan pembaharu dengan kaum terpelajar dan mahasiswa sebagai aktor terdepannya, yang pertama dalam sejarah Indonesia yang disebut generasi 1908, dengan misi utamanya menumbuhkan kesadaran kebangsaan dan hak-hak kemanusiaan dikalangan rakyat Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan, dan mendorong semangat rakyat melalui penerangan-penerangan pendidikan yang mereka berikan, untuk berjuang membebaskan diri dari penindasan kolonialisme.

Pada pertengahan 1923, serombongan mahasiswa yang bergabung dalam Indonesische Vereeninging (selanjutnya berubah menjadi Perhimpunan Indonesia) kembali ke tanah air. Kecewa dengan perkembangan kekuatan-kekuatan perjuangan di Indonesia, dan melihat situasi politik yang dihadapi, mereka membentuk kelompok studi yang dikenal amat berpengaruh, karena keaktifannya dalam diskursus kebangsaan saat itu. Pertama, adalah Kelompok Studi Indonesia (Indonesische Studie-club) yang dibentuk di Surabaya pada tanggal 29 Oktober 1924 oleh Soetomo. Kedua, Kelompok Studi Umum (Algemeene Studie-club) direalisasikan oleh para nasionalis dan mahasiswa Sekolah Tinggi Teknik di Bandung yang dimotori oleh Soekarno pada tanggal 11 Juli 1925.

Lahirnya pilihan organisasi melalui kelompok-kelompok studi tersebut, dipengaruhi kondisi tertentu dengan beberapa pertimbangan rasional yang melatari suasana politis saat itu.

Pertama, banyak pemuda yang merasa tidak dapat menyesuaikan diri, bahkan tidak sepaham dan kecewa dengan organisasi-organisasi politik yang ada. Sebagian besar pemuda saat itu, misalnya menolak ideologi Komunis (PKI) maka mereka mencoba bergabung dengan kekuatan organisasi lain seperti Sarekat Islam (SI) dan Boedi Oetomo. Namun, karena kecewa tidak dapat melakukan perubahan dari dalam dan melalui program kelompok-kelompok pergerakan dan organisasi politik tersebut, maka mereka kemudian melakukan pencarian model gerakan baru yang lebih representatif.

Kedua, kelompok studi dianggap sebagai media alternatif yang paling memungkinkan bagi kaum terpelajar dan mahasiswa untuk mengkonsolidasikan potensi kekuatan mereka secara lebih bebas pada masa itu, dimana kekuasaan kolonialisme sudah mulai represif terhadap pembentukan organisasi-organisasi massa maupun politik.

Ketiga, karena melalui kelompok studi pergaulan di antara para mahasiswa tidak dibatasi sekat-sekat kedaerahan, kesukuan,dan keagamaan yang mungkin memperlemah perjuangan mahasiswa.

Ketika itu, disamping organisasi politik terdapat beberapa wadah perjuangan pemuda yang bersifat keagamaan, kedaerahan, dan kesukuan yang tumbuh subur, seperti Jong Java, Jong Sumateranen Bond, Jong Celebes, dan lain-lain. Dari kebangkitan kaum terpelajar, mahasiswa, intelektual, dan aktivis pemuda itulah, munculnya generasi baru pemuda Indonesia ”generasi 1928”. Tantangan zaman yang dihadapi oleh generasi ini pada masa itu adalah menggalang kesatuan pemuda, yang secara tegas dijawab dengan tercetusnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda dicetuskan melalui Konggres Pemuda II yang berlangsung di Jakarta pada 26-28 Oktober1928.

Dalam perkembangan berikutnya, dari dinamika pergerakan nasional yang ditandai dengan kehadiran kelompok-kelompok studi, dan akibat pengaruh sikap penguasa Belanda yang menjadi Liberal, muncul kebutuhan baru untuk secara terbuka mentransformasikan eksistensi wadah mereka menjadi partai politik, terutama dengan tujuan memperoleh basis massa yang luas. Kelompok Studi Indonesia berubah menjadi Partai Bangsa Indonesia (PBI), sedangkan Kelompok Studi Umum menjadi Perserikatan Nasional Indonesia (PNI).

Seiring dengan keluarnya Belanda dari tanah air, perjuangan kalangan pelajar dan mahasiswa semakin jelas arahnya pada upaya mempersiapkan lahirnya negara Indonesia di masa pendudukan Jepang. Namun demikian, masih ada perbedaan strategi dalam menghadapi penjajah, yaitu antara kelompok radikal yang anti Jepang dan memilih perjuangan bawah tanah di satu pihak, dan kelompok yang memilih jalur diplomasi namun menunggu peluang tindakan antisipasi politik di pihak lain. Meskipun berbeda kedua strategi tersebut, pada prinsipnya bertujuan sama : Indonesia Merdeka !

Tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada Sekutu. Para pejuang kemerdekaan Indonesia segera berinisiatif mewujudkan kemerdekaan. Indonesia segera berinisiatif mewujudkan kemerdekaan. Namun terjadi perbedaan pendapat antara Sukarno, Hatta dan beberapa rekannya di satu pihak, dengan para pemuda seperti: Chaerul Saleh, Adam Malik, B.M. Diah, Wikana, dan rekannya di pihak lain.

Para pemuda menghendaki perebutan kekuasaan dari Jepang secepatnya, namun Sukarno dan kawan-kawan tidak menghendaki jatuhnya banyak korban. Para pemuda kemudian menculik Sukarno dan Hatta pada dini hari 16 Agustus 1945 ke Rengasdengklok untuk memaksa Sukarno dan Hatta memproklamirkan kemerdekaan. Kemudian selepas maghrib 16 Agustus 1945, Sukarno dan Hatta berhasil dibawa kembali ke Jakarta.

Malam harinya, diadakan rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang dihadiri wakil pemuda. Menjelang dini hari 17 Agustus 1945, teks proklamasi selesai dibuat dan ditandatangani Sukarno dan Hatta, mewakili bangsa Indonesia. Dengan didampingi Mohammad Hatta, pada pukul 10.00 WIB, 17 Agustus 1945, dibacakanlah teks proklamasi, yang menandai kemerdekaan Republik Indonesia. Esok harinya, PPKI bersidang di Gedung Kesenian Jakarta. Dalam sidang tersebut, Sukarno dan Mohammad Hatta terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. Sidang tersebut juga mensahkan Undang-Undang Dasar Negara. Dengan kemerdekaan Indonesia ini sekaligus menandai lahirnya generasi 1945 dalam sejarah Indonesia.

Setelah kemerdekaan suasana Indonesia pada awal kemerdekaan hingga Demokrasi Parlementer, lebih diwarnai perjuangan partai-partai politik yang saling bertarung berebut kekuasaan. Pada saat yang sama mahasiswa sendiri lebih melihat diri mereka sendiri sebagai The Future Man ; artinya, sebagai calon elit yang akan mengisi pos-pos birokrasi pemerintahan yang akan dibangun. Dalam periode ini, pola kegiatan mahasiswa kebanyakan diisi dengan kegiatan sosial seperti piknik, olahraga, pers, dan klub belajar. Hal ini karena dipengaruhi oleh munculnya orientasi pemikiran untuk kembali ke kampus dan slogan kebebasan akademik yang membius semangat mahasiswa saat itu. Hanya sedikit perhatian diantara mereka untuk memikirkan masalah-masalah politik. Di sisi lain, ada pula perkembangan menarik yaitu terjadinya aliansi antara kelompok-kelompok mahasiswa, diantaranya Perserikatan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia (PPMI), yang dibentuk melalui Kongres Mahasiswa yang pertama di Malang tahun 1947.

Namun demikian, secara pelan tapi pasti mulai muncul pada masa itu dengan mulai aktifnya organisasi mahasiswa yang tumbuh berafiliasi partai politik dan aktivis mahasiswa yang memiliki hubungan dekat dengan elit politik nasional. Dalam masa (Demokrasi Liberal 1950-1959), seiring dengan penerapan sistem kepartaian yang majemuk saat itu, organisasi mahasiswa ekstra kampus kebanyakan menjadi lebih bersifat underbouw partai-partai politik. Misalnya, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dekat dengan PNI, Concentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI) dekat dengan PKI, Gerakan Mahasiswa Sosialis Indonesia (Gemsos) dengan PSI, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) berafiliasi dengan Partai NU, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dengan Masyumi, dan lain-lain.

Diantara organisasi mahasiswa pada masa itu, CGMI semakin bersinar dikala PKI tampil sebagai salah satu partai kuat hasil Pemilu 1955. Sebagai wujud kegembiraan namun sekaligus kepongahan, CGMI secara berani menjalankan politik konfrontasi dengan organisasi mahasiswa lainnya, bahkan lebih jauh berusaha mempengaruhi PPMI. Hal ini menyebabkan perseteruan sengit antara CGMI dengan HMI, terutama dipicu oleh banyaknya jabatan kepengurusan dalam PPMI yang direbut dan diduduki oleh CGMI dan juga GMNI-khususnya setelah Konggres V tahun 1961. Persaingan ini mencapai puncak tatkala terjadi G30S/PKI.

Pada masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965), seiring dengan upaya pemerintahan Soekarno untuk mengubur partai-partai, maka kebanyakan organisasi mahasiswa pun membebaskan diri dari afiliasi partai dan tampil sebagai aktor kekuatan independen, kekuatan moral maupun kekuatan politik yang nyata.

Tragedi nasional pemberontakan G30S/PKI dan kepemimpinan nasional yang mulai otoriter akhirnya menyebabkan Demokrasi Terpimpin mengalami keruntuhan. Mahasiswa membentuk Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) tanggal 25 Oktober 1966 yang merupakan hasil kesepakatan sejumlah organisasi yang berhasil dipertemukan oleh Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pendidikan (PTIP) Mayjen dr. Syarief Thayeb, yakni HMI,PMII,Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Sekretariat Bersama Organisasi-organisasi Lokal (SOMAL), Mahasiswa Pancasila (Mapancas), dan Ikatan Pers Mahasiswa (IPMI). Tujuan pendirian KAMI, terutama agar para aktivis mahasiswa dalam melancarkan perlawanan terhadap PKI menjadi lebih terkoordinasi dan memiliki kepemimpinan. Munculnya KAMI diikuti berbagai aksi lainnya, seperti Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI), Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI), Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI), dan lain-lain. Pada masa ini lahir generasi 1966.

Peristiwa Malari

Tahun 1974 pada saat Perdana Menteri (PM) Jepang Kakuei Tanaka sedang berkunjung ke Jakarta ( 14 – 17 Januari 1974) terjadilah peristiwa Malari (Malapetaka Lima Belas Januari) adalah peristiwa demonstrasi mahasiswa dan kerusuhan sosial yang terjadi pada tanggal 15 Januari 1974. Peristiwa Malari tidak terjadi secara mendadak, berawal dengan kedatangan Ketua Inter Governmental Group On Indonesia (IGGI), Jan P. Pronk yang dijadikan momentum untuk demonstrasi antimodal asing. Tepatnya 15 Januari 1974 mahasiswa merencanakan menyambut kedatangan Perdana Menteri (PM) Jepang Kakuei Tanaka dengan berdemonstrasi di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma. Karena dijaga ketat, rombongan mahasiswa tidak berhasil menerobos masuk pangkalan udara. Maka terjadilah demonstrasi yang disertai kerusuhan, pembakaran, dan penjarahan. Jakarta berasap dan karena situasi yang tidak memungkinkan, tanggal 17 Januari 1974 pukul 08.00 PM Jepang itu berangkat dari Istana tidak dengan mobil, melainkan diantar Presiden Soeharto dengan helikopter dari Bina Graha ke pangkalan udara. Peristiwa ini digerakkan oleh Hariman Siregar dan kawan-kawan.

Setelah peristiwa Malari, hingga tahun 1976, berita tentang aksi protes mahasiswa nyaris sepi. Mahasiswa disibukkan dengan berbagai kegiatan kampus disamping kuliah sebagian kegiatan rutin, dihiasi dengan aktivitas kerja sosial, Kuliah Kerja Nyata (KKN), Dies Natalis, acara penerimaan mahasiswa baru, dan wisuda sarjana. Meskipun disana-sini aksi protes tetap ada namun aksi-aksi itu pada umumnya tidak menimbulkan gaung yang berarti.

Pada saat-saat antara sebelum dan setelah Pemilu 1977, barulah muncul kembali pergolakan mahasiswa. Dengan mengangkat isu-isu penyimpangan politik, misalnya soal pemilu mulai dari pelaksanaan kampanye, sampai penusukan tanda gambar, pola rekruitmen anggota legislatif, pemilihan gubernur dan bupati di daerah-daerah, strategi dan hakekat pembangunan, sampai dengan tema-tema kecil lainnya yang bersifat “lokal”.

Bermula dari niat pemerintah berusaha untuk melakukan pendekatan terhadap mahasiswa, maka pada tanggal 24 Juli 1977 dibentuklah Tim Dialog Pemerintah yang akan “berkampanye” di berbagai perguruan tinggi. Namun demikian , upaya tim ini ditolak oleh mahasiswa.

Upaya tersebut dilakukan pemerintah agar dampak pergerakan mahasiswa dan pelajar tidak mengulangi kembali malapetaka 1974. Sementara ini mahasiswa mempertahankan gerakan aksi mereka sebagai gerakan moral semata. Artinya, bahwa gerakan mereka lebih menonjolkan perannya sebagai kekuatan moral dan kontrol kritis terhadap berbagai penyimpangan kekuasaan, dan bukan sebagai aksi yang berorientasi politik praktis, serta menghindarkan pengaruh vested interest kelompok politik tertentu yang ingin memperalat atau “mengendarai” gerakan mahasiswa.

 

NKK/BKK

Setelah gerakan mahasiswa 1978, praktis tidak ada gerakan besar yang dilakukan mahasiswa selama beberapa tahun akibat diberlakukannya konsep Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK) oleh pemerintah. Kebijakan NKK dilaksanakan berdasarkan SK No.0156/U/1978 sesaat setelah Daoed Yusuf dilantik tahun 1979. Konsep ini mencoba mengarahkan mahasiswa hanya menuju pada jalur kegiatan akademik, dan menjauhkan dari aktivitas politik karena dinilai secara nyata dapat membahayakan posisi rezim. Menyusul pemberlakuan konsep NKK, pemerintah dalam hal ini Pangkopkamtib Soedomo melakukan pembekuan atas lembaga Dewan Mahasiswa, sebagai gantinya pemerintah membentuk struktur keorganisasian baru yang disebut BKK. Berdasarkan SK menteri P&K No.037/U/1979 kebijakan ini membahas tentang Bentuk Susunan Lembaga Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Perguruan Tinggi, dan dimantapkan dengan penjelasan teknis melalui Instruksi Dirjen Pendidikan Tinggi tahun 1978 tentang pokok-pokok pelaksanaan penataan kembali lembaga kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.

Kebijakan NKK/BKK pemerintah mengijinkan pembentukan organisasi mahasiswa tingkat fakultas (Senat Mahasiswa Fakultas-SMF) dan Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (BPMF). Hal yang penting dari SK ini terutama pemberian wewenang kekuasaan kepada rektor dan pembantu rektor untuk menentukan kegiatan mahasiswa, yang menurutnya sebagai wujud tanggung jawab pembentukan, pengarahan, dan pengembangan lembaga kemahasiswaan.

Pada awal tahun 1980-an muncul kelompok-kelompok studi. Kenyataannya, kelompok studi lebih berfungsi sebagai information actions dengan tujuan the distribution of critical information bagi mahasiswa. Dalam perkembangannya eksistensi kelompok ini mulai digeser oleh kehadiran wadah-wadah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tumbuh subur pula sebagai alternatif gerakan mahasiswa.

Perbedaan kedua bentuk wadah ini adalah jika kelompok studi merupakan bentuk pelarian dari kepengapan kampus dengan ciri gerakannya yang bersifat teoritis, maka LSM menjadi tempat pelarian mahasiswa yang memilih jalur praktis. Dalam perkembangan berikutnya bermunculan pula berbagai wadah-wadah lain berupa komite-komite aksi untuk merawat kesadaran kritis mahasiswa. Beberapa kasus “lokal” yang disuarakan LSM dan komite aksi mahasiswa antara lain: kasus tanah waduk Kedung Ombo, korupsi di Bapindo, penghapusan perjudian melalui Porkas/TSSB/SDSB, dan sebagainya.

Memasuki awal tahun 1990-an, di bawah Mendikbud Fuad Hasan kebijakan NKK/BKK dicabut dan sebagai gantinya keluar Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan (PUOK). Melalui PUOK ini ditetapkan bahwa organisasi kemahasiswaan intra kampus yang diakui adalah Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT), yang didalamnya terdiri dari Senat Mahasiswa Fakultas (SMF) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).

Kebijakan SMPT menimbul pro kontra di kalangan mahasiswa. Dalam perkembangan selanjutnya banyak timbul kekecewaan di berbagai perguruan tinggi karena kegagalan konsep ini dalam eksperimentasi demokrasi. Mahasiswa menuntut organisasi kampus yang mandiri. Sehingga pada tahun 1994 munculah kembali Dewan Mahasiswa (Dema) di UGM yang kemudian diikuti oleh berbagai perguruan tinggi di tanah air sebagai landasan bagi pendirian model organisasi kemahasiswaan alternatif yang independen.

Masih segar ingatan kita 10 tahun lalu, gerakan mahasiswa berhasil meruntuhkan kekuasaan rezim orde baru. Tapi sekali lagi gerakan ini memakan korban dengan yang disebut tragedi semanggi dan kerusuhan mei yang cukup banyak menelan korban. Kerusuhan ini berawal dengan tertembaknya mahasiswa Trisakti Elang Mulya dan kawan-kawan, pada tgl 12 Mei 1998. Kemarahan masyarakat dalam peristiwa Trisakti menimbulkan amuk massa itu sangat menyeramkan dan terjadi sepanjang siang dan malam hari mulai pada malam hari tanggal 12 Mei dan semakin parah pada tanggal 13 Mei siang hari setelah disampaikan kepada masyarakat secara resmi melalui berita di berbagai media mengenai gugurnya mahasiswa tertembak aparat.

Sampai tanggal 15 Mei 1998 di Jakarta dan banyak kota besar lainnya di Indonesia terjadi kerusuhan besar tak terkendali mengakibatkan ribuan gedung, toko maupun rumah di kota-kota Indonesia hancur lebur dirusak dan dibakar massa. Sebagian mahasiswa mencoba menenangkan masyarakat namun tidak dapat mengendalikan banyaknya massa yang marah. Setelah kerusuhan, yang merupakan terbesar sepanjang sejarah bangsa Indonesia pada abad ke 20, yang tinggal hanyalah duka, penderitaan, dan penyesalan. Lengsernya Suharto harus diakui karena gerakan keberanian moral kaum muda Indonesia-terutama para mahasiswa yang melakukan demonstrasi besar-besaran yang berpuncak dalam bulan Mei 1998 (Siregar, 2008).

Pasca Reformasi, Negara Indonesia menunjukan sebuah Negara yang sukses menuju demokrasi. Sebagai bukti yang nyata, Indonesia telah sukses melakukan pemilihan langsung presiden dan wakil presiden (Effendy, 2008). Dengan tidak ada rasa terpasa rakyat dengan bebas memilih calon pemimpinnya. Selain itu kebebasan pers timbul seiring dengan tumbuh suburnya demokrasi di Indonesia. Ini memungkinkan Indonesia akan menjadi salah satu kiblat demokrasi di kawasan Asia.

Penutup

Melihat fakta sejarah, mahasiswa era tahun 2000 an seakan-akan mempunyai beban sejarah yang sangat berat. Dari mulai tahun 1908 sampai 1998 mahasiwa dan pelajar telah terbukti mampu membuat perubahan dan arah perkembangan demokrasi (dengan berbagai dampaknya) di Indonesia. Selain itu Mahasiswa Indonesia juga sangat identik sebagai agent of change alias agen perubahan. Anggapan itu merujuk pada sejarah aksi mahasiswa semasa reformasi yang bisa menggulingkan Soeharto ataupun era Orde Lama yang menjatuhkan Soekarno.

Era reformasi sudah berjalan 10 tahun. Terjadinya reformasi (dengan berbagai akibatnya) merupakan titik awal perkembangan demokrasi di Indonesia yang lebih hakiki. Terlepas dari pro kontra perkembangan demokrasi di Indonesia menurut Ketua Asosiasi Konsultan Politik Asia Pasifik (APAPC), Pri Sulisto, Indonesia berhasil membangun sistem politik yang demokratis. Keberhasilan Indonesia dalam bidang demokrasi bisa menjadi contoh bagi negara-negara di kawasan Asia yang hingga saat ini beberapa di antaranya masih diperintah dengan ”tangan besi”. Indonesia juga bisa menjadi contoh, bahwa pembangunan sistem demokrasi dapat berjalan seiring dengan upaya pembangunan ekonomi (Anonim, 2008). Namun keberhasilan Indonesia dalam bidang demokrasi tidak banyak disadari oleh bergai pihak membuat pihak luar termasuk Asosiasi Internasional Konsultan Politik (IAPC), membuka mata bangsa Indonesia, bahwa keberhasilan tersebut merupakan sebuah prestasi yang luar biasa. Prestasi tersebut juga menjadikan Indonesia sangat berpotensi mengantar datangnya suatu era baru di Asia yang demokratis dan makmur.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono yang akrab disapa SBY menerima anugerah medali demokrasi. SBY pun memaparkan panjang lebar perjalanan demokrasi Indonesia. Menurutnya, demokrasi Indonesia merupakan jawaban terhadap skeptisme perjalanan demokrasi di negeri ini. Beliau pun mencontohkan beberapa nada skeptis yang ditujukan kepada Indonesia. Pertama, demokrasi akan membawa situasi kacau dan perpecahan. Demokrasi di Indonesia hanyalah perubahan rezim, demokrasi akan memicu ekstrimisme dan radikalisme politik di Indonesia.

Lalu bagimana sikap mahasiswa dan pelajar ketika negeri ini sudah lebih demoktratis. Menurut penulis mahasiswa dan pelajar cukup mengawal dan mengawasi proses demokrasi ini, tidak perlu terjun langsung ke dalam kancah politik praktis. Mahasiswa dan pelajar ada baiknya kembali ke khitahnya untuk fokus study. Perlu kita ingat bahwa saat ini kita mengalami ketertinggalan dalam dunia pendidikan dibanding negara tetangga (sebut Malaysia dan Singapura). Walau beban sejarah terus membayangi, pelajar dan mahasiswa jangan terus dibebani peran sebagai agen perubahan politik dinegeri ini. Beban mahasiswa sebagai agen perubahan politik harus dikurangi dan kita percayakan kepada lembaga trias politica, yaitu eksekutif, legistatitif dan yudikatif, namun sebagai agen pengontrol, mahasiswa masih tetap diperlukan. Rakyat akan menilai apakah lembaga negara sanggup menjadi agent of change. Jika tidak sanggup, mahasiswa akan kembali tampil sebagai agen pembaharu yang meluruskan kembali hakikat demokrasi yang seutuhnya.

Satu hal yang perlu perlu diketahui, penegakkan demokrasi selalu diwarnai konflik dan seringkali menuai korban jiwa. Dari uraian sejarah panjang perjuangan mahasiswa dalam menegakkan demokrasi nampak berjatuhannya korban jiwa mulai perjuangan kemerdekaan, G30S PKI, peristiwa malari, hingga peristiwa Mei 1998. Ini hal yang wajar, seperti diungkapkan oleh Piliang (2003) bahwa demokrasi datang bukan tanpa korban. Dari berbagai sumber Agus Saeful Mujab, SE.

 

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. 2008. Demokrasi di Indonesia. http://forum-politisi.org/berita/article.php? id=547 [12 mei 08].

 

Effendy, F. 2008. Demokrasi di Indonesia. http://kewarganegaraan.wordpress.com /2007/11/19/demokrasi-indonesia/ . [12 MEI 08].

 

Piliang, IJ. 2003. Demokrasi Khas Indonesia: Riwayat Singkat dan Masa Depannya. http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=519&Itemid=116. [12 Mei 2008]

 

Siregar, L. 2008. Demokrasi dan Keberanian Moral. http://www.indonesiamedia.com/ rubrik/opini/opini99november-demokrasi.htm. [12 mei 2008]

 

Wilkipedia Indonesia. 2008. Demokrasi. http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi. [12 mei 2008]

 

Epistemologi Mimpi dan Demokrasi

Samsul Ma’arif Mujiharto

· Dosen Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Dalam mimpi seorang politikus, dia digambarkan berdiri di belakang tokoh sentral sebuah partai berkuasa. Di kejauhan digambarkan ibunda sang politikus tersebut tersenyum sambil melambai-lambaikan tangannya (detiknews.com, 21 Agustus 2008). Mimpi itu kemudian ditafsirkan sebagai isyarat alam bagi sang politikus untuk bergabung dengan partai politik yang sedang berkuasa. Karena mimpi, memori ketegangan antara dia dan si tokoh sentral partai berkuasa menguap. Hebat nian mimpi!

Mimpi hanya satu dari sederet alasan kenapa para calon anggota legislatif “lompat pagar”, baik dengan pindah parpol maupun mendirikan parpol baru. Pokok soal yang menjadi pertanyaan dalam tulisan ini adalah sejauh mana mimpi bisa dijadikan sumber pengetahuan manusia; dan dalam konteks demokrasi sebagai kesadaran kolektif, apakah mimpi bisa dijadikan panduan untuk menentukan pilihan politik.

Mimpi
Sebagai salah satu cabang filsafat, epistemologi lebih mengkhususkan pada teori pengetahuan yang mengkaji asal-usul (sumber), struktur, dan keandalan (validitas) pengetahuan. Definisi ini berimplikasi pada munculnya epistemologi yang berwajah ganda. Pada satu sisi, epistemologi menjelma sebagai pemegang otoritas keabsahan pengetahuan. Namun pada saat bersamaan epistemologi juga bisa bersifat represif atas klaim ketidaksahihan.

Sejarah epistemologi diwarnai ketegangan di antara dua kubu besar: rasionalisme dan empirisisme, yang dipicu oleh perbedaan titik tolak epistemologis. Di antara dua kubu tersebut, lahirlah kritisisme, yang berusaha mendamaikan keduanya. Pendukung rasionalisme mengajukan klaim ketidaksahihan atas sumber pengetahuan yang tidak memperhitungkan persesuaian antara “dunia luar” dan rasio (akal). Rasio dengan demikian adalah satu-satunya sumber pengetahuan paling otoritatif, dan pengalaman digunakan sebatas untuk memperkuat rasio. Tidak lebih dari itu. Sedangkan pada empirisisme, pengetahuan dinyatakan valid sejauh sumbernya empiris (dapat dicerap oleh indra). Rasio bukanlah sumber pengetahuan, melainkan hanya alat yang bertugas mengolah data-data yang diperoleh pengalaman empiris.

Atas dua ekstremitas tersebut, kritisisme, yang dimotori Immanuel Kant (1724-1804), berusaha memugar klaim obyektivitas yang bertumpu hanya pada salah satu dari dua sumber pengetahuan: rasio atau pengalaman saja. Menurut Kant, pengetahuan empiris hanya mampu menghasilkan putusan-putusan sintetis sehingga tidak mungkin mencapai kebenaran yang bersifat mutlak. Sebaliknya, pengetahuan rasionalis hanya menyisakan putusan-putusan analitis (a priori), jadi tidak mungkin ditemukan pengetahuan baru. Karena itu, Kant menawarkan perpaduan keduanya, yang kemudian dikenal luas sebagai sintetis a priori. Maksudnya, meskipun putusan-putusan bersifat sintetis, ia tidak bergantung pada pengalaman. Sehingga, yang menjadi titik tekan kritisisme bukan semata-mata dari mana pengetahuan bersumber, tapi lebih pada bagaimana cara seseorang memperoleh pengetahuan (proses mengetahui).

Duduk perkaranya, mimpi tidak bisa divalidasi, baik secara rasional, empiris, maupun kritis. Karena mendekam dalam pengalaman subyektif individual dan tidak falsifiabel maupun verifiabel, mimpi tidak pernah memberi peluang pengujian oleh orang lain. Inilah kelemahan fatal mimpi untuk bisa menjadi sumber pengetahuan. Mimpi tidak menyediakan arena memadai bagi orang lain untuk bertarung secara fair dengan kebenaran yang diyakini si pemimpi.

Kalau psikoanalisis sebagai metode terapi mengistimewakan mimpi, itu bukan dalam konteks epistemologis sebagaimana dipersangkakan banyak orang. Tapi mimpi dimengerti sebagai alat untuk menangkap pesan-pesan kejiwaan sehingga mampu mengungkap pengalaman traumatis di masa lalu yang dialami penderita. Dari situlah psikoterapi bertolak. Dengan demikian, mimpi di sini lebih bermakna retrospektif atau mundur ke belakang (masa lalu). Juga, mimpi tidak bersifat prospektif, yang bisa digunakan untuk meneropong tindakan apa yang paling tepat di masa depan.

Paradoks
Sebagai salah satu prinsip demokrasi, checks and balances memungkinkan adanya saling kontrol, tak hanya antara eksekutif dan legislatif, tapi juga antara politikus dan rakyatnya. Prinsip ini berdiri di atas dua kaki: transparansi dan akuntabilitas. Kukuhnya kedua kaki tersebut menjadi modal utama untuk memperkuat pilar-pilar demokrasi.

Persoalannya, mimpi tidak cukup transparan dan akuntabel untuk dijadikan pijakan epistemologis dalam demokrasi. Sebagai pengalaman subyektif individual, mimpi mudah ditelikung untuk melegitimasi sikap politikus dan rentan terhadap interpretasi mana-suka. Sedangkan posisi rakyat menjadi kian lemah lantaran tidak bisa mempertanyakan sejauh mana validitas mimpi tersebut bisa dipertanggungjawabkan. Mimpi bisa menjadi bola liar yang dapat diarahkan ke mana saja berdasarkan hitung-hitungan untung-rugi sang politikus. Alih-alih bisa menghasilkan putusan-putusan yang reliabel, transparan, dan akuntabel, dengan mimpi, sikap oportunistik justru menemukan lahannya yang subur. Inilah yang saya catat sebagai paradoks pertama.

Paradoks kedua, dari sudut pandang rakyat, mimpi politikus tidak selaras dengan nalar demokrasi yang menjunjung tinggi kesetaraan dalam mengakses pengetahuan. Rakyat berhak tahu dan boleh menakar kemasukakalan dan keterukuran setiap kebijakan yang diambil politikus. Dengan data dari lapangan, rakyat bisa menilai sebuah kebijakan masuk akal atau tidak. Namun, pada mimpi, bagaimana caranya agar rakyat bisa mengukur apakah sebuah argumen politis mencederai akal sehat atau tidak?

Paradoks berikutnya, mimpi juga tidak menjanjikan pemaksimalan eksplorasi nalar, yang dalam demokrasi, rasionalitas justru dirayakan. Kebebasan berpikir tiba-tiba dimampatkan hanya dengan mantra “semua akan terjawab oleh mimpi”. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya bila negara dibangun di atas pilar-pilar mimpi. Sebab, mimpi bisa menjadi otoriter, opresif, dan menafikan rasionalitas. Persis berkebalikan dengan prinsip demokrasi yang sedang kita perjuangkan.

Bila ini dibiarkan berlanjut terus, bisa ditebak betapa banyak keputusan publik yang diambil politikus berdasarkan mimpi. Jangan sampai terkejut bila nanti program pemberantasan korupsi tiba-tiba dipangkas karena mimpi tertentu. Padahal tidak bisa diketahui dengan pasti apakah pembatalan tersebut benar-benar karena mimpi ataukah karena berdasarkan untung-rugi kalkulasi politik. Walhasil, epistemologi mimpi dalam domain demokrasi harus segera dihentikan, kecuali jika kita memang sudah siap untuk terus-menerus dihujani paradoks demokrasi.

Koran Tempo Edisi 09 September 2008

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.